<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/Exm5GIkXukgmFbeUgZkL0xOrNBX4WZxgKdsJaE08-4174523589.jpg" alt="Ketua Konsultan Perpajakan dan Kepabeanan Indonesia (KPKI), Zulfikar Mahdanie. (Yogi Wahyu/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Konsultan Perpajakan dan Kepabeanan Indonesia (KPKI), Zulfikar Mahdanie. (Yogi Wahyu/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Konsultan Perpajakan dan Kepabeanan Indonesia (KPKI) menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah terkait penguatan kawasan kepabeanan. Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, telah menjelaskan bahwa reformasi perpajakan dan kepabeanan merupakan strategi utama untuk memperkuat produktivitas perekonomian nasional dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.&nbsp; Dalam upaya mendukung program pemerintah, KPKI kemungkinan akan berperan dalam memberikan konsultasi dan saran terkait kebijakan perpajakan dan kepabeanan. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kawasan kepabeanan. "Pemerintah perlu mengkaji ulang PMK terbaru terkait pemangkasan kuota domestik kawasan pabean," kata Sdr. Zulfikar Mahdanie selaku Ketua KPKI, Kamis (26/2).&nbsp; "Kami mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat kawasan kepabeanan, namun kami juga berharap agar pemerintah mempertimbangkan dampak dari perubahan kebijakan ini terhadap industri dan ekonomi nasional", ujarnya. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat kawasan kepabeanan, seperti integrasi sistem pengawasan melalui Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) dan penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.&nbsp; Saat ini, pemerintah juga sedang merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2018 tentang Kawasan Berikat, yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kawasan berikat, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Dalam revisi PMK 131/2018, pemerintah berencana untuk mengubah ketentuan tentang pengeluaran hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean, yang saat ini diperbolehkan maksimal 50 persen dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya.&nbsp; Namun, aturan ini akan dikoreksi menjadi 25 persen untuk pasar domestik. Fasilitas kawasan berikat memberikan insentif fiskal kepada pelaku industri dan tata kelolanya diatur PMK 131 Tahun 2018 jo PMK Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kawasan Berikat. Dengan dukungan KPKI, diharapkan program pemerintah terkait penguatan kawasan kepabeanan dapat berjalan efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua KPKI, Zulfikar Mahdanie, menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan stabilitas industri. Pihaknya mendukung penuh penguatan kawasan kepabeanan, namun meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap aturan terbaru mengenai pemangkasan kuota domestik. "Kami mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat kawasan kepabeanan, namun kami juga berharap agar pemerintah mempertimbangkan dampak dari perubahan kebijakan ini terhadap industri dan ekonomi nasional," ujar Ketua KPKI.&nbsp;

Konsultan Perpajakan dan Kepabeanan Indonesia mendukung program pemerintah untuk memperkuat kawasan kepabeanan.

KPKI Dukung Program Pemerintah Perkuat Kawasan Kepabeanan

&nbsp; JawaPos.com - Soekarno-Hatta Trade Facilitation Committee (STFC) menegaskan bahwa kebutuhan terbesar dalam perbaikan sektor kepabeanan saat ini adalah penyelarasan regulasi antar-kementerian, bukan pengalihan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada pihak swasta seperti SGS. Sikap ini disampaikan sebagai tanggapan atas munculnya diskusi publik terkait kemungkinan privatisasi fungsi tertentu dalam layanan kepabeanan. Ketua Umum STFC yang juga menjabat sebagai Direktur Utama FIN Logistics, Andrianto Soedjarwo, menyatakan bahwa rangkaian reformasi yang sedang dikerjakan DJBC sudah berjalan pada arah yang tepat. Ia menilai bahwa penyempurnaan seharusnya dilakukan melalui penguatan mekanisme yang telah dibangun, bukan dengan mengurangi peran institusi negara yang memegang fungsi strategis. "Yang dibutuhkan saat ini adalah harmonisasi regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Jangan setiap ada hambatan di lapangan, DJBC yang disalahkan. Padahal mereka hanya menerapkan aturan dari pemilik regulasinya," tegas Andrianto dalam keterangannya, Sabtu (6/12). Ia menyoroti bahwa salah satu hambatan utama dalam layanan kepabeanan adalah banyaknya aturan lintas lembaga yang saling tumpang tindih. Ketentuan teknis dari berbagai kementerian kerap diamanatkan kepada DJBC untuk dijalankan, namun minim sosialisasi, sehingga pelaksanaannya sering memunculkan kerancuan bagi pelaku usaha maupun petugas. "DJBC tidak bekerja sendirian. Mereka menjalankan banyak aturan lintas kementerian. Ketika aturan tidak jelas atau tidak tersosialisasi, yang disalahkan tetap DJBC," ujarnya. Menurut Andrianto, proses bisnis akan lebih cepat dan efisien apabila kementerian atau lembaga pembuat aturan turut aktif melakukan koordinasi dan sosialisasi. Langkah ini diyakini dapat mengurangi hambatan yang selama ini dikeluhkan dunia usaha. Ia menambahkan bahwa menggantikan peran DJBC dengan entitas swasta bukan solusi yang tepat. DJBC memiliki mandat penting sebagai penjaga perbatasan, pengaman penerimaan negara, dan penggerak fasilitasi perdagangan internasional. "Privatisasi bukan jawabannya. Reformasi yang dilakukan DJBC sudah menunjukkan hasil nyata, terutama dalam digitalisasi proses dan peningkatan transparansi. Yang perlu diperkuat adalah integritas, koordinasi, dan konsistensi antar-regulator," ujar Andrianto. STFC menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan reformasi DJBC serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memusatkan perhatian pada penguatan tata kelola. Menurut mereka, mengganti institusi yang sedang berbenah dan berkontribusi besar bagi perekonomian bukanlah langkah yang tepat. "Jika semua pemilik regulasi bergerak bersama, arus barang akan jauh lebih lancar dan ekosistem ekspor-impor akan semakin kompetitif," tutupnya.

STFC menegaskan perlunya penyelarasan regulasi di sektor kepabeanan, bukan privatisasi, untuk memperbaiki layanan dan mendukung perekonomian

Ramai Isu Privatisasi Bea Cukai, STFC Tegaskan untuk Fokus Perbaiki Regulasi Bukan Ganti Institusi

&nbsp; &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/anggito3-3812175304.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara resmi menyampaikan dukungannya terhadap proses deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha di Tanah Air.&nbsp;Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan salah satu upaya yang akan dilakukan Kemenkeu adalah memastikan untuk mempercepat proses kepabenanan, salah satunya agar barang impor tidak menumpuk di pelabuhan. Itu sebabnya, Bea Cukai akan memastikan agar tarif remidi atau tindakan perbaikan atau koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan atau kekurangan dalam perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor (PDRI), atau sanksi administrasi lainnya yang terkait dengan kegiatan kepabeanan bisa selesai dalam waktu 14 hari, dari sebelumnya 40 hari. Tarif remidi bea cukai adalah biaya tambahan yang dikenakan pada barang impor yang mengalami keterlambatan dalam proses kepabeanan. "Penetapan tarif remidi atau perlindungan yang lebih cepat yang dulunya dalam 40 hari. Sekarang kita upayakan berarti 14 hari di tim tarif dan dilaksanakan oleh teman-teman pihak cukai bersama dengan kementerian lembaga yang lain," kata Anggito dalam konferensi pers di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6). Tak hanya itu, Anggito juga memastikan seiring dengan penerapan kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, pihaknya akan menindaklanjuti dengan proses pengawasan impor atas komoditi yang lebih cepat, lebih handal dan mengintegrasikannya dengan sistem CESA di pihak cukai. Selain itu, memastikan relaksasi dari pelarangan terbatas atau Lartas terhadap 482 kode HS berjalan dengan lancar. Ia mengakui, saat ini teman-teman pihak cukai sudah mengidentifikasi jumlah HS tersebut. Terakhir, Kemenkeu yang dalam hal ini pihak cukai akan memastikan kelancaran proses bisnis dan bongkar muat di pelabuhan. "Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penundaan, penumpukan dan bahkan risiko terhadap ekonomi yang tinggi akibat proses yang mungkin tidak dapat dilanjutkan," pungkasnya. Sebelumnya, pemerintah secara resmi melakukan deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha. Ini dilakukan guna mendorong daya saing dan menciptakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.&nbsp;Salah satu aturan yang telah dirombak adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Juncto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, diubah menjadi Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Adapun deregulasi dilakukan telah memperhatikan berbagai usulan dari kementerian lembaga, asosiasi dan para stakeholder, serta regulatory impact analisis dan rapat kerja teknis. Di dalamnya, mencakup relaksasi impor terhadap 10 komoditas, diantaranya seperti produk kehutanan, pupuk bersubsidi, food tray untuk kebutuhan MBG hingga sepeda roda dua dan roda tiga.

Kemenkeu mempercepat proses kepabeanan dan mendukung deregulasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Cegah Barang Impor Menumpuk di Pelabuhan, Bea Cukai Percebat Proses Tarif Remidi dari 40 Hari jadi 14 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/ibu-menkeu-1509426323.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN yang berjalan cukup baik dan solid." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN yang berjalan cukup baik dan solid.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait pengiriman barang hibah sekolah luar biasa (SLB) yang tertahan. Kasus barang hibah yang tertahan tersebut menyedot perhatian masyarakat hingga memaksa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan inspeksi. Menkeu mendatangi Bea Cukai Soekarno-Hatta pada Sabtu (27/4). Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memastikan bahwa hari ini (29/4) DJBC akan merampungkan kasus barang hibah SLB yang tertahan tersebut. &rdquo;Bea Cukai Soekarno-Hatta akan menyelesaikannya Senin (29/4) dengan pihak SLB, diharapkan bisa selesai,&rdquo; ujar Ani dalam keterangan akun Instagram @smindrawati kemarin (28/4). Dia lantas menjelaskan kronologi persoalan tersebut. Kasus itu bermula dari tertahannya barang impor berupa 20 buah keyboard yang sebelumnya diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) DHL tertanggal 18 Desember 2022. Namun, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan tanpa keterangan apa pun, barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai (BTD). Lebih lanjut, dia menjelaskan, karena nilai barang itu di atas USD 1.500, DHL mengajukan untuk pemberitahuan impor barang khusus tertanggal 28 Desember 2022. DHL juga mengganti tujuannya, dari SLB sebagai badan menjadi perorangan, yakni dalam hal ini kepala SLB tersebut. Namun, sejak 17 Januari 2023, Bea Cukai meminta dokumen pendukung permohonan tersebut dan proses itu tidak dilanjutkan. &rdquo;Kondisi ini menyebabkan barang itu terkatung-katung dan dalam perlakuan Bea Cukai disebutkan sebagai barang yang tidak dikuasai,&rdquo; jelas dia. Belakangan diketahui, ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah untuk SLB. Sehingga, Bea Cukai akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait. &rdquo;Saya meminta Bea Cukai untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk kebutuhan dalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan bea masuk yang bisa dikecualikan untuk barang hibah, apalagi untuk keperluan SLB,&rdquo; jelas Menkeu. Selain kasus barang hibah SLB, Ani merespons dua kasus viral lainnya. Yakni, pengiriman sepatu dan action figure (robotik) yang keduanya dikeluhkan terkait bea masuk dan pajaknya. Ani pun memberikan arahan untuk kinerja layanan DJBC. &rdquo;Arahan saya jelas. Saya minta Bea Cukai terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) yang harus dilaksanakan oleh BC sesuai mandat UU, yaitu sebagai border protection, revenue collector, trade facilitator, dan industrial assistance,&rdquo; paparnya. (dee/c6/fal)

Menkeu mendatangi Bea Cukai Soekarno-Hatta pada Sabtu (27/4). Sri Mulyani memastikan akan merampungkan kasus barang hibah SLB tersebut.

Kerap Viral, Menkeu Sri Mulyani Minta Bea Cukai Proaktif Jelaskan Kebijakan Kepabeanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/Kapuspenkum-Kejagung-Ketut-Sumedana-Dery-1JPG-1089745858.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat konferensi Pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat konferensi Pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus-kasus korupsi masih menodai perjalanan 2023. Sepanjang tahun itu, ada ribuan kasus yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Belum termasuk kasus dugaan korupsi yang diusut jajaran KPK dan kepolisian. Beberapa di antara ribuan kasus tersebut adalah perkara besar yang melibatkan pejabat negara. Kejagung mencatat, penanganan kasus itu mampu menyelamatkan keuangan negara Rp 29,9 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan, angka tersebut merupakan akumulasi dari perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejagung mulai awal sampai akhir 2023. &rdquo;Sepanjang 2023, JAM Pidsus telah menangani beberapa perkara dengan total penyelamatan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara senilai Rp 29.983.884.854.798,&rdquo; ungkap dia kemarin (1/1). Bukan hanya dalam pecahan rupiah, JAM Pidsus Kejagung juga mencatat penyelamatan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara senilai USD 5,3 juta; SGD 364,2 ribu; RM 52,6 ribu; 24 ribu won; dan 56 pfennig Jerman. Berdasar data dari JAM Pidsus Kejagung, total ada 6.601 perkara dugaan korupsi yang mereka tangani pada 2023. Sebanyak 1.699 di antara ribuan perkara tersebut sudah sampai pada tahap eksekusi putusan. Lalu, 1.674 perkara masih diselidiki, 1.462 perkara masuk tahap penyidikan, serta 1.766 perkara sudah penuntutan. Korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menyeret nama mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate adalah salah satu perkara besar yang ditangani JAM Pidsus Kejagung. Selain dugaan korupsi, Ketut mengungkapkan bahwa JAM Pidsus Kejagung turut menangani kasus dugaan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lalu, perkara dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai. &rdquo;Jumlah penyelamatan keuangan negara dari penanganan tindak pidana perpajakan dan TPPU sebesar Rp 14.034.076.735,&rdquo; jelasnya. Khusus untuk penanganan perkara dugaan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan TPPU, JAM Pidsus Kejagung telah mengeksekusi 210 perkara. Dari ratusan perkara itu, mereka berhasil mengembalikan keuangan negara lewat pembayaran denda, uang pengganti, hasil lelang, dan biaya perkara. Yang terbesar berasal dari pembayaran denda. &rdquo;Sebesar Rp 13.103.684.273,&rdquo; kata Ketut. Sisanya Rp 211.377.000 uang pengganti, Rp 1.520.419.356 hasil lelang, dan 671.500 biaya perkara. Selain JAM Pidsus Kejagung, sepanjang 2023 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) telah menangkap ratusan buron atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui program Tangkap Buronan (Tabur). Mulai Januari sampai 18 Desember 2023, sebanyak 138 buron ditangkap. Termasuk buron perkara dugaan tindak pidana korupsi. &rdquo;Buron dalam perkara tindak pidana korupsi 79 orang dan buron dalam perkara nontindak pidana korupsi 59 orang,&rdquo; beber Ketut. Atas capaian tersebut, Ketut menuturkan bahwa pimpinan Kejagung telah menyampaikan apresiasi. Mereka memastikan akan terus mengupayakan seluruh jajaran Kejagung mampu melanjutkan kinerja yang sudah baik pada 2023. &rdquo;Dan, semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi untuk berkinerja lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program kejaksaan dan penegakan hukum,&rdquo; tuturnya. (syn/c14/oni)

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan ribuan kasus korupsi sepanjang 2023.

Kejaksaan Agung Usut 6.601 Kasus Korupsi Selama 2023, Selamatkan Rp 29,9 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/impor-3429561798.jpg" alt="ILUSTRASI Peti kemas muat barang-barang yang diekspor/impor." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Peti kemas muat barang-barang yang diekspor/impor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag tersebut ditetapkan pada 11 Desember 2023 dan akan mulai berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkannya atau 10 Maret 2024. Pokok pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 diantaranya adalah penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post-border ke border dan relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 juga mengatur fasilitas impor bahan baku bagi industri pemegang angka pengenal importir-produsen status Authorized Economic Operator dan mitra utama kepabeanan. "Melihat perkembangan dunia sekarang ini, ekspor dan impor perlu kita tata agar tidak merugikan Indonesia. Di seluruh dunia juga begitu, impor diatur dan ekspor dipermudah. Salah satunya, mengembalikan pengawasan border untuk sejumlah barang," ungkap Mendag Zulkifli Hasan, dalam keterangan resmi Kemendag, Rabu (20/12). Mendag Zulkifli Hasan juga mengungkapkan, komoditas yang pengawasan impornya dikembalikan dari post-border ke border antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi, serta kosmetik dan obat tradisional dengan tujuan untuk menertibkan impor barang. Secara umum, dalam masa transisi pemberlakuan Permendag ini, Mendag Zulkifli Hasan mengimbau agar para importir membuat perencanaan yang baik dalam melakukan impor. "Saya harap para kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh wilayah Jawa Tengah dapat membantu menyosialisasikan Permendag ini kepada para pelaku usaha di wilayahnya masing-masing, sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan pemahaman terhadap aturan impor dengan benar,"&nbsp;kata Zulhas, sapaan Mendag Zulkifli Hasan. Sosialisasi digelar secara hibrid, dihadiri secara fisik oleh 650 peserta dari asosiasi, surveyor, pemangku kepentingan, pelaku usaha, serta Dinas Provinsi Jawa Tengah. "Kebijakan ini memang sudah ditunggu-tunggu pelaku usaha karena banyak sekali kebijakan atau perubahan, baik yang bersifat relaksasi maupun pengaturan atau penataan, terhadap kebijakan perdagangan luar negeri khususnya kebijakan impor,"&nbsp;kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso

Komoditas yang pengawasan impornya dikembalikan ke border antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik dan obat tradisional.

Perketat Impor Kosmetik, Alas Kaki, hingga Elektronik, Pemerintah Kembalikan Pengawasan dari Post-Border ke Border

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dollar-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi - Sejumlah uang asing saat dilakukan penghitungan dan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Soetta Tangerang, Banten." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Sejumlah uang asing saat dilakukan penghitungan dan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Soetta Tangerang, Banten.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Tangerang, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta (Soetta) melakukan sembilan kali penindakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) karena kedapatan membawa uang tunai dari luar negeri melebihi ketentuan kepabeanan.

Bea Cukai Soetta melakukan sembilan kali penindakan terhadap WNI karena kedapatan membawa uang tunai dari luar negeri melebihi ketentuan kep

Bea Cukai Soetta Lakukan Sembilan Kali Penindakan Pembawa Uang Tunai dari Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_55_15_sederhanakan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terhitung mulai 1 Januari 2023, pemerintah menerapkan ketentuan baru terkait kepabeanan di bidang ekspor. Itu seiring dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2022.  Pemerintah berharap, ketentuan kepabeanan yang baru di bidang ekspor tersebut bisa mendukung terciptanya ekosistem ekspor yang kondusif di Indonesia. Sebab, didukung payung hukum yang lebih jelas dan tegas.  Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, PMK 155/PMK.04/2022 merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan kepabeanan terkait ekspor sebelumnya. "Kami berupaya memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor," jelasnya di Jakarta Rabu (28/12).  Nirwala melanjutkan, upaya itu dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan modernisasi sistem. "Selain itu, ini adalah salah satu langkah kami dalam upaya mendukung percepatan ekosistem logistik nasional," katanya.  PMK tersebut mengatur hal-hal yang lebih spesifik terkait proses ekspor barang. Di antaranya, penegasan ketentuan dan mekanisme penyampaian pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dapat dilakukan secara berkala untuk barang-barang tertentu.  Kemudian, ketentuan ekspor konsolidasi dan kewajiban konsolidatornya, penegasan mekanisme penjaluran dan pemeriksaan fisik barang, ketentuan pemuatan dan pengangkutan barang, hingga upaya mendukung perbaikan sistem logistik melalui national logistic ecosystem (NLE).  Nirwala menggarisbawahi bahwa PMK itu akan berlaku mulai 1 Januari 2023. Dia berharap, berlakunya peraturan itu dapat memberikan payung hukum yang jelas serta kemudahan dalam ekspor.  "Sehingga berdampak positif terhadap percepatan arus logistik dan mampu membentuk ekosistem ekspor yang kondusif," jelasnya.

Mulai 1 Januari 2023, Berlaku Ketentuan Baru Kepabeanan Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppatk-bali-jadi-tempat-pelanggaran-tertinggi-pembawaan-uang-tunai_m_.jpg" alt="Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat diwawanncara JawaPos.com di kantornya" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat diwawanncara JawaPos.com di kantornya</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; &nbsp;Laporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia mengalami kelonjakan yang cukup signifikan. Dari data yang dilaporkan pihak Dirjen Bea dan Cukai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga September 2018, tercatat terjadi 304 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasi terjadinya dugaan pelanggaran, sebagian besar terjadi di Ngurah Rai Denpasar, Bali. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 137 pelanggaran (45,1 persen). Setelah Ngurah Rai, disusul Soekarno-Hatta sebanyak 60 laporan (19,7 persen), kemudian Batam 49 laporan (16,1 persen), Kuala Namu 13 laporan(4,3 persen) dan Pekanbaru 8 laporan (2,3 persen). Menanggapi hal ini, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rai membenarkan jika 'Pulau Dewata' tersebutu menjadi zona merah tertinggi perihal pelanggaran pembawaan uang tunai. "Berdasarkan analisis PPATK pembawaan uang tunai Bandara Ngurah Rai memiliki resiko tertinggi. Sementara itu analisis berdasarkan angkutan' pesawat udara, memiliki resiko tertinggi," kata Dian kepada JawaPos.com, Rabu (21/11). Menurut Dian, tingginya angka pelanggaran tersebut, disebabkan karena Bali merupakan kota wisata." Bali merupakan daerah wisata manca negara, maka penyumbang terbesar adalah wisatawan manca negara itu," jelasnya. LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK. Laporan ini mulai efektif per Januari 2006. &nbsp; Selama September 2018, tidak terdapat LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK. &nbsp; Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama September 2018, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006- September 2018 tercatat tetap sebanyak 22.408 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (60,1 persen) dan Batam (34,2 persen). &nbsp; &nbsp; &nbsp;

PPATK: Bali Jadi Tempat Pelanggaran Tertinggi Pembawaan Uang Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/birokrasi-kepabeanan-diklaim-bebas-uang-pelicin_m_203183.jpeg" alt="Aktivitas konsultasi dan kepengurusan kepabeanann di Custom Center kampus STIESIA." width="100%">
<figcaption>Aktivitas konsultasi dan kepengurusan kepabeanann di Custom Center kampus STIESIA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eksportir dan importir kerap dihadapkan dengan birokrasi kepabeanan yang berbelit. Misal, adanya ongkos kelancaran agar peti kemas dapat keluar dari pelabuhan. Namun hal itu ditampik sejumlah pihak. Sekretaris Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) Medy Prakoso mengatakan, sudah tidak ada lagi ongkos kelancaran atau apapun. Karena sekarang kepengurusan kepabeanan sudah semakin mudah. Kemudahan dirasakan eksportir dan importir sejak adanya kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) yang digagas Kementerian Keuangan. Salah satu dampaknya adalah pemanfaatan sistem online untuk semua jenis kepengurusan birokrasi kepabeanan. "Ongkos kelancaran dan uang pelicin sudah tidak ada lagi. Jadi prosedur dan birokrasi sudah tidak sulit lagi. Bukan lagi zaman jahiliyah," kata Medy ditemui JawaPos.com di sela acara Customs Goes to Campus di STIESIA, Surabaya, Selasa (10/4). Eksportir dan importir harus tahu aturan dan prosedurnya. Banyak instansi yang membuka kursus ekspor impor. "Kami terbuka bagi para importir atau eksportir baru yang ingin belajar. Dalam setahun kami buka kursus tiga kali," kata Medy. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai (KPPBC) Tanjung Perak Syahrial Budi juga menampik sulitnya birokrasi pengurusan ekspor impor. Menurutnya, kesulitan dan birokrasi yang berbelit disebabkan banyak eksportir atau importir yang kurang paham aturan. "Itulah kenapa biasanya importir atau eksportir selalu memanfaatkan pihak ketiga," kata Syahrial. KPPBC Tanjung Perak sendiri sudah memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga eksportir atau importir tak perlu repot datang ke kantor KPPBC. Soal durasi kepengurusan administrasi kepabeanan, KPPBC juga punya batasan waktu. Jika dokumen kepengurusan yang dibutuhkan lengkap dan sesuai, maka sehari jadi. Jika tidak, kepengurusan akan memakan waktu maksimal 3 hari. "Kalau prosedurnya sudah lewat yang dijanjikan, eksportir atau importir dapat melakukan pengaduan. Jadi kami nggak bisa semena-mena karena sudah ada batas waktunya," kata Syahrial Ketua Custom Center dan Laboratorium Bea dan Cukai STIESIA Anindita Budiarti menambahkan, kemudahan mengurus kepabeanan ekspor impor juga difasilitasi. Salah satunya melalui fasilitas custom center di kampus STIESIA. Peruntukkannya terbuka bagi masyarakat umum yang bergerak di bidang ekspor impor. Custom center itu membantu meringankan kesulitan akibat birokrasi kepabeanan yang berbelit belit. Penanganannya berupa konsultasi yang dilakukan petugas dari KPPBC Tanjung Perak. "Custom Center itu perwujudan dari atau perpanjangan tangan dari KPPBC Tanjug Perak. Meski memang belum nasional. Jadi semua eksportir dan importir dapat konsultasi di Custom Center ini," imbuh Anindita.

Birokrasi Kepabeanan Diklaim Bebas Uang Pelicin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepabeanan

Berita Terkini