Beras SPHP Dijual Harga Premium, Mentan Copot 8 Pegawai Bulog dan Bapanas

JawaPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pegawai Perum Bulog dan Bapanas.

Pencopotan ini dilaporkan berkaitan dengan dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Langkah itu diambil setelah adanya temuan praktik pembongkaran kemasan, pengoplosan, hingga pengalihan beras subsidi menjadi beras premium.

Amran menegaskan, pencopotan dilakukan terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam rantai distribusi beras SPHP. Selain delapan orang yang dicopot, dua orang lainnya mendapat peringatan.

Baca Juga:Sidak ke Jaktim, Mentan Temukan Beras SPHP Dioplos Hingga Dijual Sebagai Premium

“Per hari ini kita copot semua. Semua yang berkaitan tadi, alurnya dari atas ke bawah, copot semua,” tegas Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10).

Amran menyayangkan penyelewengan tersebut karena beras SPHP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Menurut dia, beras yang mendapat dukungan subsidi negara justru dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan lebih besar.

“Ini untuk orang susah, itu pun dikorupsi. Ini untuk orang susah, ini dibongkar kemudian dijual mahal. Jahat enggak?” kata Amran.

Dia menjelaskan, beras SPHP yang dibeli pelaku usaha dengan harga Rp 11.500 per kilogram semestinya dijual sekitar Rp 12.500 per kilogram di tingkat konsumen.

Baca Juga:Mentan Sebut Ada Anomali Harga Ayam, Middle Man Jadi Biang Kerok

Namun, sejumlah oknum diduga membongkar kemasan beras tersebut, memindahkannya ke karung lain, lalu menjualnya sebagai beras premium atau mencampurnya dengan beras lain.

“Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos,” ungkapnya.

Menurut Amran, praktik tersebut merugikan masyarakat karena menghilangkan manfaat subsidi yang seharusnya diterima konsumen.

Padahal, pemerintah memberikan dukungan anggaran sejak proses produksi hingga penyaluran beras melalui Bulog.

Pada 2026, dukungan dan subsidi sektor pertanian mencapai sekitar Rp 160 triliun, meningkat dari Rp 144 triliun pada 2025.

Baca Juga:Mentan Siapkan Jurus Dongkrak Kesejahteraan Peternak

Anggaran tersebut mencakup pupuk bersubsidi, traktor, irigasi, dan berbagai dukungan produksi lainnya.

Sementara itu, beras yang diserap Bulog memperoleh subsidi sekitar Rp 6.000 per kilogram. Dengan asumsi penyaluran mencapai 2 juta ton, nilai dukungan tersebut setara Rp 12 triliun.

“Kenapa disubsidi? Ini untuk rakyat,” ujar Amran.

Selain pencopotan pegawai, pemerintah juga menindak pihak swasta yang diduga terlibat dalam penyelewengan beras SPHP.

Amran menyebut sembilan pelaku swasta telah diproses hukum dan satu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:Anggaran Rapat di Hotel Dialihkan Rp 3,7 Triliun Demi Petani, Mentan: Kami Bisa Gelar di Bawah Pohon

“Kami mengapresiasi pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, telah melaksanakan tugas yang luar biasa, maraton sampai jam 3 subuh tadi,” katanya.