Petani Minta Pemerintah Segera Realisasikan Kesepakatan Sawit dengan Uni Eropa

JawaPos.com - Organisasi petani dan masyarakat sipil mendesak pemerintah segera merealisasikan implementasi Sustainable Palm Oil Protocol yang telah disepakati Indonesia dan Uni Eropa pada September 2025.

Protokol tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperkuat posisi petani sawit rakyat dalam perdagangan internasional melalui kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Selain mendorong pemerintah menyiapkan langkah implementasi, organisasi petani dan masyarakat sipil juga meminta DPR RI segera memproses ratifikasi IEU-CEPA.

Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kepentingan petani, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat masuk dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan tersebut.

Desakan itu muncul lantaran implementasi protokol sawit berkelanjutan di tingkat nasional dinilai belum menunjukkan perkembangan konkret.

Baca Juga:Menkeu Minta Investasi Sawit Tak Hanya Fokus pada Produksi, Berikut 3 Hal yang Harus Didorong

Pasalnya, hingga saat ini, pemerintah belum memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab antarkementerian, mekanisme koordinasi, dukungan pembiayaan, hingga target pelaksanaan yang terukur.

Padahal, penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan penerapan prinsip keberlanjutan di tingkat petani menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Terlebih, IEU-CEPA menawarkan peluang ekonomi bagi Indonesia melalui pembukaan akses pasar dengan tarif bea masuk 0 persen untuk produk yang memenuhi ketentuan perjanjian. Namun, peluang tersebut dinilai belum tentu memberikan manfaat secara merata, terutama bagi petani sawit rakyat.

Sebab, petani swadaya masih menghadapi sejumlah kendala untuk memenuhi persyaratan legalitas lahan, sertifikasi, hingga ketertelusuran rantai pasok. Tanpa dukungan pemerintah, petani dikhawatirkan semakin tertinggal dibandingkan perusahaan besar yang telah memiliki kapasitas dan sistem keberlanjutan.

Ketua Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan protokol ini harus menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi petani sawit Indonesia dalam perdagangan internasional.