BGP: Ada Praktik Komersialisasi Tanah Negara oleh Oknum Kementerian ATR-BPN 

JawaPos.com - Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (ATR dan BPN) tengah mendapat sorotan tajam, terkait dugaan komersialisasi tanah negara. Barisan Garuda Pancasila (BGP)-LSM yang concern terhadap isu agraria-, menilai ada indikasi pelanggaran kewenangan oleh sejumlah oknum di kementerian tersebut.

"Sofyan Djalil melalui Lin Chen Wie, yang merupakan Policy Advisor BPN RI, diduga telah mengomersialisasikan tanah-tanah negara," ujar Juru Bicara BGP, Zulfikar Fauzi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/2).

Praktik komersialisasi ini, menurut Zulfikar, terlihat dari terbentuknya Bank Tanah. Bank ini berfungsi sebagai badan usaha bagi penguasaan dan pemilikan kantong-kantong aset tanah, dengan cara pengambilan dokumen tanah negara, tanah kehutanan, tanah konsensi perusahaan besar, dan tanah terlantar. Penguasaan Bank Tanah disinyalir juga meliputi letak dan koordinat sembilan juta hektar tanah objek reforma agraria, yang merupakan program strategis Presiden Jokowi dan Nawa Cita."Ini sama saja sentralisasi kekuasaan pemerintah ke tangan swasta," kata dia. 

Tak hanya itu, lanjut dia, bersama Loso Judianto, Lien Chen Wie diduga berlaku sewenang-wenang. Indikasinya terlihat dari pengambilalihan peran, tugas dan fungsi strategis dari para pejabat tinggi seperti sekretaris jenderal, inspektur jenderal dan direktur jenderal di BPN. "Bahkan mereka dengan berani menegur dan mempermalukan para pejabat tinggi tersebut dalam rapat-rapat resmi," tuturnya. 

Keduanya juga dituduh mengintimdasi sejumlah pengusaha, melalui pembebanan pajak progresif tanah dan mengakuisisi tanah-tanah mereka, melalui Bank Tanah. "Karena itu kami meminta Lien Chie Wei dan Loso Judianto ditangkap, karena jelas mengkhianati cita-cita pemerintah untuk mensejahterkan rakyat. Lalu pecat juga Sofyan Djalil karena telah melakukan pembiaran bahkan melindungi keduanya," tandasnya.(mam/JPG)