Ada Investor Malaysia dan Singapura, Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Terlibat Karhutla

JawaPos.com - Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hak Guna Usaha (HGU) untuk belasan perusahaan tersebut dicabut atas rekomendasi Bareskrim Polri. Beberapa diantaranya terkait dengan investor asal Malaysia dan Singapura. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Jakarta pada Senin (9/11). 

”Ada sebelas perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh kepala Bareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron kepada awak media. 

Selain investor Malaysia dan Singapura, Nusron menyebutkan bahwa ada investor asal Korea Selatan (Korsel) dan pengusaha dalam negeri yang juga terkait dengan sebelas perusahaan tersebut. Namun demikian, dia belum bisa mengungkap secara detail nama-nama perusahaan tersebut.

”Beneficiary Ownership dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri,” jelas dia.

Adapun sebelas perusahaan tersebut terdiri atas PT MIB di Kalimantan Selatan (Kalsel), PT RKA di Kalimantan Barat (Kalbar), PT SKM di Kalbar, PT SAE di Kalbar, PT PSLT di Kalbar, PT BOS di Kalbar, PT AER di Kalbar, PT JMS di Kalimantan Timur (Kaltim), PT STP di Kaltim, PT ANI di Kalbar, dan PT API di Kalbar.

Terhadap sebelas perusahaan tersebut, instansinya sudah membagi dalam lima klaster berbeda. Pertama mendapat sanksi pencabutan seluruh izin HGU. Nusron menyebut, sanksi itu diberikan karena terjadi kebakaran berulang kali di wilayah HGU perusahaan tersebut.

Luasan area yang terbakar juga lebih dari setengah izin yang diberikan. Selain itu, pemerintah tidak menemukan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi karhutla. Perusahaan yang masuk klaster pertama terdiri atas PT MIB, PT RKA, dan PT SKM.

”Klaster kedua ada satu PT yang ternyata HGU-nya sudah habis tahun 2020 dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT PSLT seluas 2.300 hektar,” beber dia.