<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/MULTI-25-328959812.jpg" alt="Yohan Gunawan, Director Hybrid Infrastructure Services Business Multipolar Technology. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Yohan Gunawan, Director Hybrid Infrastructure Services Business Multipolar Technology. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebutuhan mengatur dan melindungi hak-hak individu terkait data pribadi semakin mendesak menyusul meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan, diproses, dan disebarkan oleh berbagai pihak, terutama pelaku bisnis. Itu sebabnya, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) seperti yang diterapkan di negara-negara maju. Persoalannya, upaya pencurian data oleh penjahat siber terus muncul di tengah manajemen data yang amburadul, yang menjadikan perusahaan berpotensi terkena sanksi UU PDP. Bayangkan, berdasarkan data Microsoft, jumlah ancaman siber dari 2023 hingga saat ini meningkat lima kali lipat dari 300 menjadi 1.500, dengan waktu rata-rata bagi penyerang untuk mengakses data pribadi dari phishing adalah 1 jam 12 menit, dan membobol kata sandi (password) dari semula 4.000 menjadi 7.000 kata sandi hanya dalam satu detik. Sungguh mengerikan. Menjawab itu, PT Multipolar Technology Tbk menggelar seminar &ldquo;Bridging Data Governance and Compliance with Microsoft Purview&rdquo; di Jakarta. &ldquo;Dibutuhkan kesadaran yang tinggi bagi perusahaan untuk mengelola data pribadi agar tidak terjadi pencurian data yang berujung pada kerugian finansial, reputasi, dan sanksi dari regulator,&rdquo; ungkap Yohan Gunawan, Director Hybrid Infrastructure Services Business Multipolar Technology. &ldquo;Salah satu caranya dengan menggunakan solusi manajemen data seperti Microsoft Purview.&rdquo; Microsoft Purview merupakan solusi manajemen data yang dirancang untuk membantu perusahaan memahami, mengelola, dan mengamankan data di seluruh infrastruktur, baik yang berbasis on-premises, cloud, maupun hybrid. Solusi ini tidak hanya menyediakan fitur manajemen data, tetapi juga keamanan, audit, dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk yang berkaitan dengan proteksi data. Microsoft Purview dilengkapi dengan kemampuan untuk mengklasifikasikan serta memberi label pada data berdasarkan sensitivitas dan aturan kepatuhan yang berlaku. Itu termasuk pengklasifikasian data pribadi seperti yang diatur dalam UU PDP. Fitur ini membantu perusahaan melakukan kontrol yang lebih baik atas akses dan penggunaan data sensitif. Selain itu, Microsoft Purview memiliki kemampuan analitik canggih sehingga memudahkan perusahaan untuk memantau status data melalui dashboard secara real-time. Yang tak kalah menarik, solusi ini dapat diintegrasikan dengan Microsoft 365 dan Microsoft Azure secara mulus, sehingga memberikan pengalaman yang lebih konsisten dan lebih mudah bagi pengguna ekosistem Microsoft lainnya. Nizar Zulmi Ramadhan, Presales Specialist Multipolar Technology, menambahkan, agar proteksi data pribadi semakin kuat, Microsoft Purview dapat diintegrasikan dengan Microsoft Copilot for Security. Microsoft Copilot for Security adalah produk keamanan AI generatif (GenAI) pertama yang memberikan keunggulan dalam hal kecepatan menangani serangan siber dengan dukungan AI. Memang tak mudah menghalau ancaman yang semakin hari semakin canggih di saat perusahaan harus mengelola data yang terus bertambah. Agar terhindar dari insiden pencurian data dan sanksi UU PDP, Microsoft Purview dan Microsoft Copilot for Security bisa menjadi solusinya. &ldquo;Silakan hubungi tim ahli dari Multipolar Technology untuk membantu mengimplementasikannya,&rdquo; pungkas Nizar.

Upaya pencurian data oleh penjahat siber terus muncul menjadikan perusahaan berpotensi terkena sanksi UU PDP.

Dua Solusi Bantu Perusahaan Saat Hadapi Persoalan Pencurian Data oleh Penjahat Siber yang Terus Bermunculan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/phising-3654536530.jpg" alt="Ilustrasi phising. (ANTARA/HO-Siberkreasi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi phising. (ANTARA/HO-Siberkreasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Phising adalah salah satu tindak penipuan berbasis online. Pelakunya biasanya menyamar sebagai entitas terpercaya (umumnya dengan&nbsp;website), dengan tujuan mencuri informasi pribadi seseorang. Prosesnya sangat cepat, oleh sebab itulah perlu waspada terhadap modus phising dengan langkah yang tepat. <div>Contoh modus phising menggunakan&nbsp;website&nbsp;misalnya, ketika calon korban mendapat SMS yang menyertakan tautan bank tertentu dengan iming-iming bisa klaim hadiah senilai sekian puluh juta. Lantas setelah masuk ke tautan&nbsp;website,&nbsp;calon korban wajib mengisi data-data pribadi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bisa jadi website yang dikunjungi itu bukanlah yang sebenarnya, di mana pelaku sedang menyamar dengan membuat tampilan website&nbsp;phising&nbsp;seolah-olah sama dengan website resmi bank tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ketika calon korban memasukkan data pribadi, pada saat yang sama pelaku mendapatkan data-data itu. Alhasil, pelaku dapat memanfaatkan data yang diperoleh untuk tindak kejahatan lainnya, seperti mencuri, menyadap, dan sebagainya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Phising melalui website tiruan, hanyalah salah satu metode yang digunakan. Selain itu, metode yang lain berdasarkan informasi dari Kominfo Bogor, phising dapat berupa surel (email), SMS, atau panggilan telepon.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Guna menghindar dari tindak kejahatan phising yang merugikan baik dari sisi privasi hingga ekonomi ini, lakukan langkah-langkah berikut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>1. Selalu Periksa dan Verifikasi URL Website</div> <div>Ketika membuka tautan website, terlebih yang berkaitan dengan perbankan dan media sosial. Pastikan selalu memeriksa dan memverifikasi bahwa website tersebut resmi adanya. Bukan website tiruan yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan&nbsp;phising. Kominfo memberi saran dengan memeriksa protokol SSL atau keamanan website, hal ini bisa diketahui melalui adanya "https://" sebelum URL tersebut. Jika menemukan website tanpa "https://" apalagi meminta untuk memasukkan data pribadi, alangkah lebih baik menghindarinya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>2. Menjaga Kerahasiaan Informasi Pribadi</div> <div>Langkah menghindari phising berikutnya dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi masing-masing. Jika memperoleh email, SMS, WhatsApp, atau panggilan yang tidak terpercaya, jangan sekali-kali memberikan data yang berkaitan dengan informasi pribadi. Misalnya, seseorang mendapat panggilan telepon dari operator seluler atau perbankan, maka orang tersebut perlu melakukan verifikasi melalui&nbsp;call center&nbsp;resmi masing-masing. Perlu dicatat bahwa operator seluler maupun perbankan, tidak pernah melakukan panggilan untuk meminta data atau informasi pribadi seseorang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>3. Jangan Langsung Klik Link atau File Lampiran</div> <div>HP menjadi tempat menyimpan data seseorang, baik itu akun email, media sosial, perbankan, foto, video, dokumen, dan sebagainya. Kalau HP disadap, dapat berakibat fatal pada penyebaran data atau kerugian materi untuk korban. Belakangan ini viral seseorang mengirim&nbsp;file&nbsp;lampiran melalui WhatsApp, seperti "file undangan pernikahan", "resi pengiriman paket", dan sebagainya. File tersebut mungkin merupakan virus yang mengakibatkan HP kena sadap dan phising.</div> <div>Oleh karenanya, jangan sekali-kali langsung klik tautan atau&nbsp;file&nbsp;lampiran. Tetapi kalau terlanjur melakukannya, langsung reset HP ke pengaturan pabrik. Tujuannya, agar virus yang terlanjur tertanam di HP hilang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>4. Tingkatkan Keamanan Siber dengan Antivirus Andal</div> <div>Langkah mengetahui modus phising sekaligus pencegahannya dengan meningkatkan keamanan di laptop/PC maupun HP. Pastikan antivirus menyala,&nbsp;firewall&nbsp;ON, dan tidak menggunakan program ilegal atau bodong. Misalnya menggunakan antivirus yang berfokus pada pencegahan tindak kejahatan siber seperti Kaspersky. Melakukan&nbsp;upgrade&nbsp;antivirus&nbsp;free&nbsp;ke&nbsp;pro&nbsp;juga menjadi tindakan preventif yang efisien.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011786628/ma-terbitkan-aturan-baru-minta-pengadilan-negeri-seragam-tak-kabulkan-pernikahan-beda-agama">MA Terbitkan Aturan Baru, Minta Pengadilan Negeri Seragam Tak Kabulkan Pernikahan Beda Agama</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>5. Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan tentang Tindak Kejahatan Digital</div> <div>Tidak menutup mata akan tindak kejahatan menjadi langkah pencegahan yang baik. Pasalnya, phising itu nyata, dan siapapun bisa menjadi korbannya. Kominfo menyarankan agar kita semua mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang praktik phising. Mengikuti isu terbaru modus dan metode phising, akan memberi tambahan wawasan tentang bagaimana kejahatan ini bekerja. Jadi, ketika melihat gejala dan tanda phising, kita langsung bisa menghindarinya.</div> <div>&nbsp;</div>

Contoh modus phising menggunakan website misalnya, ketika calon korban mendapat SMS yang menyertakan tautan bank tertentu dengan iming-iming

Kejahatan Phising Kian Merajalela, Waspadai dengan  Melakukan 5 Langkah Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/images-2023-01-27T121233.074.jpeg" alt="Kasus pelanggaran data pribadi banyak terjadi di 2022. (Cybercrime Magazine)" width="100%">
<figcaption>Kasus pelanggaran data pribadi banyak terjadi di 2022. (Cybercrime Magazine)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keamanan data pengguna adalah hal penting di era digital saat ini. Sepanjang 2022 yang lalu, sangat banyak topik terkait pencurian data dari semua jenis perusahaan termasuk Twitter, WhatsApp, Facebook, dan banyak lagi.  Menurut laporan terbaru oleh Pusat Sumber Daya Pencurian Identitas (ITRC), sepanjang 2022 terjadi lebih dari 400 juta kasus pencurian data pribadi. Kasus ini didominasi oleh platform jejaring sosial.  Pelanggaran data pengguna telah meningkat selama enam tahun terakhir. Namun, rantai tersebut putus pada 2022. Pada tahun lalu, pencurian data 42 persen lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, lebih dari 422 juta pengguna menjadi korban pelanggaran data.  Angka ini mungkin bisa jauh lebih besar. Hal ini mengingat banyak perusahaan teknologi enggan jujur jika ada kasus tersebut menimpa mereka. Menurut ITRC, hanya 34 persen dari mereka yang melaporkan serangan secara detail.  Ini memiliki efek bola salju pada industri. Karena banyak perusahaan tidak memberikan perincian, itu tidak memungkinkan orang lain membuat keputusan yang tepat atau mengambil tindakan yang tepat pula. Akibatnya, peretas mendapatkan lebih banyak peluang untuk mengakses data pengguna.  Aekitar setengah dari pengguna yang mengalami pelanggaran data merujuk ke Twitter. Sebanyak 221 juta data pengguna Twitter dicuri pada tahun 2022. Lima teratas lainnya termasuk Neopets, AT&amp;T, Cash App, dan Beetle Eye.  Dilansir via PhoneArena, dalam banyak kasus, data yang dicuri terbatas pada nama pengguna dan nomor jaminan sosial. Namun demikian, dalam beberapa kasus, tak sedikit pula data yang dicuri menyertakan informasi identitas pribadi.  Bagaimana dengan tahun 2023? Banyak pihak memprediksi tahun ini trennya masih akan sama. Kejahatan siber disebut masih akan banyak terjadi termasuk upaya pencurian data pribadi di platform digital.  Untuk saat ini, supaya terhindar dari hal tersebut, seseorang dapat menggunakan autentikasi dua faktor (2FA) atau memiliki kata sandi yang lebih kuat. Selain itu, hal yang bisa dilakukan adalah secara sadar tidak mengumbar data pribadi di media sosial.

Ratusan Juta Kasus Pencurian Data Pribadi Terjadi Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Puan-sidang-paripurna-DPR-antara.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) memimpin rapat paripurna (khusus) DPR masa persidangan I tahun 2022-2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) memimpin rapat paripurna (khusus) DPR masa persidangan I tahun 2022-2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah lama dinantikan. Pasalnya, regulasi ini dianggap bisa menghadirkan rasa aman bagi warga Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus kebocoran data.  “Saya melihat DPR dengan cepat merespons dan memberi solusi dengan disahkannya UU PDP. Di tengah viralnya fenomena hacker Bjorka, UU PDP hadir sebagai bagian kewajiban Negara untuk memberikan rasa aman terhadap data pribadi masyarakat,” ujar Ahli Komunikasi Politik, Silvanus Alvin, Selasa (20/9).  Alvin pun mengapresiasi kinerja DPR di bawah pimpinan Puan Maharani yang ingin mempercepat hadirnya payung hukum demi menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia.  “Sama halnya seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), reaksi cepat Ketua DPR Puan Maharani patut diapresasi dalam membawa UU PDP untuk disahkan,” ucapnya.  Menurut Alvin, pembahasan UU PDP memang terbilang cukup lama karena ada berbagai dinamika yang terjadi. Ia menilai, hal tersebut dilakukan agar beleid perlindungan data pribadi betul-betul menjadi produk hukum yang efektif.  “Fokusnya sekarang ada pada kepastian hukum untuk perlindungan data pribadi. Legalitas sudah disahkan oleh DPR, sehingga sekarang implementasinya ada di tangan eksekutif,” sebut Alvin.  “Dari hal ini pula bisa terlihat manajemen krisis yang dapat disiasati Puan sebagai pimpinan DPR. Dapat dilihat bagaimana para anggota DPR dari berbagai fraksi tidak terburu-buru memutuskan tapi mengesahkannya setelah dianggap RUU cukup sempurna,” imbuh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu.  Naskah final UU PDP yang telah dibahas sejak tahun 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR RI mampu merampungkan pembahasan RUU PDP yang bertambah 4 pasal dari usulan awal Pemerintah pada akhir 2019 di masa kepemimpinan Puan Maharani.  “Dengan adanya UU ini, publik juga betul-betul memahami bahwa data pribadi adalah sesuatu yang penting dan harus dijaga. Menjaga data pribadi ini harus dua sisi. Pemerintah secara menyeluruh dan ada kesadaran untuk melindungi dari masing-masing individu,” jelas Alvin.  “Sekarang. Data adalah the new oil. Oleh karena itu, jangan sampai data dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. DPR pun selanjutnya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai UU PDP ini,” sambungnya.  UU PDP diketahui membuat Negara memiliki landasan hukum untuk memaksa kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) agar mampu mengamankan data dan sistem yang mereka kelola secara optimal. Selama ini data pribadi masyarakat tidak terjamin karena adanya potensi kebocoran data.  “UU PDP diharapkan mampu menjadi pelindung dan terus bisa mengakomodasi perubahan teknologi digital sesuai perkembangan zaman,” ungkap Alvin.  Dalam UU PDP juga diatur soal sanksi pidana bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan terkait penggunaan data pribadi. Alvin menilai, aturan itu merupakan bentuk komitmen DPR untuk melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan kepentingan.  “Saya yakin dengan kepemimpinan Puan, DPR akan terus mengawasi kinerja Pemerintah dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang ada di UU PDP,” tuturnya.  Alvin mengingatkan pentingnya UU PDP dilengkapi dengan langkah strategis seperti menyiapkan roadmap (peta jalan), penataan lembaga, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat.  “Artinya dengan begitu, UU PDP diharapkan benar-benar mampu melindungi data pribadi warga negara,” ujar Alvin.  Lebih lanjut, Lulusan master University of Leicester Inggris ini meminta DPR memastikan bahwa Pemerintah dapat menjamin penyimpanan data pribadi masyarakat, yang sebaiknya berada di wilayah kedaulatan Indonesia. Alvin mengatakan, hal tersebut guna menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.  “Berkat komitmen DPR RI untuk segera merampungkan pembahasan dan pengesahan UU PDP, Indonesia dapat menjalankan interaksi antar bangsa dengan optimal karena isu perlindungan data pribadi menjadi agenda dan prasyarat perdagangan dunia,” paparnya.  “Apalagi, RUU PDP mengatur hak pemilik data, pengendali data, dan perusahaan yang memanfaatkan data,” tambah Pengajar pada Prodi Distance Learning UMN itu.  Alvin pun menyoroti kinerja DPR yang semakin produktif, khususnya dalam bidang legislasi. Pengesahan UU PDP dinilai menjadi salah satu momentum bersejarah bagaimana Negara memberikan jaminan hak kedaulatan data pribadi bagi seluruh rakyatnya.  “Karena kerja sama DPR dan Pemerintah, payung hukum perlindungan data pribadi yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan dunia internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital akhirnya lahir dan siap diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” urai Alvin.  Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut UU PDP akan memberi kepastian hukum yang berkekuatan tetap dalam melindungi data pribadi masyarakat di ranah digital. Ia mengatakan, UU PDP sangat dibutuhkan mengingat kejahatan yang melibatkan data pribadi masyarakat sudah kian marak di Indonesia.  “Dengan pengesahan RUU PDP, kita harapkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang semakin banyak terjadi bisa dihentikan,” kata Puan.  Puan mengatakan, aturan dalam UU PDP akan membuat Negara memiliki regulasi dalam menetapkan aturan atas perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat. Tak hanya itu, UU PDP juga terkait dengan keamanan digital di tengah pesatnya kemajuan teknologi.  “Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang ini,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  “RUU PDP ini akan memberi kepastian hukum agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, berdaulat atas data pribadinya. Dengan demikian, tidak ada lagi tangisan rakyat akibat pinjaman online yang tidak mereka minta, atau doxing yang membuat meresahkan warga,” tambah Puan.  Puan berharap Pemerintah cepat mengundangkan RUU PDP setelah disahkan. Dengan demikian aturan turunannya, termasuk pembentukan lembaga pengawas yang akan melindungi data pribadi masyarakat, cepat terealisasi.  “Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya,” pungkasnya.

DPR Sahkan UU PDP, Begini Harapan Kalangan Pakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menteri-BUMN-Erick-Tohir-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mendukung langkah Erick Thohir menggandeng ahli digital atau hacker lokal. Tujuannya untuk membangun kerja sama demi melindungi dan menjaga kedaulatan digital tanah air dari serangan-serangan siber khususnya dari negara asing.  Hal itu dikatakan Pratama Persadha sebagai respons dari pernyataan Erick yang menjadi korban dari peretasan oleh hacker Bjorka akhir-akhir ini.  Menurutnya, reaksi Erick atas peretasan yang dialaminya sudah tepat, yakni mengajak kolaborasi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, ditambah dukungan dari Kementerian BUMN cukup mumpuni untuk merealisasikan hal tersebut.  “Beliau sebagai salah satu menteri tentu juga punya tanggungjawab terhadap data masyarakat yang dikelola oleh BUMN. Bahkan sebenarnya dengan sumber daya BUMN, beliau bisa mendorong lahirnya ekosistem siber yang mumpuni. BUMN punya SDM yang bagus untuk memulai ini.” ujar Pratama, Selasa (13/9).  Lebih lanjut, Pratama juga menuturkan, perlunya pembinaan pendidikan digital sejak dini serta pembinaan SDM yang ahli dalam bidang IT agar tidak menyerang bangsanya sendiri.  “Pendidikan siber sejak dini diperlukan, lalu diperlukan juga penyesuaian kurikulum pendidikan. Intinya adalah SDM siber harus disuplai oleh SDM dalam negeri jangan sampai ketergantungan dari SDM luar terlampau besar. Sekarang yang ada kecenderungan ketergantungan SDM siber dari India cukup besar di Indonesia,” tuturnya.  Selain itu, Pratama menjelaskan untuk mengurangi dan mencegah kebocoran data dari sisi negara, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan DPR, harus segera menyelesaikan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).  Harapannya, dengan UU ini semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dipaksa melakukan pengamanan secara maksimal, sehingga bila ada kebocoran data dan mereka terbukti lalai tidak melakukan sebagaimana mestinya amanat UU PDP, maka ada hukuman denda yang menanti.  "Di Uni Eropa denda bisa mencapai 20 juta euro untuk setiap kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi masyarakat,” katanya.  Lanjut Pratama UU PDP ini tidak hanya menyasar swasta, tapi juga lembaga negara, karena selama ini lembaga negara baik di pusat dan daerah benar-benar menjadi sasaran pencurian data. Seperti halnya yang pernah dialami kebocoran data KPU dan Dukcapil di daerah.  Lebih lanjut, Pratama menyarankan pemerintah juga perlu membuat sebuah Lembaga atau Komisi yang menangani khusus perlindungan data pribadi yang bekerja secara independen seperti badan negara lainnya. Pasalnya yang akan dihadapi nanti tidak main-main, berbagai perusahaan teknologi raksasa dan juga pejabat tinggi negara.  “Langkah teknis terdekat yang perlu dilakukan adalah penetration test dan digital forensic ke seluruh kementrian dan lembaga negara. Ini bertujuan untuk mengetahui lubang keamanan lebih awal, serta mengetahui sejauh mana sebenarnya kebocoran data terjadi dan juga peretasan terjadi,” pungkas Pratama.  Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak para hacker atau peretas lokal untuk membantu pemerintah melindungi data masyarakat.  Ajakan ia sampaikan terkait maraknya peretasan belakangan ini. Ia mengatakan peretasan yang berujung pada pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat.  Menurutnya para hacker asal Indonesia harusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah peretasan, pun dia tidak merinci bagaimana bentuk kerja sama dilakukan.  "Para hacker yang kebetulan merasa kurang diapresiasi bicara juga kepada pemerintah. Supaya daripada saling menjatuhkan bangsa kita justru bagaimana kita membangun bangsa," ujarnya.  Baginya kejahatan pencurian data tak ubah seperti tindak pencurian barang yang terjadi karena perkembangan zaman, dapat dilakukan berbagai pihak termasuk hacker negara asing.

Bangun Kedaulatan Digital, CISSReC Dukung Erick Gandeng Hacker Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FAHRI-HAMZAH-JADI-SAKSI-MERINGANKAN-RATNA-SARUMPAET-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus jual beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kini viral. Kasus yang menyeret Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu sedang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Perintah Penganti Undang-Undang (Perppu). Sebab ia menilai pencurian data penduduk sudah sangat darurat.  "Presiden bikin Perppu saja, karena pencurian data warga negara ini sudah masif," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/7).  Fahri menduga, pihak swasta sudah memiliki data pribadi masyarakat Indonesia. Sehingga mereka bisa mengetahui identitas masyarakat. Oleh sebab itu Fahri menilai perlu adanya perlindungan kepada data pribadi.  "Nanti orang lain memantau kehidupan warga negara. Ini semuanya sudah dipantau oleh swasta semua. Sehingga segera bikin Perppu perlindungam data pribadi supaya jangan terus berkembang dan dijadikan bisnis besar unicorn ini," katanya.  ‎Sekadar informasi, viralnya jual beli NIK dan KK di media sosial berbuntut panjang. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah membuat laporan polisi untuk mengungkap perkara ini.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Direktorat Siber Bareskrim Polri akan mendalami hal ini. Dari laporan yang dibuat masih dianggap kurang karena bukti yang diajukan kurang kuat.  “Hasil diskusi kemarin diperlukan penguatan bukti-bukti yang akan dilaporkan kepada Dirsiber,” ujar Dedi di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).  Dalam pengusutan kasus ini, polisi menggolongkan pelaku dalam 3 kategori. Yakni kreator, buzzer dan forwarder. Seluruh fakta hukum akan didalami dari 3 pihak ini.  Untuk kreator dan buzzer bisa dikenakan pidana, sedangkan forwarder biasanya hanya diperingatkan agar lebih berhati-hati dalam meneruskan ssbuah konten di media sosial.  Adapun beredar di media sosial informasi dari warganet mengenai jual-beli data pada KK dan NIK. Informasi ini diunggah pemilik akun Twitter @hendralm pada (26/7). Dia mengunggah foto yang berisi jual-beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.  “Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK plus KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila gila gila,” demikian unggahan pemilik akun itu.  Dalam unggahan foto tersebut, tampak bukti-bukti percakapan jual-beli data pribadi KK dan NIK di grup Facebook bernama Dream Market Official. NIK dan KK itu diduga digunakan untuk mendaftar ke berbagai aplikasi.  &nbsp;

Viral Pencurian Data Pribadi, Fahri: Presiden Harus Keluarkan Perppu