Jelang Paripurna DPR Hari Ini, Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Menguat

"PDI Perjuangan melihat dari berbagai aspirasi dari para guru besar, dari civil society, kemudian juga dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Hasto juga menyinggung sejumlah persoalan yang menjadi sorotan dalam perjalanan politik Gibran menuju kursi wakil presiden. Di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga:Gunung Semeru Kembali Erupsi, Semburkan Abu 800 Meter ke Barat Daya

Selain itu, dia turut menyinggung polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Hasto menilai, berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang mengiringi pencalonan Gibran sebagai cawapres.

"Terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA, dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan penting bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Dia mengibaratkan suara rakyat sebagai suara Tuhan yang harus diperhatikan oleh para wakil rakyat.

"Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah sehingga ini menjadi suatu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," pungkasnya.