Indonesia Target Gabung OECD pada 2028, Kemenko Perekonomian Klaim Progres Aksesi Capai 80 %

Pemerintah menargetkan tiga regulasi menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun depan. Ketiganya yakni regulasi mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

Menurut Airlangga, regulasi foreign bribery menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses aksesi OECD. Indonesia saat ini belum memiliki aturan khusus mengenai penyuapan terhadap perusahaan asing maupun regulator asing. “Tanpa regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama,” ucapnya.

Airlangga menambahkan Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November mendatang untuk membahas perkembangan proses aksesi tersebut.