AS Larang Laboratorium Tiongkok Uji Perangkat Elektronik Jelang Pertemuan Trump-Xi Jinping

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) memperluas pembatasan teknologi terhadap Tiongkok dengan melarang laboratorium pengujian di negara tersebut menguji perangkat elektronik yang ditujukan untuk pasar Amerika. Kebijakan Federal Communications Commission (FCC) itu disahkan Kamis (29/10), beberapa pekan sebelum Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen.

Melansir South China Morning Post, Sabtu (31/10/2026), larangan tersebut juga mencakup laboratorium dan lembaga sertifikasi di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian pengakuan timbal balik atau kesepakatan perdagangan resiprokal dengan Amerika. Dengan demikian, FCC hanya akan mengakui fasilitas pengujian yang beroperasi di Amerika atau negara yang memiliki pengaturan timbal balik dengan Washington. 

Ketua FCC Brendan Carr mengatakan, "Kebijakan ini konsisten dengan upaya lebih luas Presiden Trump untuk memulihkan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan Amerika dengan negara-negara lain." Dia menegaskan, "Kami hanya mengizinkan laboratorium pengujian berlokasi di Amerika Serikat atau negara-negara yang menerapkan prinsip timbal balik."

Baca Juga:Larry Page dan Sergey Brin Kehilangan USD 60 Miliar saat Saham Alphabet Anjlok Akibat Belanja AI

Namun, kebijakan tersebut baru berlaku pada Desember 2028. Tenggat itu memberikan waktu lebih dari dua tahun bagi laboratorium domestik untuk memperluas kapasitasnya. Kebutuhan tersebut tidak kecil. FCC menyebut lebih dari 80 persen perangkat yang diuji untuk pasar Amerika selama ini menjalani pemeriksaan di fasilitas Tiongkok. Ketergantungan itu membuat pengalihan proses sertifikasi menjadi tantangan tersendiri bagi industri elektronik Amerika.

FCC beralasan, dominasi laboratorium Tiongkok menimbulkan risiko keamanan nasional. Carr menyebut sebagian fasilitas yang dikategorikan sebagai laboratorium bermasalah (bad labs) memiliki hubungan atau berada di bawah kendali Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Dalam wawancara dengan jaringan teknologi TBPN pada Agustus, dia mempertanyakan kredibilitas laboratorium tersebut karena dugaan keterkaitannya dengan militer Tiongkok. 

Carr memperingatkan, "Laboratorium-laboratorium tersebut dapat memanfaatkan akses istimewa yang mereka miliki untuk meloloskan perangkat tidak aman ke pasar Amerika, mengganggu jaringan komunikasi, bahkan mencuri kekayaan intelektual."

Pembatasan terbaru itu melanjutkan kebijakan FCC tahun lalu yang mencabut pengakuan terhadap laboratorium milik atau dikendalikan entitas yang dianggap mengancam keamanan nasional. Sebanyak 32 laboratorium kehilangan status pengakuannya.

Kali ini, FCC memperluas pembatasan dengan mempertimbangkan lokasi operasional laboratorium dan hubungan timbal balik antarnegara. Carr menyebut, "Hari ini, kami melangkah lebih jauh dan mengembalikan prinsip timbal balik dalam program otorisasi peralatan FCC."

Di bawah kepemimpinan Carr, FCC juga memperketat pengawasan terhadap berbagai produk teknologi Tiongkok. Pekan lalu, lembaga tersebut memblokir kamera dasbor dan pemancar video nirkabel yang menggunakan cip HiSilicon, anak perusahaan Huawei Technologies, karena dinilai dirancang untuk kebutuhan pengawasan. Pada Juli, FCC mengumumkan larangan impor robot baru dan inverter daya asal Tiongkok dengan alasan keamanan nasional serta kerentanan rantai pasok.

Selain itu, dalam pemberitahuannya mengenai robot, FCC memperingatkan, "Kemampuan sistem robotik canggih yang terhubung ke jaringan menciptakan kerentanan luas dan celah serangan yang dapat memanipulasi data maupun pengoperasian fisik sistem tersebut."

Kekhawatiran itu memperlihatkan bahwa pengawasan FCC tidak lagi terbatas pada perangkat komunikasi, tetapi juga mencakup teknologi yang terhubung dengan infrastruktur dan aktivitas fisik.

Pembatasan serupa menyasar sektor telekomunikasi. Pada April, FCC mengajukan proposal untuk melarang China Mobile, China Telecom, dan China Unicom mengoperasikan pusat data di Amerika. Pada Mei, lembaga tersebut memperketat aturan terhadap model baru router konsumen. FCC juga berupaya mencabut izin operasi operator Hong Kong, HKT International.

Carr menyatakan, "Entitas yang dikendalikan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan menimbulkan risiko keamanan nasional bagi negara kami tidak boleh terhubung ke jaringan telekomunikasi kami."

Rangkaian kebijakan itu mengikuti pengetatan sejak Desember tahun lalu, termasuk larangan impor model baru drone Tiongkok. Beijing kemudian membalas pada Agustus dengan memperketat pengendalian ekspor drone dan teknologi terkait, menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan pengujian Amerika, serta meluncurkan penyelidikan keamanan nasional pertamanya terkait perdagangan luar negeri.

Baca Juga:Larry Page Pindahkan Aset saat Crazy Rich Teknologi Galang Rp 6,14 Triliun Lawan Pajak Jumbo

Dengan demikian, larangan terhadap laboratorium pengujian menjadi bagian dari persaingan teknologi yang semakin meluas antara dua kekuatan ekonomi tersebut. Di samping tarif, pengendalian ekspor, dan daftar hitam perusahaan, akses terhadap proses pengujian serta sertifikasi produk kini turut menjadi medan persaingan. Kebijakan yang disahkan menjelang pertemuan Trump dan Xi itu menunjukkan bahwa persoalan keamanan teknologi tetap menjadi salah satu isu penting dalam hubungan kedua negara.