Parlemen Baru Israel Mulai Batalkan Kebijakan Netanyahu, Jalan Lengser Kian Terbuka

JawaPos.com - Peta politik Israel memasuki babak baru setelah parlemen atau Knesset resmi mulai membatalkan sejumlah kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. 

Blok oposisi yang kini menguasai mayoritas kursi langsung mengajukan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), mulai dari penyelidikan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 hingga pembatasan masa jabatan perdana menteri.

Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kekuasaan Netanyahu di pemerintahan Israel semakin terancam.

Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang mendapat mandat membentuk pemerintahan baru, berjanji mengubah sejumlah kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga:Netanyahu Bisa Tersingkir, Eks Panglima Militer Israel Bentuk Pemerintahan Baru

Eisenkot memiliki waktu hingga enam minggu untuk merampungkan pembentukan pemerintahan koalisi.

Jika berhasil, pemerintahannya akan mengakhiri masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Israel.

Meski peluang terbentuknya koalisi baru masih belum pasti, oposisi tidak ingin menunggu terlalu lama.

Dengan menguasai mayoritas di parlemen, mereka sudah dapat memulai agenda legislasi bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk.

Melansir NBC News, ada tiga agenda utama yang menjadi sasaran awal blok Eisenkot. Pertama, membentuk komisi penyelidikan resmi pemerintah untuk mengusut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Baca Juga:Kuba Tuding Israel Halangi Bantuan ke Gaza yang Dilanda Banjir

Kedua, menetapkan pembatasan masa jabatan perdana menteri. Ketiga, membatalkan perubahan undang-undang yang sebelumnya dilakukan pemerintahan Netanyahu untuk memangkas wewenang lembaga peradilan.