Efisiensi Beratkan Pemerintah Daerah, Papua Pegunungan Minta TKD dari Pusat Tetap Maksimal

Namun demikian, dengan keterbatasan fiskal Papua Pegunungan saat ini, jajaran pemda tetap berusaha melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik mungkin. Dana Otsus kini dipakai untuk kebutuhan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten mengandalkan Dana Transfer Infrastruktur (DTI). Menurut Kepala Badan, Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan Marthen Kogoya sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan pada 2023 dana Otsus yang diterima terus menurun.

Marthen menyebut penurunan dana oOtsus itu merupakan imbas dari efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Akibat penurunan dana otsus tersebut, sejumlah program yang sudah dibuat oleh Pemda Papua Pegunungan sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, pihaknya berharap pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

”Kami meminta perhatian presiden agar dana TKD Provinsi Papua Pegunungan bisa dipulihkan kembali,” harapnya.

Lebih lanjut, Marthen menyatakan bahwa efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat mestinya menjadi pengecualian bagi daerah tertentu. Khususnya daerah otonom baru seperti Papua Pegunungan. Mengingat belum ada sumber dana PAD yang bisa digunakan oleh daerah-daerah pemekaran tersebut.

”Jadi, berharap sepenuhnya dari TKD pusat. Kalau TKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.