Eks Ketua MK Sebut Indonesia Kalah dengan India jika Pemilu Ditunda

JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menegaskan, alasan pandemi Covid-19 untuk menunda penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dinilai tidak tepat. Sebab, beberapa negara di dunia berhasil menyelenggarakan Pemilu meski dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Pemilu ini sudah terjadi di mana-mana, nah, yang baru-baru ini di Korea itu kan Pilpres tanggal 9 Maret 2022," kata Jimly dalam diskusi daring, Minggu (13/3).

Tak hanya di Korea, lanjut Jimly, India juga berhasil menjalankan pemilihan di tengah pandemi. Dia memandang, Indonesia bakal kalah dengan negara lain, jika memilih menunda Pemilu dengan alasan pandemi.

"Di India mulai bulan Februari kemudian Maret itu sebagai demokrasi terbesar lancar saja, itu pemilihan lokalnya di beberapa negara bagian, itu berjalan dan sekarang ini masih ada hitungan suara di beberapa negara bagian di India," ucap Jimly.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) ini meminta agar pemerintah bisa mencontoh sistem pemilihan di India, jika ingin mencari referensi penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi. Padahal, dampak pandemi Covid-19 di India sangat mengkhawatirkan, tetapi tetap bisa menyelenggarakan pemilu.

"Sama-sama pandemi, dia (India) lebih banyak yang mati (karena Covid-19) dari kita," ucap Jimly.

Dia meyakini, penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak akan ditunda, hanya dengan alasan pandemi. Dia menegaskan, isu penundaan Pemilu hanya wacana belaka.

"Saya rasa tujuannya bukan untuk menunda serius gitu loh, dan memperpanjang masa jabatan, tetapi menghidupkan wacana umum saja," ucap Jimly menandaskan.

Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi Covid-19.

Wacana ini kemudian ditanggapi positif oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sebelumnya juga Menteri Investasi Bahlil Lahadiala telah menyuarakan wacana penundaan Pemilu.

Bahkan kekinian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut-ikutan dengan mengklaim, angka big data yang menunjukkan ratusan juta orang setuju penundaan Pemilu 2024.