JawaPos Radar

Sidang Kasus SKL BLBI

Mantan Menkeu Era Habibie Sebut Sjamsul Nursalim Tidak Bisa Dituntut

06/06/2018, 17:03 WIB | Editor: Kuswandi
Bambang Subianto
Menteri Keuangan Era Presiden BJ Habibie, Bambang Subianto saat menjadi saksi dalam perkara SKL BLBI, di PN Tipikor Jakarta, Rabu (6/6) (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Kepala BPPN dan Menteri Keuangan Bambang Subianto menjadi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BDNI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/6).

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Habibie ini, dalam persidangan mengaku mengetahui dan menyetujui Perjanjian MSAA-BDNI antara BPPN dengan Sjamsul Nursalim pada 21 September 1998.

Pada periode ini, setelah Sjamsul Nursalim memenuhi semua kewajiban dalam MSAA-BDNI yaitu pembayaran sebesar Rp 28,4 triliun, maka pada tanggal 25 Mei 1999, Menteri Keuangan dan BPPN atas nama Pemerintah telah mengeluarkan 2 dokumen penyelesaian akhir MSAA BDNI.

Dua dokumen tersebut adalah shareholder loans release yang menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan mengambil tindakan hukum kepada Sjamsul Nursalim, BDNI serta Direksi dan Komisaris BDNI atas pelanggaran BMPK dan penggunaan BLBI sebagaimana telah diatur di dalam MSAA.

Kedua adalah dokumen liquidity support release yang menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim telah melunasi seluruh kewajibannya dalam MSA BDNI, karena BPPN menyatakan membebaskan (release) dan melepaskan (discharge) dari kewajiban BLBI kepada Sjamsul Nursalim, Bank BDNI serta Direksi dan Komisaris atau BPPN pada tanggal 25 Mein1999 telah memberikan R&D kepada Sjamsul Nursalim.

Dengan telah keluarnya dua dokumen tersebut, maka MSAA BDNI telah selesai. Pendapat ini juga tercantum dalam hasil audit BPK RI pada 31 Mei 2002 No 02/Auditama II/A1/05/2002.

"BPK RI berpendapat MSAA BDNI telah selesai (final closing) tanggal 21 Mei 1999 mengingat pemegang saham (Sjamsul Nursalim) dan BPPN telah sepakat bahwa syarat utama final closing MSAA BDNI telah dilaksanakan" urai Bambang.

Menurutnya, dua dokumen tersebut telah disampaikan kepada dirinya saat itu dan membenarkan Sjamsul Nursalim tidak bisa dituntut lagi.

"Tidak bisa dituntut lagi (SN), arti (R&D) bahasa awamnya sudah beres yang mulia," terangnya.

Oleh karena itu, mantan Kepala BPPN ini menyatakan bahwa MSAA adalah perjanjian antara pemerintah (BPPN) dengan para obligor penerima BLBI. MSAA menggunakan pendekatan di luar pengadilan hasil keputusan rapat Menko Ekuwasbang R Hartarto dengan Menkeu, Gubernur BI, Kepala BPKP, Jaksa Agung di masa akhir Presiden Soeharto 1998.

Saat itu disampaikan pengembalian dana BLBI jika dengan cara normal melalui pengadilan akan panjang dan lama.

"Maka rapat memutuskan menggunakan cara nego langsung kepada pemilik Bank penerima BLBI. Atas dasar itulah muncul perjanjian MSAA", ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan garis besar MSAA adalah para obligor itu diminta menyerahkan aset-aset mereka kepada para pemegang saham pengendali. Namun berapa nilai aset dan lain-lain tidak disebutkan diketahui oleh Bambang. Tetapi berdasarkan perhitungan BPK, ada sebesar Rp 144 triliun. Angka ini yang ditagihkan BI kepada Menteri Keuangan yang membuat program penjaminan.

"Saya menghadapi dilema, kalau saya tidak setujui BI bangkrut. Kalau bank sentral bangkrut negara bubar. Tetapi saya berikan catatan angka tersebut adalah angka sementara sampai ada penghitungan lembaga independen. Ini yang membuat saya selamat yang mulia" pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up