Ancaman Siber Makin Canggih, Keamanan Data Indonesia Dinilai Masih Rapuh

“Kebocoran data sering kali masih dipandang semata-mata sebagai kegagalan departemen IT, padahal sejatinya ini adalah kegagalan manajemen risiko di tingkat pimpinan tertinggi. Kita seolah terus-menerus menaruh semua telur dalam satu keranjang yang rapuh, tanpa ada pengawasan lintas sektoral yang memadai,” tukasnya.

Dalam konteks keamanan siber institusi di Indonesia, pimpinan puncak (C-level) atau pengambil kebijakan sering kali hanya melihat dan memahami lima persen dari total risiko dan masalah keamanan siber, yakni yang tampak di permukaan saja. 

Sementara itu, 95 persen masalah krusial lainnya, seperti kerentanan arsitektur warisan, kelemahan rantai pasok digital, hingga absennya literasi keamanan di tingkat operasional, tenggelam di bawah radar pengawasan. 

“Ketidaktahuan di tingkat eksekutif ini bermuara pada keputusan strategis yang salah, alokasi anggaran pertahanan siber yang minim, dan budaya organisasi yang meremehkan prinsip kehati-hatian digital. Tanpa meruntuhkan ‘gunung es’ ini, transformasi keamanan apa pun hanya akan menjadi kosmetik belaka,” jelasnya.

Ardi menegaskan, untuk mengantisipasi badai yang akan datang, Indonesia tidak punya pilihan lain selain mereformasi tata kelola ketahanan sibernya secara fundamental.

Manajemen risiko tidak lagi bisa beroperasi dalam silo-silo sektoral, melainkan harus diintegrasikan melalui model kolaborasi penta-helix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media. 

“Institusi publik maupun privat harus segera beralih dari model keamanan tradisional menuju arsitektur Zero Trust, jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Selain itu, pimpinan puncak harus mulai mengkalibrasi ulang budaya organisasi mereka,” tukasnya.

Komdigi: Penanganan Keamanan Siber Butuh Koordinasi Antarlembaga

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar, menilai penanganan kasus keamanan siber seperti kebocoran data pribadi membutuhkan koordinasi antarlembaga.

Pasalnya, aktivitas penyebaran maupun perdagangan data pribadi dapat dilakukan melalui beragam platform dan kanal digital. 

Saat Komdigi menelusuri kembali beredarnya data lama, dia mengungkapkan bahwa masyarakat diminta tidak ikut menyebarkan informasi pribadi milik orang lain.