Wali Kota Padang Usul Hentikan Penerbangan di Bandara Minangkabau

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang berupaya mengantipasi penularan wabah covid-19 ke wilayah tersebut. Hingga kini memang belum ada pasien yang positif, tetapi di provinsi tetangga sudah terdapat pasien positif virus korona.

Agar virus itu tidak menular ke Sumatera Barat (Sumbar) atau Kota Padang, perlu pembatasan gerak orang. Di antaranya dari sisi pergerakan orang sektor udara.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat untuk menghentikan sementara penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Penghentian sementara penerbangan itu sebagai upaya pencegahan COVID-19.

"Atas nama Pemkot Padang saya mendorong Pemprov Sumbar untuk menutup sementara Bandara Internasional Minangkabau (BIM) agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan," ujar Mahyeldi di Padang sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (21/3).

Pernyataan Mahyeldi itu dikemukakan usai mengikuti rapat penanganan virus korona dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang.

Menurut dia, penghentian sementara penerbangan sudah banyak dilakukan di berbagai negara, seperti Malaysia. Langkah itu ternyata efektif menekan penyebaran korona.

Selain itu, Pemprov Sumatera Barat perlu memperketat jalur masuk daerah atau kabupaten/kota yang berada di perbatasan dengan provinsi lain.

"Saya dengar, daerah-daerah yang perbatasan dengan Sumatera Barat sudah ada yang positif korona seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Sumut. Oleh sebab itu daerah perbatasan harus diantisipasi, ujarnya.

Selanjutnya, Pemkot Padang tengah mengupayakan sarana dan prasarana rumah sakit menangani COVID-19. Mulai dari mengupayakan membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi dokter dan perawat, alat pendeteksi virus korona bernama VereCoV Detection Kit, alat pendeteksi suhu tubuh, cairan disinfektan dan hand sanitizer.

Di Padang sudah ada empat rumah sakit yang siap menampung pasien COVID-19 di antaranya, Rumah Sakit Unand, Semen Padang Hospital (SPH), RSUP M. Djamil, dan RSUD dr. Rasidin.

"Yang perlu disiapkan seperti APD lebih kurang 1.000 unit. Kemudian alat untuk pendeteksi COVID-19 seharga Rp 1,3 miliar dan bahan untuk membuat cairan disinfektan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani menyebutkan, pihaknya sudah meluncurkan alur pelaporan mandiri terkait COVID-19 yang dapat diakses melalui web www.dinkespadang.go.id.

Feri menyebut, hingga 20 Maret 2020 di Padang terdapat 472 warga Padang berstatus pelaku perjalanan dari daerah terjangkit. Selesai dipantau 71 orang. Masih dipantau 401 orang dan orang dalam pengawasan 21 orang.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=sxK_VBoQ6XI

https://www.youtube.com/watch?v=ZjFWrocgVmE

https://www.youtube.com/watch?v=mOcNKOx1-QQ