Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Senin, 9 November 2026 | 20.43 WIB

Indonesia Target Gabung OECD pada 2028, Kemenko Perekonomian Klaim Progres Aksesi Capai 80 %

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association di BSI Tower, Jakarta, Kamis (20/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association di BSI Tower, Jakarta, Kamis (20/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengklaim progres Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mencapai sekitar 80 persen. Bahkan Indonesia ditargetkan akan bergabung pada 2028.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian sejumlah regulasi untuk memenuhi persyaratan keanggotaan organisasi ekonomi internasional tersebut.

Ia menyebut proses aksesi Indonesia telah memasuki tahapan pengisian kuesioner dan pelaksanaan fact-finding mission oleh OECD.

“Progres sementara ini kan dalam secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80 persen,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada Senin (9/11).

Airlangga melanjutkan terdapat sejumlah ketentuan yang masih membutuhkan penyempurnaan regulasi. Terutama melalui kelengkapan perundang-undangan.

Pemerintah menargetkan tiga regulasi menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun depan. Ketiganya yakni regulasi mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

Menurut Airlangga, regulasi foreign bribery menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses aksesi OECD. Indonesia saat ini belum memiliki aturan khusus mengenai penyuapan terhadap perusahaan asing maupun regulator asing. “Tanpa regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama,” ucapnya.

Airlangga menambahkan Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November mendatang untuk membahas perkembangan proses aksesi tersebut.

Editor: Diar Candra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore