ESDM Segera Evaluasi B50, Pastikan Ekspor Sawit Tak Terganggu

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melaksanakan evaluasi program mandatori biodiesel 50 persen (B50) untuk 2027.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan peningkatan bauran biodiesel tidak mengganggu keberlanjutan industri, khususnya dari sisi pasokan bahan baku dan kemampuan pendanaan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pihaknya akan melakukan rapat terkait mandatori biodiesel 2027 pekan depan. 

Ia menyebut, pertemuan tersebut secara khusus akan membahas evaluasi menyeluruh serta pematangan proyeksi kebijakan energi hijau untuk tahun 2027. 

Baca Juga:Komdigi Pamer Kebijakan Registrasi SIM Card Pakai Verifikasi Wajah di Qatar

”Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujar Eniya dalam perhelatan 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11). 

Eniya memahami adanya kekhawatiran bahwa penerapan B50 akan mengurangi ketersediaan feedstock atau bahan baku bagi industri, terutama untuk kebutuhan ekspor.

Namun, berdasarkan perhitungan sementara, pasokan bahan baku dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Dengan demikian, pelaku industri diharapkan tetap dapat melakukan ekspor secara normal.

Meski begitu, pihaknya masih akan terus mengevaluasi semua risiko yang ada pada program tersebut. Karena itu, dia ingin lebih teliti dalam menentukan kandungan biodiesel tahun depan. 

“Saya masih punya waktu satu bulan,” ungkapnya.