<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/dmo0RpJrShXQZzXedumHjsrlVOYJD1f8YeJu7mXv-1-495559029.jpg" alt="Caption: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyoroti ketidakjelasan dan potensi inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan agar pemilu nasional dan daerah dipisahkan. Ia menilai, putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menabrak konstitusi jika dipaksakan untuk segera diterapkan. "Amar putusan, di pertimbangan putusan, dan itu menjadi satu-satuan dalam amar putusan nomor 55 bahwa ada enam opsi tawaran yang diberikan oleh MK untuk kemudian dilakukan tindak lanjut oleh lembaga pembentuk undang-undang," kata Khozin dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7). Menurutnya, enam opsi itu semula memberikan ruang bagi Pemerintah dan DPR untuk merumuskan mekanisme pemisahan pemilu sesuai kewenangan legislatif. Namun, lanjut Khozin, ketika dibandingkan dengan Putusan Nomor 135 yang keluar beberapa hari kemudian, keenam opsi tersebut menjadi terkunci hanya dalam satu alternatif. "Itu inkonsistensi yang pertama. Kita nggak bicara background-nya dulu, tapi apa yang sudah tersurat secara kasat mata," tegas politisi PKS itu. Khozin juga menyoroti pertimbangan MK dalam putusan Nomor 55 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan desain model keserentakan pemilu. Namun, dalam putusan 135, MK justru secara eksplisit menentukan skema pemisahan pemilu nasional dan daerah. "Artinya dari kacamata sederhana saja, ini sudah wujud daripada inkonsistensi dalam pengambilan satu keputusan," ujarnya.&nbsp; Ia menambahkan, perbedaan antara tafsir dan terjemah dalam ilmu linguistik menunjukkan bahwa MK telah melampaui batas tafsir konstitusional menuju wilayah legislasi yang seharusnya menjadi ranah DPR dan Presiden. Khozin mengingatkan bahwa putusan ini tidak serta-merta dapat dijalankan karena berimplikasi langsung terhadap sejumlah norma konstitusi yang mengatur periode pemilu, seperti Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.&nbsp; "Kalau ini kemudian dilaksanakan, jangan sampai perintah konstitusional justru dilaksanakan dengan cara menabrak konstitusi," ujarnya. Khozin pun mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi kini telah berubah fungsi dari sekadar penguji konstitusi (negatif legislator) menjadi lembaga perumus undang-undang (positif legislator). "Pertanyaannya kemudian, apakah MK ini sudah bertransformasi, tidak hanya menjadi penguji dan penafsir konstitusi, tapi menjadi lembaga ketiga setelah Presiden dan DPR untuk merumuskan undang-undang?" pungkasnya.

Komisi II DPR menyoroti putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, menilai keputusan itu berpotensi menabrak konstitusi.

Putusan MK Perintahkan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Komisi II DPR Sebut Tak Beri Ruang Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/Untitled-2325881056.jpg" alt="Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPR RI telah menetapkan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota legislatif dari Partai Nasdem, sebagai Ketua Komisi II DPR RI untuk periode 2024-2029. Penetapan tersebut diumumkan pada rapat paripurna ke-5 masa sidang I 2024-2025 yang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). Rifqi akan memimpin komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, tata ruang, kepegawaian, kepemiluan, dan otorita ibu kota negara Nusantara. Dalam struktur baru Komisi II DPR, empat kursi Wakil Ketua ditempati oleh tokoh-tokoh dari berbagai partai politik. Aria Bima dari PDI Perjuangan, Dede Yusuf dari Partai Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Golkar, dan Bahtera dari Gerindra turut mendampingi Rifqinizamy sebagai bagian dari pimpinan komisi yang memiliki peran strategis ini. Rifqini menegaskan, komitmen untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November berjalan lancar. Peran Komisi II penting dalam memastikan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terutama dalam hal dukungan anggaran, mitigasi kecurangan, dan penyelesaian sengketa pemilu. &rdquo;Komisi II akan sangat concern untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota pada 27 November, itu bisa berjalan dengan baik,&rdquo; kata Rifqi. Selain itu, Rifqi menyatakan, Komisi II akan segera bekerja, bahkan tancap gas untuk melaksanakan berbagai macam hal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. &rdquo;Minggu depan kita akan memanggil seluruh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga negara yang menjadi mitra Komisi II DPR ini untuk satu berkenalan dan yang kedua kami ingin mempertanyakan apa yang menjadi roadmap kementerian di bawah menteri-menteri yang baru ini,&rdquo; tandas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Rifqi juga menegaskan tekadnya agar komisi yang dipimpinnya dapat menghadirkan produk legislasi berkualitas yang relevan bagi kepentingan bangsa. &rdquo;Komisi II akan bekerja secara proaktif dan tidak menunggu lama untuk segera menjalankan berbagai agenda penting yang telah direncanakan,&rdquo; ucap Rifqi. Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., lahir pada 6 November 1982 di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Politikus dari Partai Nasdem ini memiliki latar belakang yang kuat di bidang hukum tata negara dan infrastruktur. Gelar sarjana hukum diperolehnya dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Terakhir, Rifqi berhasil mendapatkan gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Brawijaya. Dengan pengalaman yang luas dan tekad yang kuat, Rifqinizamy diharapkan mampu memimpin Komisi II DPR RI dalam menangani berbagai isu penting, termasuk pemilu dan reformasi di bidang aparatur negara, serta pertanahan yang berdampak pada pembangunan nasional.

DPR RI telah menetapkan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota legislatif dari Partai Nasdem, sebagai Ketua Komisi II DPR RI

Rifqinizamy Karsayuda Pimpin Komisi II DPR, Siap Tancap Gas Kawal Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/Doly-1854166906.jpg" alt="Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendatangi kantor KPU RI." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendatangi kantor KPU RI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi II DPR RI menegaskan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus mengundurkan diri, jika ingin menjadi kontestan Pilkada Serentak 2024. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2/2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada frasa bersedia, wajib, atau harus gitu, pokoknya poin E itu mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR,&rdquo; kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doli menjelaskan, dalam Raker bersama KPU RI, Bawaslu dan DKPP turut dibahas mengenai PKPU tentang Pilkada 2024. Terutama soal pengunduran diri caleg terpilih DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun DPR RI yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014656574/pssi-tinjau-kondisi-rumput-di-gbk-jepang-laga-kualifikasi-piala-dunia-2026">PSSI Tinjau Kondisi Rumput di GBK Jepang Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Supaya tidak ada lagi polemik, jadi harus sudah sampaikan pengunduran diri sebagai calon anggota DPR RI pada saat ditetapkannya sebagai bakal calon atau calon ya, itu pada tanggal 22 September,&rdquo; ucap Doli.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai perlu merumuskan PKPU tentang Pilkada antara Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makanya kita rumuskan, mereka harus bisa menyampaikan pengunduran diri 45 hari sebelum masa pendaftaran, nah jadi itu beberapa yang krusial dalam PKPU ya,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014656550/ramalan-zodiak-libra-dan-scorpio-16-mei-2024-mulai-dari-kesehatan-karier-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 16 Mei 2024: Mulai dari Kesehatan, Karier, Keuangan hingga Cinta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, caleg terpilih di Pemilu 2024 akan dilantik dan berubah statusnya menjadi anggota legislatif pada 1 Oktober 2024 dan pelantikan anggota DPRD yang berbeda-beda, karena akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD, baik anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 2/2024 disebutkan bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dilangsungkan pada 27-29 Agustus 2024, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah pada 22 September 2024 hingga pelaksanaan kampanye dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024.</div>

Komisi II DPR RI menegaskan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus mengundurkan diri, jika ingin menjadi kontestan Pilkada.

Komisi II DPR Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-18941.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak jadi menerapkan model dua panel penghitungan suara pada Pemilu 2024. Itu diputuskan setelah melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan penyelenggara pemilu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9) malam. &rdquo;Enggak diterapkan pada Pemilu 2024, proses penghitungan suaranya sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019, dilakukan oleh satu tim anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) tujuh orang itu,&rdquo; kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari seperti dilansir dari Antara. Model dua panel penghitungan suara tersebut termuat dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Itu menjadi salah satu dari tiga rancangan PKPU yang dibahas dalam rapat tersebut. Hasyim menyebut, model dua panel penghitungan suara sedianya disusun untuk mengurangi beban anggota KPPS. Itu juga dapat mempercepat proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Meski demikian, Hasyim mengatakan, telah melakukan pembaruan-pembaruan untuk menyiasati beratnya beban kerja petugas KPPS saat bertugas melakukan penghitungan surat suara pemilu dan meningkatkan kualitas proses penghitungan suara. Misalnya, terkait syarat menjadi anggota KPPS, baik dari segi umur maupun kondisi kesehatan. &rdquo;Kemudian kan ada pembaruan-pembaruan seperti model formulir, format formulir, kemudian salin-menyalin formulir dari yang ukuran plano ke kuarto, dan kemudian penggandaan salinan,&rdquo; ujar Hasyim Asy'ari. Sebelumnya, saat memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memandang bahwa model dua panel penghitungan suara belum siap diterapkan untuk Pemilu 2024. Model dua panel penghitungan suara memiliki kelemahan dalam hal pengawasan, khususnya terkait keterbatasan sumber daya pengawas. &rdquo;Kalau saya lebih baik untuk Pemilu 2024 ini kita samakan sama yang kemarin (Pemilu 2019) tetap satu panel,&rdquo; ucap Ahmad Doli Kurnia. Meski demikian, Doli tak menutup kemungkinan model dua panel penghitungan suara dapat diterapkan untuk pemilu selanjutnya. &rdquo;Usul ini mungkin bagus ya, tujuan kita baik untuk membuat waktu efisien, tapi karena ini baru disimulasikan tinggal beberapa bulan lagi ya rasa-rasanya akan menimbulkan berpotensi menimbulkan masalah baru,&rdquo; terang Ahmad Doli Kurnia. Model dua panel penghitungan suara akan terdiri atas panel A atau panel pertama yang digunakan untuk menghitung perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPD. Kemudian, panel B atau panel kedua untuk menghitung suara pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dengan metode dua panel itu, KPPS yang beranggota tujuh orang petugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan menghitung hasil pemungutan suara di panel pertama dan kelompok kedua akan menghitung hasil pemungutan suara di panel kedua. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPU tidak jadi menerapkan model dua panel penghitungan suara pada Pemilu 2024, setelah rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah

KPU Tidak Jadi Terapkan Model Dua Panel Penghitungan Suara Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/daerah-ikn-3981495274.jpg" alt="Gedung utama di IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Gedung utama di IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi II DPR bersama pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna. Sebelum persetujuan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya. Semua fraksi menyatakan setuju RUU tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna, kecuali Fraksi PKS. Keputusan itu dilakukan dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan DPD, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR BPN, dan Kepala Otorita IKN, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9). &rdquo;Perlu saya review lagi bahwa dari seluruh pandangan, seluruh fraksi dapat menyetujui dan kemudian sepakat untuk melanjutkannya pada tingkat kedua, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dari 8 (fraksi), 7 fraksi menyatakan setuju, Saya ingin bertanya dan mohon persetujuan dari Bapak Ibu sekalian Apakah kita bisa Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ini?&rdquo; tanya Doli yang dijawab setuju oleh peserta rapat. Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN Perencanaan Suharso Monoarfa mengatakan, pembahasan revisi UU IKN telah secara konstruktif terjadi diskusi yang menghasilkan rumusan ketentuan yang tepat. &rdquo;Saya ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, seluruh anggota Komisi II DPR, anggota DPD, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan dari Kementerian/Lembaga yang sudah terlibat selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang perubahan UU IKN,&rdquo; kata Menteri PPN Suharso Monoarfa. Menteri PPN melanjutkan, revisi UU IKN dilakukan supaya dapat melaksanakan dan mengakselerasi kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota, serta pada saatnya nanti melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara secara efektif, optimal, dan akuntabel. Suharso Monoarfa menyampaikan kembali visi dan tujuan Ibu Kota Nusantara yaitu sebagai kota dunia untuk semua. Ibu kota Nusantara dibangun sebagai bagian dari upaya dalam mencapai target visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. &rdquo;Sekaligus mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris dalam rangka upaya pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi Indonesia,&rdquo; ucap Menteri PPN Suharso Monoarfa.

DPR dan pemerintah sepakat lanjutkan pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke rapat paripurna

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Revisi UU IKN Dibawa ke Rapat Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/6888B25C-43CE-45F4-89FC-BB70B4686E37-3764085018.jpg" alt="Petugas kebersihan membersihkan limbah minyak hitam di Pantai Melayu, Kota Batam, Rabu (3/5)." width="100%">
<figcaption>Petugas kebersihan membersihkan limbah minyak hitam di Pantai Melayu, Kota Batam, Rabu (3/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) minta aparat penegak hukum (APH) segera telusuri asal limbah minyak hitam yang mencemari Pantai Kampung Melayu, Kota Batam. &rdquo;Ini perlu ditelusuri segera oleh APH, siapa yang berbuat seperti ini. Tidak mungkin tidak disengaja ini. Kalaupun tidak disengaja, ini bisa ketahuan kapalnya di mana,&rdquo; kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin seperti dilansir dari Antara usai meninjau ke lokasi kejadian di Batam, Kepri, Rabu (3/5). Dia prihatin dengan kejadian tersebut&nbsp;karena berdampak langsung bagi nelayan dan penduduk sekitar. Selain itu,&nbsp;kawasan tersebut juga menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi masyarakat Kota Batam. &rdquo;Kasihan nelayan, karena waktunya ini bisa cukup lama untuk membersihkan limbah yang mencemari pantai ini. Bisa sampai satu hingga dua bulan baru bisa dibersihkan. Daerah ini juga termasuk daerah wisata, tentunya untuk satu bulan ke depan akan tutup ini tempat wisata,&rdquo; ujar Wahyu Wahyudin. Dia berharap pemerintah daerah (pemda) memperhatikan nasib para nelayan yang mencari nafkah di perairan tersebut. &rdquo;Saya rasa pemerintah perlu menyediakan kompensasi kepada nelayan, karena akibat kejadian ini&nbsp;kemungkinan nelayan tidak bisa melaut dan mencari nafkah. Jadi ini perlu perhatian pemerintah,&rdquo; ujar Wahyu Wahyudin. Dia berharap&nbsp;kejadian tersebut bisa teratasi sehingga nelayan dan masyarakat sekitar bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. &rdquo;Yang penting untuk saat ini bagaimana kebersihan laut ini bisa segera teratasi, agar perputaran ekonomi di daerah sini bisa berjalan kembali,&rdquo; ucap Wahyu Wahyudin. DPRD Kota Batan juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan lingkungan dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pihaknya menyesalkan dan prihatin karena kejadian pencemaran hampir setiap tahun pasti ada. &rdquo;Harusnya aparat pemerintah lebih meningkatkan fungsi dan pengawasan,&rdquo; kata Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto. Warga kampung itu mengetahui pencemaran pada Rabu (3/5) pagi dengan wilayah yang tercemar sekitar satu sampai 1,5 kilometer sepanjang pantai. Nuryanto meminta pemegang kewenangan untuk menyelidiki dan mendalami asal limbah yang diduga B3 atau aspal yang berada di laut Batam. &rdquo;Setiap tahun selalu terjadi. Namun tidak pernah ada pencerahan baik tersangka atau pelaku yang menyebabkan pencemaran lingkungan di laut,&rdquo; ucap Nuryanto. Menurut dia, diperlukan koordinasi dan sinergi antara instansi agar bisa menindaklanjuti persoalan pencemaran lingkungan akibat limbah B3 atau apapun jenisnya. Pencemaran lingkungan ini menyebabkan kerugian bagi warga di pesisir pantai. &rdquo;Pantai Melayu ini merupakan salah satu destinasi wisata bagi masyarakat Batam. Kalau kejadian pencemaran lingkungan berulang sangat merugikan, belum lagi bagi nelayannya,&rdquo; papar Nuryanto. &rdquo;Untuk menyikapi pencemaran-pencemaran ini lebih serius. Segera dicari dari mana sumbernya dan siapa yang harus bertanggung jawab,&rdquo; tambah dia.

Komisi II DPRD Provinsi Kepri minta aparat penegak hukum segera telusuri asal limbah yang mencemari Pantai Kampung Melayu, Kota Batam

DPRD Kepri Minta Aparat Penegak Hukum Telusuri Asal Limbah Minyak Hitam di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-masih-akan-diskusi-soal-nasib-honorer-k2-yang-tak-lolos-tes_m_.jpg" alt="Ilustrasi tenaga honorer." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tenaga honorer.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan, tidak akan terjadi penghapusan dan PHK masal tenaga honorer pada akhir tahun ini. &rdquo;Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini,&rdquo; kata Yanuar seperti dilansir dari Antara, Senin (24/4). Menurut dia, tenaga honorer selama ini resah dan gelisah tentang nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintahan. Adapun kedudukan mereka terancam karena amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan pasal 99 PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Disebutkan, pegawai non ASN/non PPPK masih dapat bekerja hingga 28 November 2023. Ketentuan itu, kata Yanuar Prihatin, menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non ASN selama ini. Hal itu pula yang selama ini telah menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan protes di kalangan pegawai non ASN. Di sisi lain, lanjut dia, penerimaan pegawai PPPK juga terbatas formasinya. Tidak sedikit tenaga honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan itu. Mereka juga mengeluhkan nilai ambang batas untuk penerimaan PPPK terlalu tinggi. Sehingga, banyak di antara mereka yang tidak lolos passing grade. &rdquo;Kondisi ini tentunya membuat mereka yang sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda,&rdquo; papar Yanuar Prihatin. &rdquo;Komisi II DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini. Sebab, dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya,&rdquo; tambah Yanuar. Dia juga mengingatkan, selama ini tenaga non ASN sangat membantu pemerintah dalam pelayanan publik, administrasi, dan urusan-urusan teknis lainnya. Untuk itu, mereka harus memiliki kejelasan nasib. Yanuar mengungkapkan, atas desakan Komisi II DPR RI, Menpan RB Azwar Anas telah menyanggupi bahwa penyelesaian tenaga honor tidak akan merugikan siapapun. Dia menyebutkan ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan serius, seperti tidak akan ada PHK masal tenaga non ASN. &rdquo;Tenaga honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah,&rdquo; ucap Yanuar Prihatin. Sementara itu, solusi yang ditawarkan harus pula tidak mengurangi pendapatan yang mereka terima selama ini. Kemudian, kepastian karir mereka harus lebih terjamin. Yanuar Prihatin menjelaskan, pemerintah juga diminta untuk merancang formula penyelesaian secara komprehensif dan tepat waktu. Sehingga, sebelum 28 November, formula solusi tersebut sudah beres dan bisa diberlakukan. Adapun revisi UU ASN yang sedang dilakukan harus bisa mewadahi jalan ke luar yang terbaik bagi nasib pegawai non ASN. &rdquo;Jangan revisi tambal sulam yang ke depannya berpotensi menjadi bom waktu lagi,&rdquo; ujar Yanuar Prihatin. Dia menambahkan, pemerintah pernah menyampaikan angin surga pada masa Kemenpan RB sebelumnya. Waktu itu tenaga honor dijanjikan diangkat sebagai ASN, namun tak pernah terbukti hingga pergantian beberapa menteri. &rdquo;Jangan sampai menteri yang baru sekarang menyampaikan angin surga kembali. Jika ini terjadi, suhu konflik akan lebih naik lagi karena mendekati masa-masa Pemilu 2024,&rdquo; ucap Yanuar Prihatin.

Komisi II DPR RI menegaskan, tidak akan terjadi penghapusan dan PHK masal tenaga honorer pada akhir tahun ini

Komisi II Tegaskan Tenaga Honorer Tidak Akan Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/aviary-image-1658834874735.jpg" alt="Ilustrasi uang TPP ASN. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang TPP ASN. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri) meminta Pemprov Kepri serius memperjuangkan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS 2023. Saat ini, TPP PNS Kepri masih tertunda.  ”Harus dikejar terus ke pemerintah pusat, karena TPP itu kan haknya PNS,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Wahyudin menyebut, keterlambatan pencairan TPP itu bisa berdampak pada penurunan kinerja PNS di lingkungan Pemprov Kepri. Hampir sebagian besar PNS tentu sangat membutuhkan dana TPP tersebut untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.  ”PNS barangkali punya banyak cicilan, misalnya kredit rumah hingga biaya anak sekolah atau kuliah. Jadi kalau TPP tak cair, kasihan juga,” ucap Wahyu Wahyudin.  Wahyu juga menegaskan, DPRD siap mendukung Pemprov Kepri memperjuangkan realisasi TPP PNS ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera dicairkan. Selain itu, dia turut mendorong Kemendagri segera memverifikasi usul data yang telah diusulkan Pemprov Kepri berkaitan dengan pencairan TPP PNS 2023.  ”Pemprov desak terus Kemendagri. Tidak perlu takut atau ragu, karena itu hak semua PNS,” ujar Wahyu Wahyudin.  Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sudah mengomunikasikan ke Kemendagri supaya TPP yang sudah hampir dua bulan tertunda itu bisa segera dicairkan. Pemprov Kepri terus berupaya agar pencairan hak PNS selain gaji pokok tersebut bisa segera terealisasi.  ”Kita upayakan secepatnya, kasihan juga sudah dua bulan belum cair,” ucap Ansah Ahmad.  Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyampaikan, pencairan TPP PNS Pemprov Kepri hanya tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah pencairan TPP tersebut sudah bisa dilakukan pada Maret.  ”Mudah-mudahan Maret sudah cair. PNS harap bersabar,” ujar Adi.

DPRD Minta Pemprov Kepri Serius Perjuangkan TPP PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220829_181409.jpg" alt="Pansus DPRD Kota Banjarmasin rapat pembahasan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Kalsel di gedung dewan kota, Senin (29/8). Antara/Sukarli" width="100%">
<figcaption>Pansus DPRD Kota Banjarmasin rapat pembahasan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Kalsel di gedung dewan kota, Senin (29/8). Antara/Sukarli</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin terus mengkaji untuk menyetujui tambahan penyertaan modal sebesar Rp 26 miliar ke Bank Kalsel.  Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah meminta ada kajian investasi terhadap rencana itu. Pihaknya minta dipaparkan kajian investasi atau nasihat investasi terhadap rencana itu dari pemerintah kota.  ”Sebab panitia khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT Bank Kalsel, harus tahu secara terperinci kajian investasi tersebut,” ujar Awan Subarkah seperti dilansir dari Antara, Senin (29/8).  ”Ini untuk gambaran kita atas kelayakan Pemkot Banjarmasin memberikan besaran tambahan penyertaan modal bagi Bank Kalsel,” tambah dia.  Awan yang menjadi Ketua Pansus Raperda tersebut juga menyampaikan, pihaknya juga meminta kejelasan badan hukum Bank Kalsel sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalsel. ”Sekarang kan PT Persero Bank Kalsel, dalam undang-undang baru kan harus berubah jadi PT Perseroda,” papar Awan Subarkah.  Awan menyampaikan, jika kedua unsur itu terpenuhi, yakni, terkait kajian investasi dan status badan hukum Bank Kalsel, pembahasan lebih lanjut bisa dilaksanakan untuk menyetujui penambahan penyertaan modal oleh pemkot.  Di dalam draf Raperda ini, kata Awan, Pemkot mengajukan penyertaan modal pada tiga tahap. Yakni, Rp 8 miliar pada APBD Perubahan 2022, Rp 8 miliar pada APBD 2023, dan Rp 10 miliar lebih pada APBD 2024. Hingga totalnya Rp 26 miliar lebih.  Saat ini, kata dia, Pemkot Banjarmasin sudah menyertakan modal sebesar Rp 140 miliar kepada Bank Kalsel dari kurun waktu 1993 hingga 2020.  ”Dividen atau pembagian laba dari Bank Kalsel 12 persen atau sekitar Rp 16 miliar per tahun diterima Pemkot Banjarmasin,” ungkap Awan Subarkah, politikus PKS tersebut.  Penambahan dana pemerintah kota dalam bentuk penyertaan modal tersebut, salah satunya bertujuan guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Modal Inti Minimum (MIM) Bank Kalsel minimal Rp 3 triliun pada akhir 2024.

DPRD Banjarmasin Kaji Penyertaan Modal Rp 26 Miliar ke Bank Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/balkotdepok1.jpg" alt="Ilustrasi balai kota Depok. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi balai kota Depok. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II mempertimbangkan usul Depok, Bogor, dan Bekasi, masuk ke wilayah Jakarta Raya dalam revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.  ”Terkait usul Wali Kota Depok agar Depok, Bogor, dan Bekasi, masuk wilayah Jakarta Raya, Komisi II DPR akan mempertimbangkannya dalam pembahasan revisi UU tentang DKI Jakarta,” kata Rifqi seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (22/7).  Menurut dia, UU tentang DKI Jakarta harus diubah setelah dibentuk UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Revisi itu akan mengatur apakah wilayah Jakarta akan meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) atau mengatur karakteristik kekhususan.  ”Karena kekhususannya dalam konstitusi pasal 18 harus bersifat beda dari keberadaan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” tambah Rifqi.  Rifqi menjelaskan, ketika Jakarta tidak menjadi Daerah Khusus Ibu Kota, wacana yang perlu dipertimbangkan adalah menempatkan wilayah kabupaten dan kota yang saat ini bersifat kota administratif berubah menjadi otonom. Ketika perubahan bentuk kabupaten dan kota tersebut dilakukan, wilayah tersebut akan terjadi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD secara langsung.  ”Semua itu selambat-lambatnya akan kami bahas pada akhir 2022 agar tidak ada dualisme aspek yuridis ibu kota negara,” ujar Rifqi.  Dia mengakui saat ini secara de jure, ibu kota negara Indonesia berada di dua tempat, Jakarta dan IKN Nusantara, hingga dilakukan perubahan terhadap UU tentang Pemprov DKI Jakarta.

DPR Pertimbangkan Depok Masuk Jakarta Raya Direvisi UU DKI Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi ii

Berita Terkini