JawaPos.com - Keputusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang menuai sorotan warga. Sebabnya tidak lain karena tumpukan sampah menggunung di mana-mana. Kelompok masyarakat yang menamai diri Forum Peduli Serpong (FPS) bahkan melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Tangsel pada Kamis (18/12). Mereka menuntut TPA Cipeucang segera dibuka kembali. 

Atas sorotan tersebut, Pemkot Tangsel menyatakan tidak tinggal diam. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel Tb. Asep Nurdin menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara komprehensif. Koordinasi dan langkah strategis sudah diambil oleh Pemkot Tangsel untuk memastikan pengelolaan sampah di salah satu kota satelit Jakarta itu dapat teratasi dengan baik.

”Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang bekerja keras di lapangan. Kami tidak diam. Saat ini fokus utama kami adalah menghadirkan solusi konkret, mulai dari percepatan penataan lahan di Cipeucang hingga optimalisasi pengangkutan sampah yang sempat tertunda,” ungkap dia melalui keterangan resmi pada Jumat (19/12). 

Tidak hanya langkah jangka pendek dengan mengerahkan armada tambahan pengangkut sampah dan satuan tugas yang sudah dibentuk, pihaknya juga berusaha menyusun langkah jangka panjang. Tujuannya agar persoalan sampah yang saat ini terjadi tidak terulang di masa depan. Menurut Asep, itu sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. Yakni menghadirkan solusi menyeluruh.

”Kami memahami keresahan warga, baik yang terdampak langsung di sekitar TPA maupun warga yang terganggu oleh tumpukan sampah di jalan. Tujuannya satu, solusi komprehensif yang menjamin kebersihan kota sekaligus kenyamanan warga sekitar,” ujarnya.

Sorotan yang tidak henti atas masalah sampah di Tangsel turut memantik komentar dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraswasta Indonesia Anisa Widyanti. Menurut dia, situasi yang terjadi di Tangsel saat ini adalah ujian kohesi sosial. Dia menyebut, penutupan TPA Cipeucang tanpa solusi transisi telah menciptakan ketimpangan. Warga menjadi korban karena lingkungan mereka secara tidak langsung berubah menjadi TPA ilegal.

”Secara sosiologis kota adalah organisme yang saling tergantung. Jika satu fungsi berhenti, seluruh sistem akan sakit. Di sini peran pemkot sebagai mediator sangat krusial untuk mengedepankan hakikat budaya gotong royong dan tepo seliro antara kepentingan operasional kota dan kesejahteraan warga lokal,” jelasnya.

Anisa menyarankan agar Pemkot Tangsel segera beralih dari sistem open dumping ke teknologi pengolahan sampah yang lebih modern. Misalnya insinerasi lingkungan untuk meminimalisir bau dan polusi. Selain itu, memformalkan skema kompensasi, mulai dari jaminan akses air bersih hingga peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar area TPA.

Tidak hanya itu, Anisa juga mendorong pengolahan sampah selesai di tingkat hulu, persisnya di kelurahan atau kecamatan. Dengan begitu beban yang masuk ke TPA Cipeucang diyakini akan berkurang signifikan. Dia menekankan bahwa penanganan masalah sampah di Tangsel memerlukan sinkronisasi antara kerja teknis pemerintah dan pemahaman sosiologis masyarakat. 

”Dengan komitmen pemkot untuk terus bergerak dan dukungan masyarakat untuk berdialog, krisis ini diharapkan dapat segera teratasi,” ujarnya.