Gandeng Pemprov Jabar, Jasa Raharja Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan

PT Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). (istimewa)

JawaPos.com - PT Jasa Raharja (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Langkah ini untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran administrasi kendaraan.

 

Kerja sama ini dihadiri Komisaris Utama Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, didampingi jajaran Dewan Komisaris, Direktur Utama Muhammad Awaluddin, Direktur Operasional Ariyandi, Kepala Kantor Wilayah Utama Jasa Raharja Jawa Barat Tamrin Silalahi, Vice President Manajemen Pelayanan Dodi Apriansyah, Vice President Manajemen Pendanaan Akhdiyat Setya, serta jajaran terkait. 

 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan hadir didampingi Ketua Tim Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Neni serta Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Agus Pribadi. 

 

 

Aan mengatakan, peningkatan kepatuhan masyarakat tidak cukup melalui penagihan. Perlu ada layanan yang memudahkan masyarakat.

 

“Kepatuhan harus dibangun melalui pelayanan yang mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Masyarakat perlu merasakan bahwa ketika mereka memenuhi kewajiban PKB dan SWDKLLJ, terdapat pelayanan publik yang terus diperbaiki dan perlindungan dasar yang disiapkan ketika risiko kecelakaan terjadi,” ujar Aan, Senin (9/11).

 

Jasa Raharja mendorong 3 fokus utama. Pertama, pemanfaatan data dan teknologi untuk memetakan tunggakan prioritas, mengirimkan pengingat melalui WhatsApp dan SMS, serta mendukung pendekatan persuasif dan operasi gabungan yang humanis. 

 

Kedua, pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dan usulan relaksasi sesuai kewenangan serta ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiga, perluasan layanan melalui Samsat Keliling di kawasan permukiman, pasar dan tempat kerja, perluasan jam pelayanan, pendampingan pembayaran melalui aplikasi SIGNAL, serta layanan kolektif di instansi dan perusahaan. 

 

“Layanan harus bergerak mendekati masyarakat. Semakin mudah akses pembayaran, semakin kecil waktu dan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan masyarakat,” ujar Aan. 

 

Dia mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan. Pemerintah akan memastikan perlindungan dipenuhi.

 

“Tentunya, kami mengajak masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan administrasi kendaraan, yang pada akhirnya akan kembali kepada kita semua melalui berbagai program, termasuk dalam hal perlindungan,” jelasnya. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, perlindungan kepada masyarakat tidak berhenti pada penyerahan santunan, tetapi mencakup pencegahan kecelakaan, kepastian penjaminan, dan kemudahan memperoleh pelayanan ketika risiko terjadi. 

 

“Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan para pemangku kepentingan agar korban memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan,” ujarnya.