JawaPos.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mulai menggunakan e-Katalog versi 6.0 mulai awal Januari 2025. E-Katalog versi 6.0merupakan inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem e-Purchasing Pemerintah.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya terus melakukan pengembangan terhadap transaksi e-Purchasing mulai dari tahun 2012, ada katalog versi 1, 2, 3, 4, sampai terakhir 5. "Nah yang menarik di katalog versi 6.0 itu adalah proses transaksi end-to-end. Dari mulai pesan, kemudian kontrak, pengiriman, sampai pembayaran ada dalam satu platform dan dashboard, " kata Hendi di acara Coffe Morning, Jumat (3/1).

Hendi mengatakan, saat Presiden Prabowo Subianto membagikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara resmi melaunching katalog versi 6.0 dan mewajibkan seluruh Pemda, Kementerian, serta Lembaga untuk bisa memakai katalog ini mulai per 1 Januari 2025. Maka kemudian pihaknya menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 yang isinya K/L/Pemda per 1 Januari 2025 wajib menggunakan katalog versi 6.0.

Hendi menyebut, transaksi-transaksi yang ada di dalam pengadaan republik ini sangat luar biasa. Dimana dari tahun ke tahun, paling tidak 3 tahun terakhir ini, rencana umum pengadaan selalu di atas Rp 1.200 triliun.

"Di 2024 kita tutup dengan Rp1.259,2 triliun. Artinya menurut data dari BPS, pada saat kemudian Rp 400 triliun itu dipakai untuk pembelian produk dalam negeri, akan melibatkan Rp 2 juta tenaga kerja, akan mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,8 persen, " paparnya.

Hendi berharap katalog versi 6.0 ini proses adaptasinya segera cepat. Sebab Pak Presiden sudah perintahkan itu, sehingga paling tidak per 1 Januari LKPP mencatat sudah ada sekitar 3,5 juta produk yang sudah migrasi dari versi 5 ke versi 6.0.

"Kami berharap segera yang lainnya bisa menyusul, target kami maksimal pada 20 Maret semuanya sudah masuk ke katalog versi 6.0," ujarnya.

Diketahui untuk tahun 2024 produk dalam negeri yang tercatat transaksi lewat katalog sudah mencapai 90,2 persen. "Jadi dari semua total belanja lewat katalog itu 90 persen lebih adalah produk-produk dalam negeri. Kemudian 41 persennya adalah melibatkan usaha mikro kecil kooperasi baik produk maupun penyediaannya, " terang Hendi.

Dengan Katalog Elektronik Versi 6.0 ini, Pemerintah berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunan bangsa. Pemerintah mengundang semua pihak untuk menjelajahi dan memanfaatkan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Katalog Elektronik Versi 6.0.