JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang ini, pelaku kejahatan juga turut memperbarui caranya melancarkan aksi. Misalnya teknik penipuan, saat ini, banyak pelaku kejahatan melancarkan kejahatan penipuan online dengan banyak cara.

 

Kendati masih menjadi salah satu momok menakutkan yang mengancam kehidupan digital masyarakat, sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan kesadaran dan literasi yang baik. Hal ini turut diungkap oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023. 

 

Melalui surveinya, APJII mengungkapkan, masih banyak pengguna internet yang tak sadar bahaya penipuan online. Maraknya penipuan online terungkap dari tren keamanan siber di Indonesia pada pemaparan hasil survei APJII yang melibatkan sebanyak 8.510 responden yang disurveipada 10-27 Januari 2023 itu dengan metode wawancara serta kuisioner. 

 

Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 10,30 persen responden pernah mengalami penipuan online, kemudian 9,28 persen responden mengalami perangkat yang kena virus, serta 7,96 persen responden pernah menjadi korban pencurian data pribadi, phishing, maupun hacking.

 

Kendati masih menjadi ancaman, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi responden untuk rajin mengganti password mereka. Sebab, survei menunjukkan 66,82 persen responden malah belum pernah mengganti password mereka.

 

Sementara yang rajin menganti password mereka setidaknya satu kali dalam sebulan, hanya ada 5,97 persen  responden saja. Alasan dari orang Indonesia yang tidak mengganti password yaitu dengan alasan akan lupa (32,71 persen), tidak ada niat mengubahnya (31,04 persen), tidak penting mengubah password (18,68 persen), dan tidak tahu (17,57 persen).

 

Di sisi lain, sebanyak 74,59 persen masyarakat mengaku tidak mengetahui atau merasa tidak pernah mengalami kasus peretasan siber. Kemudian dari transaksi internet, sebanyak 95,17 persen mengaku tidak pernah mengalami kerugian transaksi internet sementara 4,83 persen mengaku pernah mengalami kerugian akibat kejahatan online.

 

Untuk mengatasi hal ini, APJII mengumumkan telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keamanan siber. Mengingat peran penting ISP sebagai pintu utama akses internet bagi masyarakat, penting bagi setiap pengguna untuk memahami bagaimana menjaga keamanan dan privasi data mereka.

 

"Kami percaya bahwa kerjasama ini akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu keamanan siber," ungkap Ketua Umum APJII Muhammad Arif di Jakarta belum lama ini.

 

 

Meski begitu, 54,43 persen responden menilai penting dan 42,95 persen menilai sangat penting terhadap perlindungan data pribadi di internet. Sebanyak 64,94 persen setuju memasukkan data pribadi tapi hanya untuk layanan tertentu saja.