Prabowo Bakal Terbitkan Perpres untuk Putihkan Utang 6 Juta Nelayan dan Petani Pekan Depan

Presiden Prabowo Subianto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memutihkan utang 6 juta nelayan dan petani kepada perbankan pekan depan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan (utang petani dan nelayan). Sedang disiapkan Pak Supratman Menteri Hukum, semua sesuai undang-undang," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

Adik kandung Prabowo Subianto ini memastikan pemutihan utang mampu membuka peluang agar para petani dan nelayan bisa kembali mengajukan kredit ke perbankan. Sebab hingga kini jutaan dari mereka masih terganjal karena tagihan lampau.

"Saya berharap minggu depan ya, beliau (Prabowo) akan tandatangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK," jelas Hashim.

Hashim mengungkapkan pemutihan dilakukan karena ada sekitar 6 juta petani dan nelayan di Indonesia masih terlilit utang perbankan. Utang-utang tersebut merupakan utang di masa lampau sekitar 20 tahun lalu sejak terjadi krisis moneter tahun 1998.

Adapun besaran utangnya, kata Hashim, berkisar Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Imbasnya mereka selalu ditolak saat mengajukan kredit karena masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).

"Ternyata semua utang ini sudah dihapus bukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta ini tidak bisa dapat kredit," ungkapnya.

Bahkan, ironinya banyak dari petani dan nelayan yang terganjal pinjaman ke bank, justru berbelok kredit ke rentenir dan pinjaman online (pinjol). Hashim juga mengklaim, bahwa pemutihan utang ini sudah disetujui oleh para tim ekonomi Prabowo.

"Mereka (kredit) ke mana? Mereka ke rentenir dan pinjol. saya baru tau pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita dengar kaget, saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu, dan Prabowo setuju," ujarnya.

"Waktu itu tim perbankan dipanggil Pak Burhan, dan kawan-kawan. Ini merusak atau tidak perbankan indonesia? Dibilang tidak, karena sudah dihapus bukukan, gak ada lagi (utang). Tapi hak tagih tetap. Maka 5-6 juta ini harus ke pinjol sama rentenir," pungkasnya.