<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/New-Project-36-328289784.jpg" alt="Khairul Umam, petugas damkar yang mengaku mendapat teror usai bikin konten soal helm. (Instagram @xkhairulumam)" width="100%">
<figcaption>Khairul Umam, petugas damkar yang mengaku mendapat teror usai bikin konten soal helm. (Instagram @xkhairulumam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok bernama Khairul Umam mengaku mendapat teror usai membuat konten terkait dengan helm sebagai alat pelindung diri (APD). Polri memastikan akan mengecek informasi tersebut lantaran warganet mengaitkan hal itu dengan peristiwa yang belum lama terjadi di Kota Tual. &rdquo;Nanti saya cek lagi,&rdquo; ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media di Jakarta pada Kamis malam (26/2). Informasi ancaman terhadap petugas damkar itu disampaikan melalui media sosial. Menurut Umam, teror itu terus bermunculan pasca dirinya membuat dan mengunggah konten berkaitan dengan helm sebagai APD. Dalam konten berjudul Day 1 Ngenalin Fungsi APD tersebut, Umam pada akun instagram @xkhairulumam menegaskan fungsi helm sebagai APD. Pada unggahannya, Umam dengan tegas menyebutkan bahwa fungsi helm bukan untuk hal lain, termasuk melukai kepala warga. Dalam unggahan itu, dia menyertakan caption takutnya lupa sama fungsinya. Konten tersebut disukai oleh lebih dari 252 ribu pengguna Instagram. Juga sudah ditonton oleh lebih dari 3 juta orang. Pada kolom komentar, banyak warganet mengaitkan konten tersebut dengan peristiwa yang belum lama terjadi di Kota Tual, Maluku. Persisnya insiden yang menyebabkan seorang pelajar MTs bernama Arianto Tawakal meninggal dunia setelah dihantam menggunakan helm oleh personel Brimob Polri bernama Bripda Mesias Siahaya. Tidak lama setelah beredarnya konten tersebut, Umam membuat unggahan lain. Dia mengaku sudah mendapat teror dari orang tidak dikenal. Pelaku teror bahkan mengetahui alamat tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, peneror juga mengetahui nama ibu dan ayah Umam. Dalam unggahan tersebut, Umam turut menyertakan riwayat percakapan dengan peneror bernomor ponsel 0881011741925. &rdquo;Jadi setelah konten gua yang day 1 ngenalin fungsi apd itu banyak banget teror bahkan udah sampe WA nih ges. Dan gua juga belom tau siapa ini orang,&rdquo; tulis Umam. Tidak hanya kepada dirinya, Umam menyatakan bahwa teror juga sampai kepada orang di sekitarnya. Menurut dia, pelaku teror mengaku sebagai cat warior. Namun demikian, dia juga tidak tahu pasti dalang di balik teror yang mengarah kepada dirinya. Dia juga belum mengetahui motif di balik teror tersebut. Yang pasti, teror bermunculan setelah dirinya membuat konten terkait dengan helm sebagai APD. &rdquo;Ngakunya sih cat warior gitu tapi gua gatau valid apa kaga dan sampe saat ini pun gua belom tau motifnya apa dan ini tuh siapa si. Wkwk,&rdquo; tulisnya. Meski terus mendapat teror, Umam tetap membuat konten seperti biasanya. Dia mengunggah feed maupun story. Termasuk membagikan beberapa riwayat percakapan bernada teror yang menimpa dirinya. Bukan hanya di Instagram, dia mengaku teror bermunculan melalui media sosial lain seperti TikTok. Termasuk diantaranya ancaman hack. &nbsp;

Polri cek teror terhadap petugas damkar Depok usai buat konten helm sebagai APD. Investigasi berjalan untuk amankan petugas.

Polri Cek Anggota Damkar Depok yang Diteror Usai Buat Konten Terkait Helm

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5604-2055724616.jpg" alt="Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto (tiga dari kiri) saat konferensi pers putusan kasus penganiayaan pelajar di Tual hingga meninggal oleh anggota Brimob, di Ambon, Selasa. (ANTARA/Winda Herman)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto (tiga dari kiri) saat konferensi pers putusan kasus penganiayaan pelajar di Tual hingga meninggal oleh anggota Brimob, di Ambon, Selasa. (ANTARA/Winda Herman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberi atensi penuh terhadap insiden yang menewaskan Arianto Tawakal. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu memerintahkan Polda Maluku menindak tegas pelaku dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Arahan langsung dari Jenderal Sigit diungkap oleh Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto pada Selasa (24/2). Dia menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang personel Brimob Polri bernama lengkap Bripda Mesias Siahaya. Menurut Dadang, Jenderal Sigit memberikan atensi penuh pada dugaan pelanggaran dan kasus tersebut. Kapolri meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel, serta memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. &rdquo;Bapak Kapolri telah memberikan atensi penuh kepada saya selaku kapolda Maluku untuk menindak tegas, memproses secara tuntas, serta memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Seluruh proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,&rdquo; kata dia kepada awak media. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Jenderal Sigit mengirim tim dari Divisi Propam Polri dan Itwasum Polri untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh. Selain itu, Polda Maluku juga mendapatkan asistensi dari Bid Propam dan melibatkan pengawas eksternal dalam pelaksanaan sidang. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terduga pelanggar dilaksanakan pada Senin (23/2) dan berakhir pada Selasa dini hari (24/2). Persidangan berlangsung selama kurang lebih 13 jam 30 menit. Mulai sekitar pukul 14.00 WIT dan selesai pada pukul 03.30 WIT. Dadang mengungkapkan bahwa pengawas eksternal yang turut hadir dalam persidangan terdiri atas Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Edy Sutichno, Kepala UPTD Balai Pemasyarakatan Provinsi Maluku Rizka M. Sanghaji, S.H., dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bayi Hj. Tualeka. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi menjelaskan bahwa terduga pelanggar didakwa melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. &rdquo;Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melanggar pasal-pasal yang dipersangkakan,&rdquo; tegasnya. Karena itu, majelis KKEP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri atau pemecatan secara tidak hormat dari dinas kepolisian. Atas putusan tersebut, yang bersangkutan menyatakan pikir-pikir. &nbsp;

Kapolri Listyo Sigit perintahkan Polda Maluku tindak tegas kasus yg menewaskan Arianto Tawakal. Proses hukum harus transparan.

Ungkap Perintah Langsung Kapolri di Kasus Tual, Kapolda Maluku: Tindak Tegas Sampai Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menangani secara profesional, transparan, dan akuntabel kasus insiden yang terjadi di sekitar Kampus Uningrat, Kota Tual. Bripda MS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) berinisial AT, 14, telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menyampaikan bahwa penanganan perkara pidana sepenuhnya ditangani oleh Polres Tual. Terduga pelaku yang merupakan oknum anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor itu telah diamankan dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Tual. &ldquo;Terduga pelaku sudah diamankan dan ditahan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; kata Rositah, dikutip Minggu (22/2). Penetapan tersangka dilakukan setelah Polres Tual menggelar perkara dan menemukan cukup bukti keterlibatan Bripda MS dalam aksi penganiayaan yang menewaskan korban AT. Selanjutnya, Bripda MS dibawa ke Polda Maluku untuk menjalani pemeriksaan kode etik dan profesi oleh Subbid Wabprof Bidang Propam Polda Maluku. &ldquo;Setelah tiba di Mapolda Maluku, Bripda MS langsung menjalani pemeriksaan kode etik di Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku. Proses ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penegakan disiplin dan etika anggota,&rdquo; ujar Rositah. Menurutnya, pemeriksaan akan dilakukan secara intensif dan diupayakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar dapat dilaksanakan pada Senin mendatang. Rositah memastikan penanganan kasus dilakukan secara objektif dan transparan. Ia mengimbau masyarakat untuk memercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. &ldquo;Polda Maluku berkomitmen proses penegakan hukum dan kode etik kasus ini dilakukan secara akuntabel dan profesional. Setiap perkembangan penanganan perkara juga akan kami sampaikan secara terbuka dan transparan,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, dua siswa MTs, AT, 14 dan NK, 15, diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum Brimob Batalyon C Pelopor, Bripda MS. Peristiwa itu terjadi saat kedua korban melintas menggunakan sepeda motor di depan RSUD Karel Sadsuitubun, Langgur, pada Kamis (19/2) siang. Terduga pelaku diduga menghalangi korban dan memukuli mereka menggunakan helm di bagian kepala hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, AT meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Karel Sadsuitubun. Sementara itu, NK mengalami patah tulang pada tangan kanan dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Bripda MS ditetapkan tersangka penganiayaan siswa MTs di Tual. Polda Maluku pastikan proses hukum berjalan transparan dan profesional.

Bripda MS jadi Tersangka Penganiayaan Siswa MTs di Tual, Polda Maluku Pastikan Proses Hukum Berjalan Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/1000304000-2428298142.jpg" alt="Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar Psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut logika dasar polantas ketika ada balap liar, peserta akan serta-merta ketakutan lalu lari saat melihat polisi. &rdquo;Apa isi kepala personel Polri yang bertugas di bidang lalu lintas saat menangani balapan liar? Mereka pasti bubar begitu melihat ada polisi. Begitu jawaban polantas yang saya tanyai,&rdquo; ujar Reza. Lalu kenapa Brimob yang menangani balap liar di Tual hingga menyebabkan ada korban tewas? Jika anggap hal itu kebetulan karena di lokasi Brimob berada ternyata ada balapan liar, Brimob bisa turun tangan. Hal itu bisa dipahami. Toh setiap insan Tribrata diharapkan siap seketika merespon situasi yang membutuhkan kehadiran polisi. &rdquo;Namun selama pembubaran aksi balap liar itu berlangsung, hingga kemudian ketika AT dan NK lewat, Brimob sesungguhnya punya cukup waktu untuk berkoordinasi dengan Unit Lantas atau pun satuan wilayah Polri terdekat (Polsek). Seharusnya demikian,&rdquo; tandas Reza. &rdquo;Jika tidak, maka kerja Brimob pada saat itu menjadi problematik. Ini masalah pertama,&rdquo; imbuh dia. Kedua, menurut Reza Indragiri Amriel, ketika Bripda MS mengayunkan helm hingga mengenai pelipis AT, masalah menjadi kian serius. Sebab, helm bukan instrumen untuk mengendalikan manusia, dalam hal ini pengendara yang diasumsikan sebagai pembalap liar. &rdquo;Jadi, apa pun alasannya, penggunaan helm sebagai alat pengendali jelas merupakan kesalahan,&rdquo; terang Reza. Ketiga, lanjut Reza, Bripda MS mengarahkan helm ke titik yang bisa diperkirakan akan mengenai kepala pengendara. Padahal kepala merupakan bagian vital yang benturan kencang terhadapnya bisa berakibat fatal. &rdquo;Jadi, aksi Bripda MS itu bisa diklasifikasi sebagai penggunaan daya paksa yang dapat berakibat kematian (use of deadly force). Pertanyaannya, apa tahap demi tahap eskalasi situasi yang Bripda MS lihat sehingga dia pada akhirnya menerapkan cara mematikan?&rdquo; tutur Reza. &rdquo;Jika dia melihat ada eskalasi, harus diperiksa apa saja bentuk respons (penindakan) yang Bripda MS lakukan setahap demi setahap hingga puncaknya dia menggunakan cara mematikan,&rdquo; tegas Reza. &rdquo;Atau, jangan-jangan Bripda MS seketika langsung menerapkan cara mematikan itu sebagai taktik tunggal terhadap AT dan NK,&rdquo; imbuh dia. Menurut Reza, cara mematikan boleh langsung dilakukan hanya jika Bripda MS menilai bahwa perbuatan AT dan NK dapat mengakibatkan dia maupun orang-orang di sekitarnya cedera parah atau mati. Dia menyatakan, tujuan Bripda MS mengayunkan helm jika bermaksud menghentikan motor AT dan NK, sementara keduanya tidak melambatkan apalagi menghentikan kendaraan mereka, polantas lazimnya akan membiarkan motor berlalu sambil jika perlu mencatat nomor kendaraan dan berkoordnasi dengan petugas lain untuk melakukan pencegatan. &rdquo;Cara berpikir dan bekerja sedemikian rupa tampaknya tidak ada pada Bripda MS. Sebagai personel Brimob, patut diduga bahwa dia berpikir dan bereaksi pada level intensitas tinggi yang berbeda dengan personel polisi biasa,&rdquo; papar Reza. Brimob, lanjut dia, walau merupakan bagian dari institusi Polri, punya kekhasan kerja yang berbeda dengan polisi biasa. Dibentuk untuk berhadapan dengan situasi ekstrim, kritis, berisiko sangat tinggi, dan menangani insiden-insiden anarkis dan mengancam nyawa. &rdquo;Brimob punya mindset tempur (to combat) ala paramiliter. Sedangkan polisi reguler bekerja dengan mindset melayani dan melindungi (to serve and to protect). Jadi, bukan mustahil bahwa Bripda MS memakai mindset tempur saat mengayunkan helmnya dengan cara, arah, dan power sedemikian rupa,&rdquo; kata Reza. Dengan mindset tempur, dia menambahkan, membuat target kehilangan nyawa sama sekali tidak bisa dinihilkan begitu saja. Sehingga, pasal penganiayaan terhadap Bripda MS bisa saja diganti dengan pasal yang lebih berat. Menurut dia, peran personel Brimob lainnya jika mengetahui bahwa Bripda MS akan melakukan suatu aksi yang terlarang dan menggunakan alat yang tidak sesuai peruntukannya, namun tidak berupaya menghentikan Bripda MS, mereka pun layak dimintai pertanggungjawaban etik dan pidana. Apa implikasinya, Reza menegaskan, pengerahan dan pengendalian personel Brimob merupakan kewenangan kepala satuan wilayah setempat. Sehingga, Kapolres Tual juga perlu diperiksa. &rdquo; Kadiv Humas Polri perlu meralat pernyataannya. Kejadian menyedihkan dan mengerikan di Tual itu bukan sebatas tindakan individu Polri semata. Mutlak penting diinvestigasi lebih jauh bahwa ada pertanggungjawaban kolektif yang harus ditagih,&rdquo; ucap Reza.

Pakar psikologi forensik menyebut mindset tempur brimob diduga menjadi akar penyebab ada korban tewas saat menangani balap liar di Tual

Pakar Psikologi Forensik Sebut Brimob Punya Mindset Tempur pada Kasus Tewasnya Pelajar di Tual

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/yusril2-2860004768.jpg" alt="Menko Yusril saat membuka kegiatan Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025, Jakarta Pusat. (Kemenko Kumham Imipas untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko Yusril saat membuka kegiatan Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025, Jakarta Pusat. (Kemenko Kumham Imipas untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp;JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan keprihatinan mendalam atas wafatnya Arianto Tawakal, 14, siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Tual, Malulu, yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh anggota Brimob. &ldquo;Saya pribadi maupun sebagai Menko Kumham Imipas yang juga menjadi anggota Komite Reformasi Polri sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa ini terjadi. Saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Arianto Tawakal,&rdquo; kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/2). Menurut Yusril, tindakan oknum anggota Brimob tersebut berada di luar batas perikemanusiaan. Ia menegaskan, polisi sebagai aparat negara dan penegak hukum memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara, baik terhadap terduga pelaku kejahatan maupun korban. &ldquo;Kalau ada oknum polisi menganiaya seseorang, apalagi seorang anak yang tidak diduga melakukan kesalahan, maka tindakan itu sungguh-sungguh di luar perikemanusiaan,&rdquo; tegasnya. Yusril menekankan, pelaku penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang wajib diproses secara tegas. Pertama, pelaku harus menjalani sidang etik dengan sanksi maksimal berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kedua, pelaku juga harus diadili di pengadilan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. &ldquo;Pada prinsipnya, di negara hukum ini, tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Aparat penegak hukum pun wajib dihukum jika melanggar hukum,&rdquo; ujarnya. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polda Maluku dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam merespons kasus yang terjadi di Tual, Maluku Tenggara. Secara struktural, Mabes Polri telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Menurutnya, itu sebagai bentuk perubahan sikap Polri menjadi lebih terbuka dan rendah hati. Selain itu, Polres Maluku Tenggara disebut telah bertindak cepat dengan menahan Bripka MS, melakukan pemeriksaan, serta menetapkannya sebagai tersangka. Yusril menambahkan, Komite Percepatan Reformasi Polri yang juga diikutinya terus membahas langkah-langkah perbaikan institusi kepolisian. Pembahasan tersebut meliputi aspek rekrutmen, pendidikan, penegakan disiplin, hingga pengawasan internal. &ldquo;Komite kini tinggal memfinalisasi laporan akhir pokok-pokok pikiran reformasi Polri untuk disampaikan kepada Presiden,&rdquo; papar dia. (*)

Yusril Ihza menyoroti tindakan Brimob yang tewaskan pelajar MTs di Maluku. Ia desak pelaku diproses hukum tegas dan aparat bertanggung jawab

Prihatin Siswa MTs Tewas di Tangan Anggota Brimob, Yusril: Harus Dihukum Tegas!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/65b5f6da-5ca2-4e06-b21a-9b32026079fc-2640322142.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan penganiayaan melibatkan personel Brimob di Kota Tual turut mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia memastikan, penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan oleh Polres Tual dan Polda Maluku. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara menegaskan hal itu saat ditanyai oleh awak media pada Sabtu (21/2). Menurut Jenderal Sigit, penanganan kasus hukum melibatkan personel Polri harus dilakukan secara terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. &rdquo;Saya kira sudah diproses ya. Saat ini sedang dalam pendalaman, penyelidikan, baik proses yang ditangani oleh polres diasistensi oleh polda. Saat ini sedang berjalan. Saya kira hal-hal yang seperti itu kami transparan,&rdquo; kata Jenderal Sigit menegaskan. Sebelumnya, diberitakan bahwa seorang pelajar berusia 14 tahun bernama Arianto Tawakal meninggal dunia pada Kamis (19/2). Dia diduga menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan personel Brimob di Kota Tual, Maluku Tenggara. Kini kasusnya ramai menjadi sorotan di media sosial. Mabes Polri pun buka suara dan berjanji memproses hukum terduga pelaku. Peristiwa yang menimpa Arianto terjadi saat korban dan kakaknya yang bernama Nasri Karim berboncengan menggunakan sepeda motor. Mereka melaju di jalanan dengan kontur menurun. Saat itulah, seorang personel Brimob berinisial MS tiba-tiba menghantam pelajar kelas IX itu menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur dan terseret sepeda motor. Sempat dievakuasi ke RSUD Karel Sadsuitubun, luka berat menyebabkan korban tewas. Pihak rumah sakit menyatakan Arianto sudah meninggal dunia pada pukul 13.00 WIT. Atas peristiwa itu, Mabes Polri buka suara. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyampaikan bahwa Polda Maluku sudah mengambil langkah. &rdquo;Sikap Polri sebagaimana sudah disampaikan oleh kapolda Maluku. ⁠Polri turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya korban dan berempati kepada keluarga besar korban atas kejadian tersebut,&rdquo; kata dia Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto juga sudah menegaskan, pihaknya tidak mentolerir tindak kekerasan personel Brimob di Kota Tual kepada seorang pelajar bernama Arianto Tawakal. Dia menegaskan, tidak akan pandang bulu terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak buahnya. &rdquo;Penanganan perkara ini kami lakukan secara tegas dan berlapis. Proses pidana berjalan, proses kode etik juga berjalan. Jika terbukti bersalah, sanksinya jelas dan tegas,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi memastikan bahwa Bripda MS kini sudah berstatus sebagai tersangka. Dia menyatakan bahwa proses hukum terhadap MS dilakukan bersamaan dengan proses etik yang dijalankan Bid Propam Polda Maluku. &rdquo;Sudah (ditetapkan sebagai tersangka),&rdquo; ungkap dia saat dikonfirmasi oleh awak media. Meski proses hukum atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan Arianto tewas ditangani oleh Polres Tual, Polda Maluku mengambil langkah cepat dengan membawa MS dari Tual ke Ambon. Dia akan segera menjalani proses etik untuk disidangkan. &rdquo;Sementara dilaksanakan pemeriksaan kode etik oleh Bid Propam Polda Maluku,&rdquo; lanjut Rositah.

Kapolri pastikan transparansi penanganan kasus personel Brimob di Kota Tual. Polda Maluku proses etik dan hukum dengan tegas dan terbuka.

Kapolri Pastikan Transparansi Penanganan Kasus Personel Brimob di Kota Tual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/wali-kota-tual-1480715537.jpg" alt="Viral sebuah video diduga Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat tengah menyawer DJ di sebuah kelab malam di Jakarta. (Tangkapan Layar TikTok)" width="100%">
<figcaption>Viral sebuah video diduga Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat tengah menyawer DJ di sebuah kelab malam di Jakarta. (Tangkapan Layar TikTok)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah potongan video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria bertopi tengah asik menyawer di sebuah kelab malam. Pria yang tengah memberikan saweran sambil memegang segepok uang itu diduga Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat. Sebagaimana diketahui merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku.&nbsp; Cuplikan video itu diunggah ulang oleh tokoh perempuan Kota Tual, Imma Kalean. Dia meyakini pria bertopi yang tengah menyawer dengan memegang segepok uang itu merupakan orang nomor satu di Kota Tual. Aksi sawer dengan uang pecahan Rp 100 ribu itu diduga dilakukan Ahmad Yani Renuat di Ambyar Super Club MAG, Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Begini tentang videonya ketemu Wali Kota bapak AYR ya kan, kamu masih berpikir bahwa itu video palsu itu, itu video lama yang paling bilang itu AI," kata Imma dalam pernyataannya di media sosial, Minggu (4/5). Imma meyakini itu merupakan sosok Ahmad Yani Renuat. Ia menyebut, diduga aksi itu belum lama terjadi pada Selasa (29/4).&nbsp;"Jangan katong parlente diri sendiri. Ini fakta ini bahwa ini video baru kemarin, baru 29 April 2025," ujar Imma. Imma lantas membeberkan jadwal pementasan DJ Una pada sebuah kelab malam di kawasan Jakarta Utara itu. Menurut fia, pakaian yang diunggah DJ Una pada waktu tersebut sesuai dengan dugaan aksi sawer Ahmad Yani Renuat. "Apa yang DJ Una pakai dan dia punya teman, laki-laki sebelah menyanyi itu dan ketika ada AYR di video itu baru cocok," papar Imma. Ia sangat menyesalkan tingkah Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat yang diduga asik melakukan sawer di klub malam. Padahal, kota yang dipimpinnya kental dengan nuansa agama. "Marwah Kota Tual sebagai kota yang religius dan secara pribadi AYR ini Haji, ya kan. Ini katong bicara marwah daerah juga," tegasnya. Karena itu, Imma menegaskan dirinya hanya mengingatkan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat untuk memperbaiki dirinya. Sebab, itu tidak pantas dilakukan pemimpin daerah, yang secara etik dilihat para warganya. "Jadi sebelum melangkah jauh sampai 5 ke depan lebih baik diingatkan sejak awal supaya perlahan bisa memperbaiki hal-hal yang seperti ini," pungkasnya.

Viral video Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat asik nyawer DJ di klub malam, Imma Kalean soroti etika pemimpin daerah.

Viral, Diduga Wali Kota Tual Asik Nyawer DJ di Kelab Malam, Warga Ingatkan Soal Etika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220207-WA0000.jpg" alt="Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kecelakaan menimpa Speedboat Rajawali 03 tujuan Tual-Banda Eli, Senin (21/2) lalu. Kapal nahas tersebut mengalami kecelakaan di perairan Tanjung Burang, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku dikarenakan cuaca buruk.  Speedboat yang mengangkut 25 orang penumpang tersebut dihantam gelombang setinggi 5 meter yang mengakibatkan kapal kandas dan penumpang terjatuh ke laut. Dari 25 penumpang, 19 orang berhasil selamat sedangkan 6 orang meninggal dunia.  Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan, pihaknya sudah turun mendatangi lokasi kejadian. Jasa Raharja memastikan para korban mendapat santunan sesuai aturan yang berlaku.  “Petugas Jasa Raharja setelah mendapat laporan kecelakaan tersebut langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan pendataan korban kecelakaan baik yang meninggal dunia ataupun mengalami luka-luka," kata Rivan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2).  “Seluruh penumpang speedboat Rajawali 3 yang mengalami kecelakaan di perairan Tual Maluku baik korban meninggal dunia dan luka-luka terjamin oleh Jasa Raharja sesuai dengan Program Perlindungan Dasar Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum," imbuhnya.  Santunan tersebut berasal dari Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL) yang dibayarkan penumpang bersamaan saat membayar ongkos angkut atau tiket. Ahli waris yang sah dari korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp 50 juta, sementara untuk korban luka-luka seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh Jasa Raharja sampai dengan maksimal Rp 20 juta sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2017.  “Sampai dengan Kamis (24/2) santunan untuk seluruh korban meninggal dunia sudah diserahkan, sementara untuk korban yang lain masih dalam proses verifikasi mengingat kondisi geografis domisili ahli waris dan terkendala dengan larangan berlayar karena kondisi cuaca," ucap Rivan  Rivan menjelaskan, sistem pelayanan santunan Jasa Raharja saat ini sudah terintegrasi secara digital dengan Rumah Sakit, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan semangat melayani dengan core value AKHLAK dari Insan Jasa Raharja tentunya akan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat walaupun berada di daerah kepulauan sekalipun, sehingga santunan dapat segera diserahkan secara utuh.

Korban Tewas Kecelakaan Speedboat di Tual Dapat Santunan Rp 50 Juta

tual

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tual

Berita Terkini