Program Pemerintah Tetap Berlanjut, Kemenkeu Jaga APBN Tetap Sehat

JawaPos.com - Kementerian Keuangan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dikelola secara hati-hati, terukur dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan program-program pemerintah dapat tetap berjalan.

Kebijakan pengelolaan APBN diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, belanja pemerintah dan pembiayaan. Pemerintah tidak hanya berupaya menjaga agar defisit tetap terkendali, tetapi juga memastikan APBN tetap memiliki ruang fiskal untuk menjalankan program prioritas dan merespons berbagai perkembangan ekonomi.

Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau 65,2% dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7% dari pagu. Defisit APBN berada pada 0,93% terhadap PDB, dengan surplus keseimbangan primer sebesar Rp154 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal tetap diarahkan secara terukur di tengah dinamika perekonomian global.

Baca Juga:5 Cara Memeriksa Kesehatan Baterai HP Android, Kenali sebelum Terlambat! 

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan bahwa kesehatan APBN menjadi salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurutnya, kesinambungan program pemerintah harus berjalan seiring dengan kemampuan fiskal negara.

“APBN harus tetap dijaga kesehatannya agar pemerintah mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk melanjutkan program-program prioritas. Karena itu, penerimaan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara seimbang dan terukur,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan APBN tidak semata-mata melihat besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan efektivitas penggunaannya. Setiap belanja negara perlu memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat, perekonomian dan pembangunan nasional.

“Yang menjadi perhatian bukan hanya bagaimana anggaran terserap, tetapi bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat dan menghasilkan dampak terhadap masyarakat serta perekonomian,” ungkapnya.

Baca Juga:Samsung Health Punya Fitur Baru, Bisa Pantau Tidur dan Impor Rute Lari dari Strava

Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga ruang fiskal. Efisiensi tidak diarahkan untuk menghentikan program pemerintah, melainkan memastikan sumber daya negara digunakan secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

“Efisiensi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas belanja. Anggaran yang tersedia harus dipastikan digunakan untuk kebutuhan yang prioritas dan memberikan manfaat optimal,” kata dia.

Kemenkeu juga terus memperkuat sisi penerimaan negara melalui optimalisasi perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penguatan penerimaan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan APBN dalam membiayai belanja negara sekaligus mengurangi tekanan terhadap pembiayaan.