<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-2-1.jpg" alt="Hakim Itong mengenakan rompi oranye KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Hakim Itong mengenakan rompi oranye KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat dikejutkan dengan kabar pengangkatan seorang mantan terpidana kasus korupsi, Itong Isnaeni Hidayat, menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kabar ini dikonfirmasi Humas PN Surabaya, S Pujiono. Ia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, pihak PN Surabaya menerima SK pengangkatan Itong, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). "Baik, jadi kami Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu yang lalu terima SK dari Mahkamah Agung. Isinya bahwa mengangkat yang bersangkutan sebagai PNS di PN Surabaya," ujar Pujiono ketika dikonfirmasi, Kamis (28/8). Sebagai informasi, Itong Isnaeni merupakan eks hakim PN Surabaya yang pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap pada Maret 2022 lalu. Itong terbukti menerima suap pengurusan perkara perdata pembubaran PT Soyu Giri Primedika (PT SGP). Atas perbuatannya, Itong Isnaeni diganjar 5 tahun penjara. "Cerita awalnya, saat beliau ini terkena masalah, MA mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Kemudian setelah proses dan sebagainya, sampai persidangan dan hukuman, keluar SK dari Presiden yang memberhentikan (Itong) dari jabatan hakim," imbuh Pujiono. Kemudian pada 7 Agustus 2025, lanjut Pujiono, PN Surabaya menerima SK Pengangkatan Itong Isnaeni sebagai PNS di Surabaya. Pihaknya berupaya koordinasi dan konsultasikan dengan Mahkamah Agung. "Kami tadi sudah ketemu dengan Pak Ketua bahwa sampai saat ini belum memanggil yang bersangkutan karena belum tahu yang bersangkutan sudah terima SK atau belum. Jadi itu masalahnya," terangnya. Terkait posisi jabatan, sesuai dengan yang tercantum dalam SK Mahkamah Agung, Itong tidak lagi sebagai Hakim, melainkan Klerk Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Negeri Surabaya. "SK ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022, dan dikeluarkan pada 7 Agustus 2025 kemarin. Jadi kalau melihat dari ininya (SK MA), dia di kepaniteraan (unit administrasi di pengadilan)," tukas Itong.&nbsp;

Mantan terpidana kasus korupsi, Itong Isnaeni Hidayat, diangkat sebagai ASN di PN Surabaya, mengejutkan publik.

Eks Terpidana Korupsi Diangkat Jadi ASN di PN Surabaya, tapi Bukan Lagi Sebagai Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/hakim-itong-vonis.jpg" alt="DENGARKAN PUTUSAN: Sidang pembacaan putusan kasus korupsi dengan terdakwa Itong Isnaeni Hidyat berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (25/10). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DENGARKAN PUTUSAN: Sidang pembacaan putusan kasus korupsi dengan terdakwa Itong Isnaeni Hidyat berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (25/10). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Itong Isnaeni Hidayat dihukum pidana lima tahun penjara. Ganjaran itu dua tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni tujuh tahun penjara.  Majelis hakim yang diketuai Tongani menyatakan bahwa terdakwa Itong terbukti bersalah menerima suap Rp 545 juta dari para pencari keadilan.  ’’Mengadili, menyatakan terdakwa Itong Isnaeni Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,’’ kata hakim Tongani saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa (25/10).  Selain itu, hakim Tongani dkk yang juga kolega Itong sesama pejabat peradilan yang berdinas di Pengadilan Negeri Surabaya menghukum terdakwa membayar denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Itong juga dihukum mengembalikan uang suap Rp 390 juta subsider enam bulan kurungan. Pidana subsider pengganti pengembalian uang itu juga lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum selama setahun kurungan.  Itong dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama. Itong terbukti menerima suap Rp 450 juta dari advokat RM Hendro Kasiono untuk mengabulkan dua perkara permohonan yang sedang disidangkannya.  Itong melalui panitera pengganti Moch. Hamdan menerima Rp 400 juta dari Hendro untuk mengabulkan permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika yang diajukan klien pengacara itu. Hendro sebelumnya juga memberikan Rp 50 juta kepada Itong melalui Hamdan agar permohonan penetapan ahli waris Made Sri Manggalawati yang diajukannya dikabulkan. Permohonan tersebut pada akhirnya dikabulkan Itong.  Selain itu, Itong terbukti menerima gratifikasi sebagaimana Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan pada dakwaan kumulatif kedua. Gratifikasi yang diterima Itong sebesar Rp 95 juta. Masing-masing Rp 45 juta dari advokat Dodik Wahyono untuk perkara perdata sengketa tanah di Kalisari, Wonorejo, dan Rp 50 juta dari advokat Darmaji untuk perkara tanah di Lontar.  Itong tetap tidak mengakui perbuatannya. Namun, majelis hakim justru memangkas hukumannya. Sementara itu, Hamdan dan Hendro yang sudah mengakui perbuatannya justru tidak mendapat pengurangan hukuman. Keduanya yang juga menjadi terdakwa dalam berkas terpisah masing-masing dihukum empat tahun penjara oleh hakim. Hukuman itu sama dengan tuntutan jaksa.  ’’Saya mengajukan banding bukan karena tidak mau mengakui, tetapi saya benar-benar tidak pernah menerima uang dari Hendro,’’ kata Itong.  HUKUMAN TIGA TERDAKWA PENGATURAN PERKARA  Terdakwa:  - Itong Isnaeni Hidayat  Vonis:  - 5 tahun penjara, denda Rp 300 juta, uang pengganti Rp 390 juta  Tuntutan:  - 7 tahun penjara, Rp denda 300 juta, uang pengganti Rp 390 juta  Sikap terdakwa:  - Berbelit-belit selama persidangan dan tidak mengakui perbuatannya  Terdakwa:  - Moch. Hamdan  Vonis:  - 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta, uang pengganti Rp 46 juta  Tuntutan:  - 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta, uang pengganti Rp 46 juta  Sikap terdakwa:  - Kooperatif dan mengakui perbuatannya  Terdakwa:  - RM Hendro Kasiono  Vonis:  - 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta  Tuntutan:  - 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta  Sikap terdakwa:  - Kooperatif dan mengakui perbuatannya

Terima Suap, Hakim Itong Dihukum Lima Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/hakim-itong.jpg" alt="AJUKAN PEMBELAAN: Terdakwa Itong Isnaeni Hidayat (di layar monitor) sedang mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AJUKAN PEMBELAAN: Terdakwa Itong Isnaeni Hidayat (di layar monitor) sedang mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Itong Isnaeni Hidayat dituntut pidana 7 tahun penjara. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu oleh jaksa penuntut umum KPK dinyatakan terbukti menerima Rp 450 juta dari RM Hendro Kasiono untuk mengabulkan permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang diajukan advokat tersebut. Itong juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.  ”Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Itong Isnaeni Hidayat telah melakukan tindak pidana dengan menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,’’ kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa.  Uang itu memang diterima M. Hamdan sebagai panitera pengganti. Hanya, Itong mengetahui bahwa Hamdan telah menerima uang yang akan diserahkan kepadanya.  Hamdan saat menerima uang tersebut juga bertindak sebagai representasi dari Itong. Jaksa Wawan juga menolak bantahan Itong yang dianggap tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi lain dan bukti-bukti yang dibeberkan dalam persidangan.  ”Bantahan-bantahan terdakwa tidak berdasar karena tidak didukung bukti yang cukup sehingga patut untuk dikesampingkan. Bantahan Itong hanya bantahan sepihak yang sengaja diperluas,’’ ucapnya.  Uang itu juga terbukti memengaruhi Itong dalam mengadili perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diajukan pemohon Achmad Prihantoyo melalui Hendro sebagai pengacaranya. Buktinya, Itong pernah mengatakan kepada Hamdan akan mengabulkan permohonan tersebut karena sudah telanjur berjanji kepada Hendro untuk memenangkannya.  ”Itong dalam mengadili perkara tersebut sudah tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan. Melainkan semata-mata karena uang yang diberikan Hendro,’’ katanya.  Selain itu, jaksa Wawan dkk juga menyatakan Itong telah menerima gratifikasi berupa uang suap yang diberikan beberapa pihak agar memenangkan perkara mereka. Di antaranya, Itong telah menerima Rp 50 juta dari Hendro untuk mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Made Sri Manggalawati. Hakim itu juga terbukti menerima Rp 50 juta dari advokat Darmaji dan Rp 45 juta dari advokat Dodik Wahyono.  Total uang yang sudah diterima Itong terkait perkara yang disidangkan senilai Rp 595 juta. Sebanyak Rp 390 juta sudah dinikmatinya. Karena itu, Itong juga dituntut pidana tambahan untuk mengembalikan uang suap Rp 390 juta yang sudah dinikmatinya kepada negara.  Uang itu harus dikembalikan Itong maksimal sebulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Itong senilai uang tersebut akan disita negara. Namun, jika masih belum cukup, Itong harus menjalani pidana tambahan setahun penjara.  Perbuatan Itong dianggap telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, Itong juga tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. Dia justru memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lain serta bukti-bukti di persidangan.  Menanggapi tuntutan tersebut, Mulyadi, pengacara terdakwa Itong, menyatakan keberatan. Dia akan menyampaikannya dalam pembelaan pekan depan. ”Menurut kami, dakwaan jaksa KPK memutarbalikkan fakta. Karena fakta yang sebenarnya Itong tidak menerima gratifikasi dan tidak memberi janji apa pun terkait penanganan perkara,’’ kata Mulyadi.  SUAP YANG DITERIMA ITONG VERSI JAKSA  - Rp 450 juta untuk pembubaran PT SGP  - Rp 50 juta untuk permohonan penetapan ahli waris  - Rp 50 juta gratifikasi  - Rp 45 juta gratifikasi  - Total yang diterima Rp 595 juta  - Yang sudah dinikmati Rp 390 juta  TUNTUTAN  - Pidana 7 tahun penjara  - Denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan  - Mengembalikan Rp 390 juta subsider 1 tahun penjara

Terima Rp 595 Juta, Hakim Itong Dituntut Tujuh Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220927-WA0026_1.jpg" alt="Sidang dugaan korupsi dengan terdakwa hakim nonaktif PN Surabaya Itong Isnaeni, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan korupsi dengan terdakwa hakim nonaktif PN Surabaya Itong Isnaeni, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dituntut dengan hukuman tujuh tahun penjara dalam sidang lanjutan dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).  ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Itong Isnaeni Hidayat dengan pidana penjara selama 7 tahun, dan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan serta wajib menjalani tahanan,” kata jaksa Wawan Yunarwanto seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, jaksa berkeyakinan bahwa hakim Itong telah menerima suap dari beberapa perkara yang ditanganinya sebagai hakim PN Surabaya.  ”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf c UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Wawan.  Dalam persidangan itu, selain hukuman kurungan, hakim nonaktif Itong juga diganjar dengan tuntutan membayar uang pengganti sebesar Rp 300 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar, hakim Itong wajib menjalani hukuman pengganti selama 1 tahun kurungan.  Kuasa hukum Itong Inaeni Hidayat, Mulyadi mengatakan, atas tuntutan hakim Itong, kuasa hukumnya berencana mengajukan nota pembelaan (pleidoi). ”Kami akan ajukan pleidoi, pada saatnya sidang berikut, karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada,” kata Mulyadi.  Sidang perkara tindak pidana korupsi gratifikasi suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Atas perkara itu, Itong didakwa bersama dengan M. Hamdan selaku Panitera Pengganti, dan Hendro Kasiono seorang pengacara, dalam berkas terpisah. Total suap yang diterima dalam perkara ini mencapai Rp 545 juta.  Hakim Itong dan Panitera Pengganti M. Hamdan dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Itong Isnaeni dan Hamdan sebagai penerima suap didakwa pasal kesatu: pasal 12 huruf c UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua: pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1.  Sedangkan, terdakwa Hendro Kasiono sebagai pemberi suap didakwa kesatu: pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua: pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hakim Itong Isnaeni Dituntut 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image.png" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Itong Isnaeni Hidayat dipindahkan penahanannya dari Jakarta ke Rutan Medaeng pada 7 Juni 2022. Meski dikenal sebagai hakim senior yang biasa memutus banyak perkara di PN Surabaya, Itong tidak mendapat perlakuan istimewa.  Saat ini ia menghuni sel isolasi. Ruang itu berisi sekitar 200 tahanan limpahan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejari Tanjung Perak. Menghuni sel dengan ukuran kurang lebih 6 x 10 meter dengan penghuni sekitar 200 tahanan.  Kepala Rutan Medaeng Wahyu Hendrajati mengatakan, Itong memiliki riwayat darah tinggi. Karena itu, pihak Rutan Medaeng sudah menyediakan obat untuk Itong. Tentu saja selalu konsultasi dengan dokter rutan.  Hendra meyakinkan bahwa kondisi Itong saat ini baik dan sehat. “Alhamdulillah, sehat. Beliau ada riwayat darah tinggi. Tapi sudah ada obatnya,” ujar Hendra, sapaan Wahyu Hendrajati seperti dikutip Radar Surabaya, Kamis (16/6)  Masih menurut Hendra, hakim Itong dipindahkan dari isolasi, Selasa (14/6). Pihaknya belum memastikan akan dipindah ke blok mana. Yang pasti, Itong diperlakukan layaknya tahanan-tahanan lainnya.  Sebelumnya Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya I Ketut Suwarta menegaskan, tak ada perlakuan istimewa terhadap hakim Itong Isnaeni Hidayat kendati statusnya sebagai hakim senior. Itong akan menjalani sidang perdana pada 21 Juni di PN Tipikor. “Tidak ada perlakuan istimewa terhadap hakim Itong. Semua sama saja,” ujar Ketut.  Rencananya, sidang hakim Itong akan digelar secara offline. Artinya, Itong datang langsung ke PN Tipikor dan duduk di kursi terdakwa. Selain Itong Isnaeni Hidayat (hakim), Hamdan (panitera pengganti) dan Hendro Kasiono (pengacara) juga akan disidangkan pada 21 Juni 2022.

Huni Sel Isolasi, Hakim Itong Ditempatkan Bersama 200 Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220607-WA0027.jpg" alt="Hakim Itong dibawa ke rutan. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Hakim Itong dibawa ke rutan. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat mulai ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng pada Selasa (7/6).  Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji menegaskan tidak ada perlakuan istimewa untuk Itong.  ”Sesuai SOP penerimaan tahanan pada masa pandemi, yang bersangkutan (Itong) harus masuk sel isolasi terlebih dahulu,” ujar Zaeroji.  Sel isolasi itu khusus untuk pengendalian Covid-19. Seperti tahanan lain, Itong akan diisolasi selama 7–14 hari.  ”Semua warga binaan harus diperlakukan sama, tanpa diskriminasi,” ucap Zaeroji.  Sementara itu, Karutan Surabaya Wahyu Hendrajati mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan Itong sekitar pukul 11.00 WIB. Itong diantar Jaksa KPK Yosi A. Herlambang dan tim pengantar tahanan.  ”Setelah proses registrasi, langsung masuk ke sel isolasi,” ujar Wahyu.  Wahyu menyebut telah berkoordinasi dengan KPK terkait kesehatan Itong. Sehingga, ketika ada masalah kesehatan, pihaknya bisa melakukan tindakan yang diperlukan.  ”Dokter rutan sudah komunikasi dengan KPK, agar pelayanan kesehatan yang kami berikan bisa sesuai kebutuhan yang bersangkutan,” terang Wahyu.  Hakim Itong dikenal sebagai sosok yang memiliki rekam jejak kontroversial. Bahkan sejak dia belum ditugaskan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  Dia pernah mendapat sanksi dari Mahkamah Agung (MA) saat berdinas di PN Tanjung Karang, Lampung, pada 2012. Ketika itu, Itong yang menjadi hakim anggota membebaskan terdakwa Satono, mantan bupati Lampung Timur, yang didakwa korupsi Rp 119 miliar.  Dia juga membebaskan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya, terdakwa korupsi Rp 28 miliar. Itong dianggap melanggar Keputusan Ketua MA Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Dia lalu dimutasi ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.  Selama berdinas di PN Surabaya, Itong pernah membuat putusan-putusan kontroversial. Salah satunya, menghukum tiga terdakwa mafia tanah enam bulan penjara. Tiga orang itu adalah Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi, dan Subagyo. Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam program pemberantasan mafia tanah Polda Jatim.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemeriksaan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Hakim PN, Itong Isnaeni Hidayat. Itong diamankan pada Jumat (11/2).

Hakim Itong Mulai Mendekam di Rutan Medaeng Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antarafoto-kpk-tahan-hakim-pn-surabaya-20012022-dr-03.jpg" alt="Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Dhemas Reviyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Dhemas Reviyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran uang dalam setiap sidang perkara yang dipimpin tersangka hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat (IIH).  Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengtakan, tim penyidik KPK melakukan pendalaman tersebut dengan memeriksa enam saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur, Selasa (8/3).  Adapun enam saksi yang diperiksa yakni, Panitera PN Surabaya Kelas IA Khusus R. Joko Purnomo, tiga pengacara, yaitu Rachmat Harjono Tengadi, Darmaji, dan Dodik Wahyono, serta dua pihak swasta, yakni Ahmad dan Made Sri Manggalawati. Mereka hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan didalami pengetahuannya tentang dugaan aliran sejumlah uang untuk setiap penanganan perkara yang sidangnya dipimpin tersangka Itong.  Untuk diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap penanganan perkara di PN Surabaya, Jawa Timur. Mereka adalah Itong dan panitera pengganti nonaktif PN Surabaya Hamdan (HD) sebagai penerima suap serta pengacara sekaligus kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK) sebagai pemberi suap.  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Itong selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Hendro sebagai kuasa hukum perusahaan tersebut.  Dalam penanganan perkara itu, KPK menduga ada kesepakatan antara Hendro dan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim.  KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara tersebut berkisar Rp1,3 miliar, dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri hingga tingkat putusan Mahkamah Agung (MA).  Sebagai langkah awal realisasi uang Rp1,3 miliar itu, Hendro menemui Hamdan, lalu meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro.  Untuk memastikan persidangan perkaranya berjalan sesuai dengan harapan, Hendro diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan menggunakan istilah "upeti" demi menyamarkan maksud dari pemberian uang.  KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamdan diduga selalu dilaporkan oleh Hamdan kepada Itong. KPK pun menyebutkan putusan yang diinginkan Hendro adalah agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.  Hamdan lalu menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong. Itong menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang.  Pada tanggal 19 Januari 2022, uang imbalan diserahkan Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp140 juta untuk Itong.  Di samping itu, KPK menduga pula Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya sehingga hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

KPK Telisik Aliran Duit untuk Itong Saat Pimpin Sidang Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antarafoto-kpk-tahan-hakim-pn-surabaya-20012022-dr-03.jpg" alt="Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Dhemas Reviyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Dhemas Reviyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>) panggil dua staf Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rasja dan Pungki dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap penanganan perkara yang menjerat hakim nonaktif <a href="https://www.jawapos.com/tag/itong-isnaeni-hidayat/">Itong Isnaeni Hidayat</a> (IIH).  ”Hari ini (9/3), dua staf PN Surabaya, yakni Rasja serta Pungki, dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">PN Surabaya</a> untuk tersangka IIH,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Rabu (9/3).  Pemeriksaan tersebut, lanjut Ali, dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. Selain dua staf PN Surabaya itu, KPK juga memanggil empat saksi lain. Mereka adalah Asmari selaku pengacara, notaris Juarayu Setyarini, dan dua pihak swasta, Merine Harie Saputri serta Yusianto.  KPK telah menetapkan Itong bersama Panitera Pengganti nonaktif PN Surabaya Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima suap. Dan pengacara sekaligus kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) yakni Hendro Kasiono (HK) sebagai tersangka pemberi suap.  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, Itong selaku hakim tunggal PN Surabaya, menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Hendro sebagai kuasa hukum perusahaan tersebut. Dalam penanganan perkara itu, KPK menduga ada kesepakatan antara Hendro dan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim.  KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara tersebut berkisar Rp 1,3 miliar, dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri hingga tingkat putusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahkamah-agung/">Mahkamah Agung</a> (MA). Sebagai langkah awal realisasi uang Rp 1,3 miliar itu, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro.  Untuk memastikan persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, Hendro diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan menggunakan istilah upeti demi menyamarkan maksud dari pemberian uang.  KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamdan diduga selalu dilaporkan Hamdan kepada Itong. KPK pun menyebutkan putusan yang diinginkan Hendro adalah agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar.  Hamdan lalu menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong. Itong menyatakan bersedia dengan imbalan sejumlah uang. Pada 19 Januari, uang tersebut diserahkan Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp 140 juta yang diperuntukkan bagi Itong.  KPK juga menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya. Hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

KPK Panggil Dua Staf PN Surabaya Terkait Penyidikan Kasus Hakim Itong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KPK-amankan-barang-bukti-1.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua saksi perihal dugaan aliran sejumlah uang untuk tersangka hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH) terkait pengurusan perkara. Dua saksi merupakan wiraswasta yakni Mahmud Ali Zain dan Abdul Majid.  KPK memeriksa keduanya di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Kamis (10/2) untuk tersangka Itong dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya.  ”Keduanya hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait alasan diajukannya permohonan pembubaran PT SGP (Soyu Giri Primedika) ke PN Surabaya dan juga mengenai adanya dugaan pemberian sejumlah uang untuk tersangka IIH agar permohonan dimaksud dikabulkan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti diansir dari Antara di Jakarta, Senin (14/2).  Selain dua saksi itu, KPK pada Kamis (10/2) juga memeriksa Panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas IA Khusus R Joko Purnomo sebagai saksi untuk tersangka Itong. ”Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan tugas saksi sebagai panitera dan komunikasi saksi dengan tersangka HD selama proses persidangan perkara PT SGP,” ucap Ali.  KPK telah menetapkan Itong bersama Panitera Pengganti pada PN Surabaya nonaktif Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima. Sementara tersangka pemberi adalah pengacara dan kuasa dari PT SGP Hendro Kasiono (HK).  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, Itong selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT SGP. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah Hendro.  Diiduga ada kesepakatan antara Hendro dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara itu sejumlah sekitar Rp 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung.  Sebagai langkah awal realisasi dari uang Rp 1,3 miliar itu, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro. Untuk memastikan proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, Hendro diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan dengan menggunakan istilah upeti untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.  KPK mengungkapkan, setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamadan diduga selalu dilaporkan Hamdan kepada Itong. KPK menyebut putusan yang diinginkan Hendro di antaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar.  Hamdan menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong. Itong pun menyatakan bersedia dengan imbalan sejumlah uang. Pada 19 Januari, uang lalu diserahkan Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp 140 juta yang diperuntukkan bagi Itong.  KPK juga menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya dan hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Tersangka Itong dan Hamdan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal asal 12 huruf c atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sementara tersangka Hendro sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Konfirmasi Dua Saksi Soal Aliran Uang untuk Hakim Itong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalami penunjukan tersangka Itong Isnaeni Hidayat (IIH) sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan PT Soyu Giri Primedika (SGP) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  KPK memeriksa Wakil Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Dju Johnson Mira Mangngi di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Jumat (11/2). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat dalam penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Surabaya.  ”Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan terbitnya penetapan penunjukan tersangka IIH sebagai Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan PT SGP,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (14/2).  Selain itu, KPK pada Jumat (11/2) juga telah memeriksa empat saksi untuk tersangka Itong. Yakni dua advokat Michael Christ Harianto dan Yeremias Jeri Susilo, Lilia Mustika Dewi selaku pengacara di Kantor Advokat RM Hendro Kasiono, dan Harvien Dyah Oktiyana selaku Staf Accounting PT Teduh Karya Utama.  ”Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses persidangan gugatan PT SGP di PN Surabaya,” ucap Ali.  KPK telah menetapkan Itong bersama Panitera Pengganti pada PN Surabaya nonaktif Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima. Sementara itu, tersangka pemberi adalah pengacara dan kuasa dari PT SGP Hendro Kasiono (HK).  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, Itong selaku hakim tunggal pada PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT SGP. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah Hendro.  Diduga ada kesepakatan antara Hendro dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara itu sekitar Rp 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung.  Sebagai langkah awal realisasi dari uang Rp 1,3 miliar itu, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar hakim yang menangani perkara bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro. Untuk memastikan proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, Hendro diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan dengan menggunakan istilah upeti untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.  KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamadan diduga selalu dilaporkan Hamdan kepada Itong. KPK menyebut putusan yang diinginkan Hendro di antaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar.  Hamdan lalu menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong. Itong pun menyatakan bersedia dengan imbalan sejumlah uang. Pada 19 Januari, uang diserahkan Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp 140 juta yang diperuntukkan bagi Itong.  KPK juga menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya dan hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.  Tersangka Itong dan Hamdan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal asal 12 huruf c atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sementara itu, tersangka Hendro sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Dalami Penunjukan Itong Jadi Ketua Majelis Hakim Perkara PT SGP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#itong isnaeni hidayat

Berita Terkini