Masyarakat Sipil Kritik Takedown Konten Kritis, Desak Komdigi Buka Data Moderasi

Ilustrasi konten diblokir. (Dok Hindustan Times).
JawaPos.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil melayangkan kritik terhadap kebijakan moderasi konten Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Mereka menilai praktik penghapusan konten dan akun media sosial yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital.
Kritik tersebut disampaikan melalui agenda debat publik yang digelar di Jakarta, Selasa (17/11).
Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang menjadi pihak yang diminta memberikan penjelasan justru tidak hadir dalam agenda tersebut.
Ketidakhadiran Meutya dinilai menunjukkan minimnya keterbukaan pemerintah dalam merespons keberatan publik terhadap kebijakan moderasi konten.
Padahal, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di internet.
Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief mengatakan, pihaknya masih membuka kesempatan bagi Komdigi untuk melakukan dialog secara terbuka.
“kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ungkap Yovantra dalam keterangan yang diberikan kepada JawaPos.com, Selasa (17/11).
Senada, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden menilai debat publik dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk menjelaskan sekaligus mempertanggungjawabkan kebijakan yang selama ini menuai keberatan masyarakat.
“Debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” ungkapnya.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




