<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sk-tak-kunjung-disahkan-djan-faridz-bakal-polisikan-yasonna-laoly_m_161090.jpeg" alt="Menkumham Yasonna Laoly." width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz mengancam akan segera mempolisikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bila tidak segera mengesahkan Surat Keputusan (SK) dari muktamarnya. Untuk diketahui, rapat permusyawaratan hakim agung pada 12 Juni 2017 silam, menyatakan segala sesuatu berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan mahkamah partai. Ini, selaras dengan isi putusan PK Nomor 79/PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. PPP kubu Djan pun beranggapan keputusan tersebut menguatkan kepengurusannya. Sebab, putusan Mahkamah Partai Nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014, ditindaklanjuti melalui Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014, di mana Djan secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum. Sementara, kepengurusan PPP versi Romahurmuziy atau Romi yang merupakan dari Muktamar Surabaya, Jawa timur diklaim telah dinyatakan tidak sah dan dicabut berdasarkan keputusan kasasi nomor 504 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).&nbsp; Namun, sampai sekarang pemerintah melalui Menkumham cuma mengeluarkan SK untuk kepengurusan Romi. Dimana Menkumham justru menerbitkan Surat Putusan Menkumham nomor M.HH .03. AH.01. tahun 2016 tanggal 17 Febuari 2016 tentang pengesahan Susunan Personalia DPP PPP hasil Muktamar Bandung tahun 2011.&nbsp; &ldquo;Maka tindakan Menkumham itu telah memenuhi unsur pidana dengan membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHP," ujar Djan dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (5/10). Selain itu, lanjut Djan,&nbsp;perbuatan Yasonna yang malah menerbitkan Surat Putusan Menkumham nomor M.HH. 03 .AH.01. tahun 2016 tanggal 17 Febuari 2016 juga telah melanggar pasal 421 KUHP perlihal kewenangan kekuasaan. Padahal, tegas Djan, Menkumham seharusnya dapat menerbitkan Surat Keputusan pengurusan DPP PPP Muktamar VIII Jakarta, yang berkas permohonan telah dinyatakan lengkap. "Unsur pidana sudah terpenuhi maka dalam waktu dekat kami akan membuat laporan kepolisian terhadap Menkumham karena jika sudah berurusan dengan hukum konsekuensinya harus dijalankan," katanya. Tapi seluruh kader dan simpatisan PPP masih menunggu keterbukaan hati dan pemikiran Menkumham yang tidak memihak dan dapat melihat putusan sebagai undang - undang yang harus ditaati.

SK Tak Kunjung Disahkan, Djan Faridz Bakal Polisikan Yasonna Laoly

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/haji-lulung-masuk-bursa-pilbup-bogor-2018_m_159638.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suhu politik di Kabupaten Bogor sudah mulai memanas menjelang Pilbup 2018 nanti. Sejumlah partai politik (parpol) melakukan penjajakan. Salah satunya adanya tim Partai Golkar Kabupaten Bogor yang mendatangi DPC PPP kubu Djan Faridz. Bahkan, dikabarkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung akan didorong dalam bursa Pilbup Bogor. Ketua Tim Konsolidasi dan Komunikasi Politik DPD Golkar Kabupaten Bogor, Tohawi menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan rangkaian dari program tim untuk menyelesaikan komunikasi dengan seluruh partai poltik. &ldquo;Kemungkinan koalisi untuk sama-sama mendukung Ade Ruhandi menjadi bupati Bogor 2018-2023,&rdquo; ujarnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group). Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor kubu Dzan Farid, Taufik Saleh mengaku, terus melakukan komunikasi dengan partai lain. Menurutnya, pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari agenda pemantapan partai politik jelang Pilbup Bogor. Seperti diketahui, Ketua DPW PPP Jabar, Ade Munawaroh Yasin sudah membentuk berbagai tim relawan untuk memenangkan Pilbup 2010. Termasuk, Ade Ruhandi yang juga terus melakukan berbagai persiapan.

Haji Lulung Masuk Bursa Pilbup Bogor 2018?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pesan-elite-ppp-kubu-romahurmuziy-sudarto-jangan-rusak-partai_m_139973.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah memtuskan menerima gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepengurusan Romahurmuziy.&nbsp; Wakil Ketua Departemen Pemuda DPP PPP Romahurmuziy, Aji Tanjung mengatakan, setelah &lrm;menerima gugatan itu maka partai Kakbah dibawah kendali Djan Faridz sudah dinyatakan ilegal. "Karena Djan Faridz tidak punya hak lagi mengatasnamakan PPP," ujar Aji dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (23/6). Sekalipun demikian, Aji mengaku sudah mendapat informasi bahwa PPP dibawah kepengurusan Romahurmuziy akan merangkul kubu Djan Faridz. Sehingga dualisme konflik bsa terselesaikan. Namun di balik kubu Romahurmuziy yang ingin merangkul, dia kecewa karena malah ada fitnah dari Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Sudarto. &nbsp;Sudarto, kata dia, menyebut kubu Romahurmuziy telah banyak melakukan pemecatan kader.&nbsp; "Padahal sebaliknya justru Djan yang banyak memecat kader meskipun tidak punya legal standing," katanya. Oleh sebab itu, Aji menyarankan kepada Sudarto belajar kepada salah satu kader PPP yakni Abraham Lunggana alias Lulung. Haji Lulung justru yang sangat ingin PPP bisa islah.&nbsp; "Model seperti Sudarto ini justru yang merusak PPP, dia juga enggak jelas di PPP," pungkasnya.(cr2/JPG)

Pesan Elite PPP Kubu Romahurmuziy: Sudarto Jangan Rusak Partai!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ppp-kubu-djan-keluarkan-resolusi-bendungan-nih-isinya_m_139825.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai putusan pengadilan memenangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz menggelar pertemuan. Pertemuan ini digelar di Villa Joekani Bandungan, Kabupaten Semarang, Rabu (21/6) malam. Pertemuan ini dihadiri Kiai Wafi Maimun Ketua DPW PPP Jateng, bersama 30 DPC. Mereka mengeluarkan 'Resolusi Bendungan' sebagai sikap perkembangan politik di pusat. Wakil Ketua PPP Jawa Tengah Kiai Zuhrul Anam mengatakan, adapun isi dari Resolusi Bandungan itu yakni, muktamar Jakarta yang menghasilkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP adalah kepengurusan yang sah. Lalu mendorong Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, DPC PPP Jateng tetap setia kepada kepemimpinan Gus Wafi sebagai ketua DPW PPP Jawa Tengah. "Dalam waktu dekat ini kami akan mengumpulkan puluhan alim ulama se-Jawa Tengah. Kami akan minta masukannya terkait kondisi PPP saat ini," kata dia dalam keterangannya, Kamis (22/6). Selain meminta petuah tentang kondisi aktual di internal partai, pada pertemuan tersebut para alim ulama juga akan dimintai nasehatnya tentang bagaimana menghadapi Pilkada 2018. "Insha Allah setelah Lebaran," sambung dia. Diketahui, MA mengabulkan gugatan perdata sengketa partai politik yang diajukan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 di bawah kepemimpinan M. Romahurmuziy, melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) No 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. (elf/JPG)

PPP Kubu Djan Keluarkan Resolusi Bendungan, Nih Isinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/doakan-jokowi-djan-faridz-berangkatkan-pengurus-dpw-ppp-se-indonesia_m_128468.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemarin (7/5), pengurus harian DPW PPP se-Indonesia diberangkan umrah massal oleh Ketua Umum PPP Djan Faridz. Menurut Ketua DPP PPP Bidang Hukum dan HAM, Triana Dewi Seroja, umrah dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat PPP tetap solid dan kompak. "Para pengurus dari DPW sampai DPP mendoakan Presiden Jokowi agar diberikan kesehatan dan kelancaran memimpin Indonesia," jelas dia sebelum berangkat. Triana mengatakan, total jamaah umrah PPP yang berangkat 135 orang, yang teridiri dari Ketua, Sekretaris dan Ketua Majelis Syariah dari 34 DPW dan pengurus harian DPP PPP. "Ketum H. Djan Faridz memimpin langsung pelaksanaan umroh yang direncanakan memakan waktu 9 hari," katanya.&nbsp; Niatan melakukan umrah, lanjut Triana, utamanya dalam rangka berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT, karena pengurus PPP se Indonesia dari tingkatan DPP, DPW sampai dengan anak cabang dan ranting, tetap kompak mendukung Pimpinan Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta yang berkuatan hukum tetap. PPP Muktamar Jakarta juga tetap sepakat memperjuangkan nasib umat Islam ke pemerintahan &nbsp;di bawah Presiden Jokowi baik dengan berkomunikasi langsung melalui anggota DPR RI dan DPRD. "Meskipun SK Muktamar Jakarta belum dikeluarkan Menkumham yang terlihat tidak &nbsp;menghormati putusan MA 601, namun perbuatan Menkumham tidak membuat PPP di bawah pimpinan H Djan Farid bercerai berai," katanya. "Kami semua akan berdoa dan memohon kepada Allah supaya pak Presiden selalu dilindungi Allah dan diberikan kekuatan dan kesehatan dalam memakmurkan rakyat Indonesia." Terakhir, seluruh pengurus DPW dan DPP berdoa kepada Allah di depan Kabah agar Presiden Jokowi mempercayakan PPP Muktamar Jakarta untuk berjuang bersama memakmurkan rakyat Indonesia sesuai cita-cita dan nawacitanya.(jar/rmol/mam/JPG)

Doakan Jokowi, Djan Faridz Berangkatkan Pengurus DPW PPP se-Indonesia 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/enggan-dukung-ahok-djarot-lulung-nasibmu-kini_m_115828.jpeg" alt="Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana (Lulung) kala bersama Ruhut Sitompul." width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana (Lulung) kala bersama Ruhut Sitompul.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta kubu Djan Faridz, Abraham Lunggana alias Lulung dipecat dari keanggotaan partai berlambang kakbah tersebut. "Betul (dipecat) karena melanggar AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) partai," ucap Ketua Umum PPP Djan Faridz ketika dihubungi, Senin (13/3). Dia menuturkan, pemecatan Lulung dari kader PPP mulai berlaku hari ini. Adapun, jenis pelanggaran yang dilakukan Lulung adalah menolak keputusan DPP PPP Djan Faridz yang mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI. Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) itu menambahkan, politikus yang sangat anti-Ahok itu sejak awal pilkada telah mendukung calon lain. Bahkan hingga di putaran kedua dengan melabuhkan dukungan kepada Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Terkait pemecatan ini, Djan mengaku sudah menghubungi Lulung terlebih dahulu. "Sudah dihubungi berkali-kali," pungkasnya. Seperti diketahui, Lulung merupakan sosok yang sangat anti-Ahok. Keputusannya di pilkada putaran pertama hampir membuatnya dijatuhi hukuman lantaran mendukung Agus-Sylvi. Di pilkada putaran dua, dia kembali memgambil sikap bertentangan dengan DPP PPP Djan Faridz dengan mendukung Anies-Sandi. (uya/JPG)

Enggan Dukung Ahok-Djarot, Lulung Nasibmu Kini...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ppp-djan-faridz-nyatakan-tetap-dukung-ahok-djarot-di-putaran-kedua_m_111134.jpeg" alt="PPP Djan Faridz saat jumpa pers di Kantor Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>PPP Djan Faridz saat jumpa pers di Kantor Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menyatakan sikap tetap mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua Pilkada DKI. Sikap itu dikeluarkan melalui jumpa pers di Kantor Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. "Kami PPP menyatakan kembali atau tetap bersama-sama dengan Basuki-Djarot mendukung beliau sampai beliau menjadi gubernur," ucap Ketua Umum PPP Djan Faridz, Senin (20/2). Djan mengungkapkan, alasan PPP tetap mendukung duet petahana lantaran prestasi mereka terhadap umat Islam Jakarta. Misalnya saja bantuan kepada musala, masjid dan majelis taklim yang berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 75 juta pada tahun 2015 dan 2016. Tak hanya itu, lanjut dia, begitu pula dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tak hanya diberikan kepada pelajar sekolah negeri. Tetapi juga kepada anak-anak madrasah. Pun usaha Basuki-Djarot dalam memberantas tempat-tempat maksiat dan sarang narkoba. "Beliau banyak berbuat (untuk umat Muslim). Saya akan berjuang sekeras-kerasnya bersama sahabat-sahabat saya PPP untuk tetap mendukung beliau (Basuki)," pungkasnya. (uya/JPG)

PPP Djan Faridz Nyatakan Tetap Dukung Ahok-Djarot di Putaran Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69789_89009_PPP_JPNN.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dualisme kepengurusan PPP memasuki babak baru usai keputusan PTUN yang mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz. Sebab, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengajukan banding atas putusan yang membatalkan SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondokgede itu. Berdasarkan info dari PTUN Jakarta, pendaftaran banding dilakukan pada Selasa (6/12) saat batas terakhir tenggat waktu yang diberikan. Pendaftaran banding dilakukan Backy Karisnayudha, kuasa hukum Menkumham. Direktur Tata Negara Kemenkumham Tehna Bahna Sitepu mengatakan, pihaknya mengambil langkah sesuai koridor hukum lantaran proses banding merupakan hal biasa dalam proses hukum. &quot;Kita kan tergugat jadi banding. Jadi nggak ada yang luar biasa itu. Banding kita ajukan tanggal 6 Desember,&quot; ujarnya, Jumat (9/12) Tehna lantas mengatakan pihaknya akan menang dalam proses banding tersebut. Sementara, kuasa hukum DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arif Sahudi mengaku sudah memprediksi Menkumham akan mengajukan banding untuk mempertahankan keputusan yang dibuatnya Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah Menkumham tersebut untuk memastikan kepengurusan DPP PPP tetap berjalan. &quot;Kami menyampaikan terimakasih atas langkah dari Menkumham. Kami akan fight bersama dalam menyiapkan memori banding,&quot; tegas dia. Arif menyebut, banyak fakta hukum dan fakta politik yang diabaikan PTUN atas putusan memenangkan kubu Djan Faridz. &quot;Itu akan kami kupas dalam memori banding,&quot; sebutnya. Untuk itu, Arif meminta agar kader PPP di kepengurusan Romi tetap tenang dan berakvitas seperti biasa melakukan konsolidasi dan kaderisasi. &quot;Abaikan propaganda sesat, dan yang pasti Menkumham dan DPP PPP ajukan banding. Artinya, SK Menkumham masih berlaku,&quot; pungkas dia. (dna/JPG)

PTUN Kabulkan Gugatan PPP Djan Faridz, Menkumham Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67204_86364_Djan-Faridz.jpg" alt="Djan Faridz" width="100%">
<figcaption>Djan Faridz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PPP Kubu Djan Faridz menggelar acara syukuran dan doa bersama dengan ribuan yatim tadi malam (27/11).&nbsp; Kegiatan dihelat dalam rangka syukuran atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait kepengurusan kubu Romahurmuziy.&nbsp; Wakil Ketua Umum PPP Humprey Djemat mengungkapkan, syukuran ini dilakukan lantaran usaha DPP kubu Djan Faridz dalam memperjuangan kepengurusan sah partai menemui titik terang.&nbsp; Pasalnya, putusan PTUN Jakarta itu memperkuat putusan Mahkamah Agung sebelumnya dan membuktikan bahwa pengurus PPP yang sah adalah Djan Faridz. Humprey berharap ke depan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dapat mengesahkan dan mengeluarkan SK kepengurusan Djan Faridz.&nbsp; &quot;Sebab, kami telah memegang dua putusan yang berkekuatan kekuatan hukum. Yakni &nbsp;putusan Mahkamah Agung No 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 serta Putusan PTUN Jakarta No 97/G/2016/PTUN-JKT yang intinya menegaskan kepengurusan kubu Djan Faridz,&quot;ujar Humprey di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/11). Humprey juga meminta agar Menkumham tidak mengulur waktu dalam proses banding untuk mengabaikan putusan tersebut. &quot;Kami selalu berdoa kepada Allah SWT diselamatkan dan kami berdoa supaya PPP kami segera disahkan oleh pemerintah, jadi legal standingnya satu. Karena kami sudah memiliki putusan MA dan PTUN Jakarta. PTUN itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap,&quot; tegas Humprey. Sebelumnya, dalam gugatan di PTUN Jakarta, PPP kubu Djan Faridz mengajukan materi gugatan yakni SK Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PPP Masa Bakti 2016 hingga 2021. SK ini merupakan surat keputusan Menkumham untuk mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy sebagai ketum.&nbsp; Djan Faridz beserta kepengurusannya sudah melaporkan ke Kemenku HAM soal putusan PTUN itu. Pihaknya pun berharap Menkumham segera meneken SK kepengurusannya.(jar/rmol/mam/JPG)

PTUN Batalkan Kepengurusan PPP Kubu Romahurmuziy, Djan Faridz Gelar Syukuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66225_85353_Djan-Faridz.jpg" alt="Djan Faridz" width="100%">
<figcaption>Djan Faridz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Mukhtamar Jakarta Djan Faridz akan menyampaikan putusan Pengadilan&nbsp; Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.&nbsp; Putusan terkait sengketa kepengurusan PPP yang dimenangkan kubu Djan Faridz.&nbsp; &quot;Kemarin saya sampaikan, kalau saya akan datang ke Kemenkumham untuk sampaikan keputusan pengadilan negeri yang sebelumnya tanggal 15 (November) dan juga putusan PTUN,&quot; kata Djan di kantor Kemenkumham, Rabu (23/11). Djan pun meminta Yassona menghormati dan menaati putusan PTUN tersebut.&nbsp; Di mana, kepengurusan PPP di bawah Romahurmuziy sudah dicabut. Karena itu dia meminta agar Yassona mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta yang dipimpinnya. &quot;Kami harap beliau bisa mengesahkan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta. Karena selain tiga keputusan itu maka sudah ada payung besarnya. Payung besarnya yaitu keputusan Mahkamah Agung 601. Jadi harusnya sudah tidak terbantahkan,&quot; ujar Djan. Sebelumnya, dalam gugatan di PTUN Jakarta, PPP kubu Djan Faridz mengajukan materi gugatan yakni SK Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PPP Masa Bakti 2016-2021.&nbsp; SK ini merupakan surat keputusan Menkumham untuk mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy sebagai Ketum. Adapun gugatan itu diajukan Djan dengan Menkumham sebagai tergugat. Dalam putusannya, PTUN Jakarta menyatakan SK Menkumham tersebut tidak sah dan dibatalkan. (put/jpg)

Djan Faridz Sampaikan Putusan PTUN ke Menteri Yasonna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppp djan faridz

Berita Terkini