DPR: Telegram Kapolri Menghalangi Kerja Jurnalis!

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengingatkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit agar tidak membuat aturan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini ia katakan usai Kapolri melarang media menyiarkan arogansi atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri ke publik.

"Ini dikhwatirkan akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dan dikhawatirkan membuat publik semakin tidak puas akan kinerja kepolisian," ujar Pangeran kepada JawaPos.com, Selasa (6/4).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, aturan tersebut berpotensi menghalang-halangi kerja jurnalis. "Ini akan membatasi ruang gerak media. Apalagi jika berita yang dimuat berdasarkan fakta dan kebenaran sesuai kode etik jurnalistik," katanya.

"Kita tahu kerja jurnalistik itu didasarkan atas UU Pers yang menjunjung tinggi kebenaran dan transparansi," tambahnya.

Pangeran menambahkan, dirinya justru mendorong Kapolri untuk meningkatkan kualitas polisi dalam melakukan proses hukum. Hal itu bisa berdampak positif bagi istitusi Korps Bhayangkara. "Sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat," ungkapnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarahkan pemberitaan media tentang kinerja Polri agar menampilkan tindakan-tindakan aparat yang tegas namun humanis. Kapolri melarang media menampilkan aksi polisi yang menampilkan kekerasan.

Arahan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 5 april 2020. Surat ditujukan kepada para Kapolda dan Bidang Kehumasan Polri di tiap wilayah.

"Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," tulis Listyo dalam telegram tersebut dan dikutip pada Selasa (6/4).

Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Pol, Inspektur Jenderal Argo Yuwono atas nama Kapolri. Telegram bersifat sebagai petunjuk arah (jukrah) untuk dilaksanakan jajaran kepolisian.

Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Selain itu, Kapolri juga meminta agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan.