alexametrics

Urgensi Anti Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Oleh HWIAN CHRISTIANTO *)
16 November 2021, 19:48:38 WIB

MASYARAKAT akademik telah memiliki kebijakan anti kekerasan seksual per 3 September 2021. Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menggariskan, kekerasan seksual harus ditangani dengan serius. Pelan namun pasti Peraturan Mendikbudristek 30/2021 mengubah paradigma kekerasan seksual dari bersifat privasi menjadi publik. Perkara kekerasan seksual bukan hal tabu yang harus disembunyikan korban.

Amanat peraturan menteri itu menekankan sebuah pakem kebijakan perguruan tinggi dan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban. Karena itu, korban tidak perlu malu untuk melaporkannya.

Ciri Khas Kekerasan Seksual

Seiring dengan penantian RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan menteri tersebut menegaskan urgensi kebijakan anti kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berbagai kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi seolah menjadi bukti bahwa tidak cukup ketentuan hukum pidana saja yang dikenakan. Tapi juga perlu dilapisi dengan peraturan yang lebih detail di level kampus.

Penting untuk diingat, kekerasan seksual bukan ”barang baru” sebagai kejahatan kesusilaan. Percabulan, perzinaan, pemerkosaan, dan pornografi sudah dikenal sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual tersebut. Menariknya, catatan tahunan Komnas Perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan menurun sebesar 31,5 persen dibanding tahun 2019. Alasannya, kedekatan korban dengan pelaku, korban hanya mengadu kepada keluarga atau diam, penguasaan literasi teknologi kurang, dan layanan daring pengaduan korban yang belum siap.

Terlihat, kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual sangat berkaitan erat dengan relasi kuasa pelaku terhadap korban. Pelaku dengan leluasa melampiaskan nafsu seksualnya dengan memanfaatkan kedudukan dan kewenangan. Sedangkan korban tanpa daya dan kuasa mengikuti keinginan pelaku. Sangat jelas terlihat, penanganan kekerasan seksual haruslah khusus. Peraturan menteri ini boleh dikata lebih progresif dari sisi pencegahan dan penanggulangan.

Perlu diingat, kekerasan seksual tidak terbatas pelaku-korban, kondisi sosial budaya juga bisa jadi pemicu. Ketiadaan peraturan menjadi suatu kondisi anomie bagi masyarakat yang menjunjung tinggi keberadaban. Mengikuti definisi Robert K. Merton, kondisi anomie muncul ketika tidak berpadunya budaya dengan struktur sehingga kekerasan seksual terjadi. Secara logis, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual butuh kebijakan legislasi.

Memang peraturan menteri ini lahir dalam kondisi yang tidak ideal. Mengapa? Sampai saat ini RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum disahkan. Artinya, belum ada rujukan khusus ”kekerasan seksual” secara legalitas formal. Langkah breakthrough Mas Menteri Nadiem dinilai berani menggebrak dengan setidaknya 21 bentuk kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Langkah ini sah-sah saja dilakukan mengingat peraturan menteri termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai asas lex superiori derogate legi inferiori, peraturan menteri itu menjadi sah sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Masalah Interpretasi

Satjipto Rahardjo pernah mengatakan, the law is the art of interpretation. Sebuah keniscayaan jika pemahaman suatu aturan bisa berbeda, bergantung perspektif dan sudut pandang. Namun, jangan lupa, interpretatio cessat in claris, jika UU sudah jelas, maka tidak perlu ditafsirkan lain lagi. Ke-21 bentuk kekerasan seksual itu merupakan penjabaran dari pasal 5 ayat (1) dari peraturan menteri tersebut. Bentuk kekerasan seksual ini tidak digolongkan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran. Tapi, bentuk kekerasan seksual ini diatur untuk dicegah dan ditangani oleh perguruan tinggi yang juga sejalan upaya mewujudkan kampus sebagai area yang sehat, nyaman, dan aman.

Kekerasan seksual bisa dilakukan secara verbal, nonfisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan pengecualian persetujuan korban. Pemahaman persetujuan korban ini haruslah hati-hati, terbatas pada tindakan itu sebagai kekerasan seksual atau tidak. Persetujuan korban ini tidak merujuk pada pemahaman tindakan seksual yang disetujui pasti sah atau diperbolehkan.

Harus diingat, persetujuan korban dalam hal tindakan seksual juga dibatasi pada norma kesusilaan. Tidak semua persetujuan pelaku pada hal seksual membenarkan perbuatan asusila. Seorang pemudi yang menyetujui hubungan seksual dengan pasangannya di luar perkawinan tidak otomatis bebas. Jika perbuatan dilakukan pada pemudi yang berusia di bawah umur, dalam kondisi terpaksa, tidak sadar, dan kondisi khusus lain, perbuatan tetap dilarang. Pun dalam kondisi pemudi sadar dan menyetujui tindakan seksual, bisa dipidana sepanjang melanggar perbuatan asusila.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads