Gelar Vakisnasi Massal, Ketua Komisi III Apresiasi Kinerja Polri

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengapresiasi kesigapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menginstruksikan jajarannya untuk turut mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Salah satunya program vaksinasi serentak di 34 Kepolisian Daerah seluruh Indonesia yang digelar untuk menyambut HUT ke-75 Bhayangkara.

"Tentu saya mengapresiasi instruksi yang diberikan oleh Kapolri kepada segenap jajarannya untuk mendirikan gerak vaksin Presisi di seluruh wilayah Kepolisian Daerah se-Indonesia. Saat ini, percepatan program vaksinasi memang menjadi fokus utama demi menekan perburukan penyebaran pandemi Covid-19 di Tanah Air," ujar Herman Herry, Jumat (2/7).

Apalagi, lanjut politikus PDIP itu, kegiatan vaksinasi massal yang digelar Polri tersebut berhasil mencapai target 1 juta dosis dalam sehari, bahkan melewati target tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka memperingati hari jadi Kepolisian Republik Indonesia ke-75 pada 1 Juli 2021, Korps Bhayangkara menggelar vaksinasi Covid-19 serentak di 34 Polda beserta jajaran se-Indonesia pada Sabtu (26/6). Kegiatan tersebut diklaim berhasil menyasar 1.285.460 penerima vaksin sebagaimana data yang Divisi Humas Polri. Adapun vaksin yang disuntikkan adalah produksi Sinovac dengan melibatkan lebih dari 54 ribu vaksinator.

Herman juga berharap, Polri turut memberi perhatian pada upaya menjamin ketersediaan kebutuhan medis seperti suplai oksigen untuk Rumah Sakit hingga obat-obatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.

Karena, saat ini, selain peningkatan penyebaran Covid-19, satu hal yang menjadi keprihatinan bersama ialah soal ketersediaan oksigen di Rumah Sakit untuk perawatan penderita Covid-19. Pemerintah sudah memutuskan 90 persen produksi oksigen nasional akan diperuntukkan bagi kebutuhan medis dan Polri mesti memastikan hal tersebut.

"Saya berharap Kapolri dan Kabareskrim tak segan-segan mengambil tindakan hukum tegas kepada siapa pun yang menaikkan harga oksigen secara tidak wajar demi keuntungan pribadi," kata politikus asal Ende, Nusa Tenggara Timur, itu.