Tingkatkan Produksi Pertanian, Gubernur Sumsel Berharap Penyelesaian Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Dipercepat

JawaPos.com - Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) terus diperjuangan masyarakat Sumatera Selatan karena diharapkan bisa mendorong produksi pertanian, khusnya padi.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat diskusi langsung pada acara Panen Serentak di 14 Provinsi secara Virtual dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025) siang.

Menurut HD, keberadaan Bendungan Tiga Dihaji yang telah dibangun sejak akhir tahun 2018 tersebut sangat dibutuhkan bagi peningkatan produksi pertanian di Sumsel. Pembangunan ini sedianya akan selesai pada tahun 2023.

"Bendungan ini sangat kami butuhkan karena dengan adanya bendungan ini debit air akan ikut meningkat. Untuk itu kami mohon dengan sangat agar Pak Presiden untuk membantu menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji ini," tegas Herman Deru.

Lebih jauh, HD mengatakan Bendungan Tiga Dihaji yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merupakan hadiah bagi Sumsel. Pasalnya saat itu Sumsel menjadi Provinsi ke-5 tertinggi produksi beras nasional dari sebelumnya di peringkat ke-8.

"Untuk mencapai capai musim tanam 2 dan tiga itu kita butuh irigasi tidak bisa hanya mengandalkan tadah hujan. Kita punya potensi tambahan debit air, makanya tadi Saya sampaikan ke Presiden agar inj dapat diselesaikan Kementerian PUPR," jelasnya.

Selain meminta percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, dalam kesempatan itu HD juga menyampaikan apresiasinya atas kebijakan pemerintah menetapkan HPP Rp 6500/Kg. Hal itu diakuinya membuat produksi padi di Sumsel meningkat.

"Semangat petani juga semakin meningkat dan produksi meningkat. Kami harap juga Balai yang mengurusi irigasi lebih memperhatikan," tambahnya.

Sementara itu secara umum Presiden Prabowo menanggapi beberapa usulan para Gubernur dan juga petani terkait alat pertanian dan juga irigasi, agar Kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti semua kebutuhan yang dibutuhkan di daerah.