Modal Rp1 Juta Bisa Dapat Imbal Hasil 7,05 Persen, Ini Cara Beli ST017

JawaPos.com - Siapa bilang berinvestasi harus besar. Kementerian Keuangan kembali menawarkan produk investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel kepada masyaraKat luas sebagai bagian untuk melengkapi pembiayaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). 

Mengutip informasi resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, penawaran Sukuk Tabungan ST017 dibuka pada 6 November hingga 2 Desember 2026 dengan dengan target indikatif Rp15 triliun. Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel yang dikelola berdasarkan prinsip syariah ini dapat dibeli oleh individu Warga Negara Indonesia, termasuk generasi muda. 

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengatakan pembelian SBSN merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara. 

“Melalui Sukuk Tabungan, masyarakat dapat berinvestasi berdasarkan prinsip syariah sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat,” ujar Deni.

Pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur. Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal APBN 2027, yaitu “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

 Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Tiga Strategi Kebijakan untuk Kejar Pertumbuhan 6 Persen

Instrumen investasi berbasis syariah tersebut ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia (WNI). Melalui penerbitan ST017, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Sukuk Tabungan ST017 tersedia dalam dua pilihan tenor, yakni ST017T2 dengan jangka waktu dua tahun dan ST017T4 dengan tenor empat tahun.

Untuk ST017T2, pemerintah menetapkan imbal hasil minimal sebesar 6,95 persen per tahun. Sementara itu, ST017T4 menawarkan imbal hasil minimal sebesar 7,05 persen per tahun.

Kedua seri tersebut menggunakan skema imbal hasil mengambang dengan batas minimal atau floating with floor. Artinya, imbal hasil dapat menyesuaikan perubahan BI Rate, tetapi tidak akan lebih rendah dari tingkat imbal hasil minimal yang ditetapkan saat penerbitan.

Cara Membeli Sukuk Tabungan ST017
Masyarakat dapat melakukan pemesanan Sukuk Tabungan ST017 secara daring melalui mitra distribusi resmi yang ditunjuk pemerintah.

Proses pembelian dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari registrasi, pemesanan, pembayaran, hingga konfirmasi kepemilikan.

Dengan minimum investasi Rp1 juta, masyarakat dapat mulai mengalokasikan dana untuk instrumen investasi pemerintah tanpa harus menyiapkan modal besar.

Adapun batas maksimum pembelian ST017T2 mencapai Rp5 miliar. Sedangkan ST017T4 memiliki batas maksimum pembelian sebesar Rp10 miliar.

Pemerintah menetapkan tanggal penerbitan ST017 pada 9 Desember 2026. Imbal hasil akan dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulan, dengan pembayaran pertama pada 10 Januari 2027.

Sukuk Tabungan Tidak Bisa Diperdagangkan
Meski dapat dibeli mulai Rp1 juta, investor perlu memahami karakteristik Sukuk Tabungan ST017.

Instrumen ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau dialihkan kepada pihak lain. Investor juga tidak dapat mencairkan dana sebelum jatuh tempo, kecuali melalui fasilitas early redemption yang disediakan pemerintah.

Fasilitas pencairan lebih awal tersebut memungkinkan investor memperoleh pelunasan sebagian pokok investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

ST017T2 memiliki periode pengajuan early redemption pada 27 Oktober hingga 3 November 2027. Sementara itu, ST017T4 dapat diajukan pada 27 Oktober hingga 3 November 2028.

Penerbitan Sukuk Tabungan ST017 menggunakan akad wakalah dengan aset dasar berupa Barang Milik Negara (BMN) serta proyek atau kegiatan kementerian dan lembaga dalam APBN 2026.

Pemerintah menyebut penerbitan instrumen tersebut bertujuan memperluas basis investor domestik, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, serta memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN 2026.