Netanyahu Bisa Tersingkir, Eks Panglima Militer Israel Bentuk Pemerintahan Baru

JawaPos.com - Kekuasaan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel kini berada di ujung tanduk.

Penyebabnya, Presiden Isaac Herzog menunjuk mantan Panglima Militer Israel Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. 

Eisenkot mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen, membuka peluang berakhirnya dominasi Netanyahu setelah hasil pemilu 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas mutlak bagi satu blok politik.

Herzog menyampaikan mandat pembentukan pemerintahan kepada Eisenkot pada Sabtu (7/11) malam.

Baca Juga:80 Persen Warga Palestina Sakit Kudis di Penjara Israel, Kekurangan Pakaian Percepat Penyebaran

Keputusan tersebut diambil setelah 67 anggota parlemen atau Knesset merekomendasikan pemimpin Partai Yashar itu sebagai calon perdana menteri berikutnya.

Jumlah tersebut jauh melampaui dukungan yang diperoleh Netanyahu. Petahana hanya mendapatkan rekomendasi dari 46 anggota parlemen.

Meski demikian, dukungan mayoritas dalam proses penunjukan belum otomatis menjadikan Eisenkot sebagai perdana menteri. Ia masih harus meramu koalisi yang mampu menguasai sedikitnya 61 dari total 120 kursi Knesset.

Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan pembentukan pemerintahan. Jika diperlukan, Presiden Herzog dapat memberikan tambahan waktu selama 14 hari.

Eisenkot Harus Rangkul Partai Lain untuk Kalahkan Netanyahu

Hasil pemilu Israel pada 27 Oktober menunjukkan peta politik yang terpecah. Aliansi empat partai yang dipimpin Eisenkot berhasil memperoleh 48 kursi parlemen.

Baca Juga:Oposisi Israel Sepakat untuk Menggulingkan Pemerintahan Benjamin Netanyahu

Sementara itu, blok sayap kanan dan partai-partai keagamaan yang selama ini mendukung Netanyahu mengamankan 53 kursi.

Adapun partai-partai Arab mencatatkan perolehan bersejarah dengan menguasai 19 kursi.

Komposisi tersebut membuat Eisenkot membutuhkan dukungan tambahan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Salah satu opsi yang tersedia adalah menggandeng partai-partai Arab yang telah merekomendasikan dirinya.

Namun, langkah itu berpotensi menghadapi persoalan politik karena Eisenkot sebelumnya menolak membentuk pemerintahan bersama kelompok tersebut.

Baca Juga:Donald Trump Klaim Amerika Serikat Akan Mengakhiri Bantuan Militer Terhadap Israel pada Akhir 2026

Alternatif lainnya adalah merangkul dua partai Yahudi ultra-Ortodoks, United Torah Judaism dan Shas.

Kedua partai tersebut selama ini memiliki pengaruh dalam pembentukan koalisi pemerintahan Israel.

Eisenkot juga dapat mempertimbangkan pembentukan pemerintahan minoritas. Namun, skenario ini membuat pemerintahannya harus mengandalkan dukungan anggota parlemen di luar koalisi untuk memenangkan pemungutan suara kepercayaan.

Jurnalis Al Jazeera Nour Odeh yang melaporkan dari Ramallah menilai tantangan terbesar Eisenkot adalah membangun pemerintahan tanpa mengingkari terlalu banyak janji kampanyenya.

Di sisi lain, ia juga harus menghadapi tekanan dari blok sayap kanan yang dipimpin Netanyahu, yang diperkirakan akan menjadi kekuatan oposisi jika pemerintahan baru berhasil terbentuk.

Baca Juga:Pejabat Militer dan Pertahanan Israel Kaget Gegara Trump Setop Dana Bantuan Militer untuk Tel Aviv

Partai Arab Ingin Singkirkan Netanyahu

Dukungan partai-partai Arab kepada Eisenkot memiliki tujuan politik yang jelas, yakni mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Ahmad Tibi, anggota senior Joint List, menegaskan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah menyingkirkan Netanyahu beserta dua tokoh sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam peta politik pascapemilu Israel.

Meski sebelumnya Eisenkot menolak berkoalisi dengan partai Arab, rekomendasi dari kelompok tersebut memperbesar peluangnya mendapatkan mandat pembentukan pemerintahan.

Netanyahu sendiri mengecam kemungkinan terbentuknya pemerintahan oposisi yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Baca Juga:3.361 Warga Hebron Mengungsi Akibat Agresi Israel, Kesehatan hingga Kebutuhan Pokok Sulit Diakses

Dalam pidatonya, Netanyahu memperingatkan bahwa pemerintahan semacam itu dapat menghancurkan Israel dari dalam.

Pernyataan tersebut langsung mendapat perlawanan dari Tibi. Ia justru menuding Netanyahu sebagai pelindung utama kelompok-kelompok ekstremis di Tepi Barat.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa upaya membentuk pemerintahan baru tidak hanya berkaitan dengan perebutan kursi kekuasaan, tetapi juga mencerminkan pertentangan tajam mengenai arah politik dan kebijakan keamanan Israel.

Sebagai informasi juga, Gadi Eisenkot bukan sosok baru dalam lingkaran kekuasaan Israel.

Sebelum terjun ke politik, ia memiliki karier panjang di militer dan pernah menjabat Panglima Militer Israel pada periode 2015–2019.

Baca Juga:Netanyahu Unggul di Pemilu Israel, tapi Gagal Raih Mayoritas Parlemen

Namanya kembali mendapat perhatian setelah ia terlibat sebagai pengamat dalam kabinet perang Netanyahu pada awal konflik Gaza yang pecah pada Oktober 2023.

Pengalaman militer dan keterlibatannya dalam lingkaran pengambilan keputusan keamanan Israel menjadi bagian penting dari latar belakang politik Eisenkot.

Kini, ia berpeluang memimpin pemerintahan baru di tengah situasi politik Israel yang terbelah dan tekanan dari berbagai kelompok politik.

Namun, keberhasilan Eisenkot tidak hanya ditentukan oleh dukungan yang diperolehnya saat pencalonan. Kemampuannya menyatukan partai-partai dengan kepentingan berbeda akan menjadi penentu masa depan politiknya.

Meski demikian, penunjukan Eisenkot belum berarti Netanyahu langsung kehilangan posisi sebagai perdana menteri.

Baca Juga:Israel Hancurkan Rumah-rumah Penduduk di Hebron Tepi Barat, UNRWA Prihatin Mendalam

Selama proses pembentukan pemerintahan berlangsung, Netanyahu masih tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara.

Jika Eisenkot berhasil memperoleh dukungan minimal 61 anggota Knesset, ia berpeluang mengakhiri kekuasaan Netanyahu dan membentuk pemerintahan baru.

Sebaliknya, apabila gagal memenuhi tenggat waktu pembentukan koalisi, mandat tersebut dapat diberikan kepada kandidat lain.

Israel juga berpotensi kembali menggelar pemilu jika kebuntuan politik tidak berhasil diatasi.

Dengan demikian, beberapa pekan ke depan akan menjadi periode krusial bagi politik Israel.

Baca Juga:700 Ribu Anak di Gaza Tak dapat Pendidikan Layak karena Sekolah Hancur Dibombardir Israel

Hasil negosiasi koalisi Eisenkot bukan hanya menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan, tetapi juga menentukan apakah Netanyahu mampu mempertahankan kekuasaannya atau harus mengakhiri masa jabatannya.