Sri Mulyani Sebut Dampak Pandemi Covid-19 Lebih Besar Pada Perempuan

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, paparan pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Namun meluas hingga berdampak pada ketimpangan gender.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kaum hawa lebih banyak terdampak efek pandemi Covid-19 dibandingkan laki-laki. Khususnya bagi perempuan pekerja rumahan, sektor informal seperti UMKM, dan tenaga kesehatan yang mayoritas diisi perempuan.

“Covid-19 memberikan dampak luar biasa lebih besar, lebih berat kepada perempuan," ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (22/4).

Baca Juga: Angka Konsumsi Naik, Sri Mulyani: Keyakinan Masyarakat Membaik

Sehingga, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan memberikan bantuan selama Covid-19 juga ditujukan lebih banyak untuk perempuan. Mulai dari insentif untuk tenaga kesehatan, bantuan UMKM, hingga bantuan sosial (bansos) yang penerimanya mayoritas perempuan.

"Dalam hal bansos yang meningkat sangat tinggi Rp 220 triliun itu mayoritas diberikan kepada kepala keluarga perempuan yang menerimanya," ucapnya.

Menurutnya, angkatan kerja perempuan mengalami penurunan selama pandemi Covid-19. Banyak sektor formal yang kemudian terkena dampak, sementara sektor informal menjadi salah satu tempat untuk menjadi pendorong atau penyangga.

“Itu terlihat adanya perubahan dari sisi perempuan dalam dunia kerja," pungkasnya.

Sementara itu, mengutip data Kemenkeu, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 16 April 2021 sudah mencapai Rp 134,1 triliun atau setara 19,2 persem dari pagu yang mencapai Rp 699,43 triliun. Sri Mulyani mengatakan jumlah tersebut meningkat Rp 24,36 triliun dari Februari 2021

Program PEN tahun 2021 terdiri dari 5 klaster, yaitu kesehatan dengan anggaran Rp 175,52 triliun, perlindungan sosial dengan anggaran Rp 150,88 triliun, program prioritas dengan anggaran Rp 125,17 triliun, dukungan UMKM dan korporasi dengan anggaran Rp 191,13 triliun, insentif usaha dengan anggaran Rp 56,72 triliun.

Dari klaster perlindungan sosial, realisasinya sudah Rp 47,92 triliun atau 32 persen dari pagu. Anggaran digunakan untuk program PKH untuk 9,7 juta KPM, kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, bansos tunai kepada 9,59 juta KPM, BLT desa untuk 2,45 juta KPM, kartu prakerja kepada 2,4 juta peserta, hingga bantuan kuota internet kepada 26,99 juta peserta dan tenaga didik.

Klaster program prioritas realisasinya mencapai Rp 14,9 triliun atau 12 persen dari pagu. Anggarannya digunakan untuk untuk program-program padat karya yang telah menciptakan 272 ribu tenaga kerja, kemudian untuk membantu sektor pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri.

Klaster dukungan UMKM dan korporasi, Sri Mulyani menyebut, realisasinya adalah Rp 37,71 triliun atau 20 persen dari pagu. Anggarannya untuk BPUM kepada 6,6 juta usaha, IJP UMKM untuk KMK dijamin sebesar Rp 6,82 triliun, IJK korporasi untuk KMK dijamin sebesar Rp 19 miliar, dan penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 359,99 triliun kepada 5,05 juta debitur per 26 Maret 2021.

Sementara untuk klaster insentif usaha, realisasinya RP 14,95 triliun atau 26 persen dari pagu. Anggarannya digunakan untuk insentif perpajakan PPh 21 untuk 88.235 pekerja, PPh Final UMKM 248.275 wajib pajak UMKM, PPh 22 Impor untuk 14.877 wajib pajak, dan PPh 25 untuk 63.530 wajib pajak, serta PPN yang pengembaliannya didahulukan untuk 367 wajib pajak.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=Qi0XvADuyAU