<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/Screenshot_2026-02-03-13-55-38-434_comandroidchrome-edit-3003328757.jpg" alt="Ilustrasi display logo Tokopedia. (Antara/Tokopedia)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi display logo Tokopedia. (Antara/Tokopedia)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti tentang hak konsumen, terutama yang telah berlangganan, terkait beredarnya informasi mengenai Tokopedia yang akan tutup dan beralih ke TikTok Shop. Ketua BPKN Mufti Mubarok, menegaskan bahwa setiap perubahan model bisnis, merger, maupun penutupan platform digital tidak boleh merugikan konsumen, terutama konsumen yang telah membayar layanan di muka. &ldquo;Prinsip dasar perlindungan konsumen adalah kepastian hak. Konsumen Tokopedia PLUS telah membayar layanan tertentu dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak boleh ada penghapusan sepihak tanpa penyelesaian yang adil,&rdquo; tegas Mufti dihubungi dari Jakarta, Selasa. Diketahui banyak pengguna Tokopedia saat ini masih memiliki paket berbayar Tokopedia PLUS, layanan premium yang menawarkan bebas ongkir tanpa batas, pengiriman lebih cepat, serta diskon eksklusif dengan biaya langganan sekitar Rp150-Rp300 ribu untuk enam bulan, atau dapat lebih rendah dalam periode promosi tertentu. Menurut Mufti, penyelesaian yang adil dan tidak merugikan konsumen harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan kompensasi. Ia menilai, penyelesaian ideal dapat dilakukan melalui beberapa opsi, seperti pengalihan manfaat Tokopedia PLUS ke platform TikTok Shop dengan nilai dan fitur yang setara atau lebih baik. Selain itu, pengembalian dana (refund) secara proporsional sesuai sisa masa aktif langganan juga dianjurkan, ataupun pemberian kompensasi tambahan, seperti voucher, diskon eksklusif, atau layanan premium pengganti. &ldquo;Konsumen tidak boleh dipaksa menerima perubahan yang merugikan. Opsi harus diberikan secara transparan dan bisa dipilih oleh konsumen,&rdquo; ujarnya. BPKN menegaskan bahwa Tokopedia dan TikTok Shop bertanggung jawab penuh atas keberlanjutan layanan berbayar yang telah dijual kepada konsumen. Mufti mengatakan Tokopedia wajib menyampaikan informasi resmi, terbuka, dan tidak menyesatkan kepada seluruh pelanggan yang berlangganan, menjelaskan secara rinci mekanisme transisi layanan, termasuk hak konsumen. Tokopedia juga dinilai perlu menyediakan kanal pengaduan khusus dan layanan pelanggan yang responsif, dan tidak mengubah syarat dan ketentuan layanan secara sepihak tanpa persetujuan konsumen. &ldquo;Dalam ekonomi digital, kepercayaan konsumen adalah aset utama. Jika kepercayaan ini dilanggar, dampaknya bukan hanya hukum, tetapi juga reputasi jangka panjang,&rdquo; kata Mufti. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016966196/pengaduan-konsumen-melonjak-bpkn-usul-naik-kelas-jadi-kementerian">Pengaduan Konsumen Melonjak, BPKN Usul Naik Kelas Jadi Kementerian</a> BPKN menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap berkoordinasi dengan kementerian serta regulator terkait guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen di tengah transformasi ekosistem perdagangan digital nasional. (,)

BPKN menyoroti tentang hak konsumen, terutama yang telah berlangganan, terkait beredarnya informasi mengenai Tokopedia yang akan tutup

BPKN Soroti Hak Konsumen usai Tokopedia Dikabarkan segera Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Masker-Scuba-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Seorang pedagang menyiapkan masker dalam plastik di kawasan Pasar Gembrong Baru, Jakarta Timur, Sabtu (19/9/2020). Masker Scuba-buff dinilai tak efektif untuk mencegah penularan virus Corona melalui cairan (droplet). Bahkan, kedua jenis masker tersebut s" width="100%">
<figcaption>Seorang pedagang menyiapkan masker dalam plastik di kawasan Pasar Gembrong Baru, Jakarta Timur, Sabtu (19/9/2020). Masker Scuba-buff dinilai tak efektif untuk mencegah penularan virus Corona melalui cairan (droplet). Bahkan, kedua jenis masker tersebut s</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 yang diiringi dengan berbagai pembatasan kegiatan membuat ekonomi Indonesia makin terpuruk. Jutaan orang mengalami kesulitan finansial. Sektor UMKM yang selama ini menjadi andalan Indonesia termasuk salah satu yang menerima imbas paling parah. Diperkirakan separo pelaku UMKM di negeri ini mengalami kebangkrutan.  Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan, perpanjangan PPKM membuat 50 persen dari 64,2 juta atau sekitar 32,1 juta pelaku UMKM menutup usahanya.  Selain itu, pandemi Covid-19 dan pembatasan mobilitas membuat 88 persen usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan. Akibatnya, mereka kehabisan pembiayaan keuangan. ’’Sekitar 60 persen usaha mikro tercatat juga mengurangi tenaga kerjanya,” ungkapnya.  Padahal, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan, 64,2 juta UMKM tersebut memiliki kontribusi terhadap perekonomian sebesar 61,07 persen. Atau senilai Rp 8.573,89 triliun.  Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun juga menuturkan bahwa 30-an juta UMKM bangkrut. Dari jumlah tersebut, pembiayaan 25 juta UMKM berakhir dengan status NPL (non-performing loan) alias tidak mampu membayar kredit. Sebab, omzet mereka kini hanya 10–20 persen dari kondisi normal.  Dia mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) sebesar Rp 1,2 juta. Bantuan tersebut setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. ’’Karena sebenarnya momennya sudah telat. Apalagi PPKM level 4 juga sudah diperpanjang lagi,” tegasnya.  Lantas, apakah BPUM Rp 1,2 juta cukup? ’’Ya kalau untuk tukang bakso atau jualan gado-gado itu sudah sangat cukup,” celetuknya.  PPKM level 4 juga membuat purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia merosot. Pada Juli 2021, PMI manufaktur turun ke angka 40,1 dari sebelumnya berada di level 50. ’’Penurunan ini menunjukkan terjadinya kontraksi aktivitas sektor manufaktur,’’ ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. Penurunan kali pertama terjadi setelah selama 9 bulan berada di level ekspansif. Level PMI yang ada di atas level 50 menandakan industri tetap ekspansif. ’’Tapi, saat di bawah 50, maka sebaliknya,’’ imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/23/03/2018/cerita-sandi-soal-pkl-zaman-djarot-omset-turun-hingga-gulung-tikar/">Cerita Sandi Soal PKL Zaman Djarot, Omset Turun Hingga Gulung Tikar</a>  Merebaknya varian Delta berdampak pada menurunnya aktivitas masyarakat selama Juli 2021. Aktivitas sektor manufaktur nasional yang terefleksi dalam indikator PMI manufaktur pun mengalami penurunan. Lebih detail, penurunan PMI manufaktur disebabkan oleh penurunan output dan permintaan baru karena terhambatnya produksi dan permintaan. ’’Perusahaan merespons dengan melakukan pengurangan aktivitas dan tenaga kerja seiring dengan pemberlakuan PPKM level 4,’’ jelas Febrio.  Pelaku usaha menilai, anjloknya PMI manufaktur bulan ini memang mencerminkan aktivitas industri. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani Widjaja mengatakan, jika tidak ada gelombang kedua Covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan diterapkannya PPKM, pelaku usaha sebenarnya sudah bersiap melakukan ekspansi. Hal itu dibuktikan dari meningkatnya tren PMI manufaktur Indonesia selama 9 bulan sebelumnya. ”Sehingga harapan kami sekarang memang supaya pandemi ini bisa terkendali. Supaya bisa memberikan ruang gerak bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menggenjot ekonomi nasional,” ujar Shinta kemarin (3/8).  Aturan Baru PPKM  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan tiga instruksi Mendagri terkait dasar hukum dan pedoman perpanjangan PPKM di seluruh Indonesia. Yakni, Inmendagri Nomor 27, 28, dan 29. Ketiganya mengatur wilayah dan level yang berbeda. Inmendagri 27/2021 mengatur pelaksanaan PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Dari semua kabupaten/kota di wilayah tersebut, total ada 96 daerah yang masuk PPKM level 4. Lalu, 31 daerah masuk level 3 dan 1 daerah level 2.  Dari tujuh provinsi di Jawa-Bali, ada tiga yang sepenuhnya melaksanakan PPKM level 4. Yakni, DKI Jakarta, Jogjakarta, dan Bali. Sementara itu, beberapa kota-kabupaten di Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur terdiri atas beberapa level.  Ketentuan bagi daerah yang melaksanakan perpanjangan PPKM level 4 tidak banyak mengalami perubahan. Yakni, kegiatan di sektor nonesensial masih WFH dan memanfaatkan media daring, sektor esensial 50 persen kapasitas, dan kritikal diperbolehkan 100 persen tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Kemudian, Inmendagri 28/2021 menjabarkan pelaksanaan PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Di kawasan tersebut, total ada 45 kabupaten/kota yang menjalankan PPKM level 4. Pembagian sektor esensial, nonesensial, dan kritikal sama dengan di Jawa.  Lalu, wilayah di luar Jawa-Bali yang tidak masuk kategori PPKM level 4 diatur dalam Inmendagri 29/2021. Penerapan PPKM level 2 jauh lebih longgar. Untuk sektor esensial, kapasitas ditingkatkan menjadi 75 persen.  Ketentuan kegiatan juga disesuaikan dengan zonasi. Kawasan yang masuk zona hijau, misalnya, dapat melaksanakan pembelajaran luring seperti ketentuan menteri pendidikan. Yang masuk zona merah harus daring 100 persen.  Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa hanya ada sedikit perubahan pada tiga inmendagri yang baru. Perubahan kebijakan itu mencakup penambahan pengaturan PPKM pada kabupaten/kota yang mencapai level 2. Inmendagri sebelumnya hanya mengatur level 3 dan 4. ’’Hal ini karena ada satu kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berhasil menurunkan statusnya menjadi level 2. Yakni, Kota Tasikmalaya,” jelas Wiku kemarin (3/8). Kota Tasikmalaya menjadi daerah pertama di Jawa-Bali yang berhasil mengendalikan pandemi hingga turun ke level 2.  Pengaturan lain, lanjut Wiku, tempat makan dan minum di Jawa-Bali diperbolehkan beroperasi maksimal sampai pukul 20.00 WIB waktu setempat. Sementara itu, bupati/wali kota yang memimpin daerah level 3 dan 2 diberi otoritas lebih oleh pemerintah pusat untuk menerapkan PPKM secara lebih ketat sesuai kondisi wilayah masing-masing. Wiku mengatakan, 13 kabupaten/kota di Jawa-Bali pada minggu ini harus mengetatkan PPKM karena naik status dari level 3 ke 4.  Beberapa provinsi di Indonesia selama tiga minggu berturut-turut juga masih mengalami kenaikan kasus. Didominasi luar Jawa-Bali. Yakni, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hampir semua provinsi di Pulau Sumatera masih menunjukkan kenaikan kasus selama tiga minggu terakhir. Hanya Kepulauan Riau yang mengalami penurunan kasus.  Untuk Kalimantan, seluruh provinsinya menunjukkan kenaikan kasus selama tiga minggu terakhir. Kecuali Kalbar yang sempat menurun. Di Sulawesi seluruh provinsinya mengalami kenaikan kasus selama tiga minggu, kecuali Sulawesi Utara dan Gorontalo yang sempat mengalami penurunan kasus.  Di Pulau Jawa, sebagian besar provinsi telah menunjukkan tren penurunan kasus. ”Hanya Jogjakarta yang masih menunjukkan kenaikan kasus positif selama dua minggu terakhir. Kenaikan kasus yang belum juga dapat ditekan perlu menjadi perhatian,” jelas Wiku. Menurut dia, kenaikan itu juga bisa terjadi karena pemerintah daerah lengah dan menganggap wilayahnya baik-baik saja hanya karena tidak menerapkan PPKM level 4. ”Karena itu, saya mohon pemda setempat dan masyarakat untuk bersiap menghadapi kenaikan kasus. Pastikan fasilitas kesehatan siap dan mencukupi,” jelasnya.  Soal bed occupancy ratio (BOR) mingguan, dalam tiga minggu terakhir terjadi penurunan. Sebelumnya sempat mencapai puncak keterisian 77,97 persen pada 11 Juli. Kemudian perlahan menunjukkan penurunan menjadi 75,91 persen; lalu 70,62 persen; dan 61,95 persen pada minggu terakhir.

Terimbas Pandemi, 32 Juta UMKM Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tidak-se-eksis-dulu-blok-m-perlahan-ditinggalkan-pembeli_m_.jpg" alt="Pusat Perbelanjaan Blok M kini sepi pembeli" width="100%">
<figcaption>Pusat Perbelanjaan Blok M kini sepi pembeli</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat perbelanjaan di kawasan Blok M sempat menjadi primadona pada era 1980-an. Bahkan kawasan tersebut dikenal sebagai tempat gaulnya anak muda. Namun, miris melihat kondisi Blok M saat ini yang terpantau sepi. Pantauan JawaPos.com di Blok M Square sekitar pukul 14.15 WIB, walaupun akhir pekan situasi dan kondisi terpantau tidak ramai. Kios-kios pun hanya beberapa yang didatangi pembeli. Menurut salah satu pedagang baju, Rahmawati dulunya toko-toko di Blok M jadi primadona dan jika belum nongkrong di sana dianggap kurang pergaulan alias kuper. Mal ini dulunya dikenal sebagai Aldiron Plaza. "Saya sih memang baru enam tahun dagang, tapi pemilik toko saya nih sudah dari 1999 bilang katanya dulu doyannya beli tanktop. Sekarang sudah beda, apa-apa bisa pencet dari hp," jelas Rahma saat ditemui JawaPos.com, Sabtu (23/2). Ketika melihat kios-kios yang terhubung dengan terminal bus Blok M, terpantau banyak sekali toko-toko dan area kosong. Beberapa pedagang pun menyebut karena memang sepi, sehingga banyak yang gulung tikar. "Banyak lahan kosong memang, dulu sih ada yang nempatin karena rugi terus nggak ada yang belanja ya sudah deh dia tutup. Di sini paling aksesoris HP, makanan, sama speaker gitu lakunya," jelas pedagang aksesoris HP, Andi Solehudin. Namun, harapan tidak pernah pupus sebab adanya Kereta Cepat Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang sebentar lagi beroperasi diharapkan bisa membawa nafas kembali bagi Pusat Belanja Blok M. "Ya kayak teman-teman sih saya, kan bentar lagi ada MRT terus nyambung sama bus Transjakarta tuh. Semoga sih jadi ramai dah kami, jadinya bisa nafas lagi," tutur pedagang makanan, Satria. Seperti yang diketahui, PT MRT Jakarta menyatakan bahwa kereta MRT rute Lebak Bulus-HI akan segera beroperasi pada akhir Maret 2019. Maka dari itu, saat ini operator masih melakukan uji coba mesin.

Tidak Seeksis Dulu, Blok M Perlahan Ditinggalkan Pembeli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-sandi-soal-pkl-zaman-djarot-omset-turun-hingga-gulung-tikar_m_198414.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum lama dipindahkan ke lokasi binaan (lokbin) Taman Kota Intan, Kota Tua, Jakarta Barat semakin berkurang. Berbagai hal menjadi alasan mereka untuk meninggalkan lokbin yang sepi itu.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, hanya tersisa 30 pedagang yang bertahan dari total awal 400 pedagang. Jumlah tersebut didapatkannya usai meninjau lokbin pada Jumat (23/3) pagi tadi.  Menurutnya, banyak pedagang yang menjual makanan, baju, dan aksesori lainnya memilih menutup tokonya karena memang sudah lelah menunggu para pembeli yang tak kunjung ramai.  "Dari 400 tinggal 30 (pedagang). Keadaannya sangat berat ya dan mereka sudah lelah menunggu, rata-rata mereka sudah enggak jualan lagi, jadi ini membuat suatu dorongan yang kuat sekali buat Pemprov DKI untuk ada penataan jangka pendek yang sangat urgen untuk Kota Tua," ujar Sandi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (23/3).  Derita PKL Kota Intan tak sampai di situ, Sandi mendapat informasi dari para pedagang bahwa terjadi penurunan omset. "Enggak sesuai dengan target yang waktu itu mereka harapkan, turun banyak kasian," katanya.  Ketika Politikus Partai Gerindra itu mendatangi para pedagang, terlihat sudah tidak ada antusias terkait rencana penataan ulang. Dia menduga respons yang diberikan pedagang tersebut karena mengalami kekecewaan terkait kebijakan sebelumnya tidak sesuai dengan harapannya.  "Saya sedih biasanya pak mana, inget nggak? Tadi diem aja terus terang malah saya yang ngomong kalau kita ada kebijakan oh ya, oh ya gitu aja," tutur Sandi.  Saat ini, Pemprov DKI Jakarta berencana akan menata ulang pedagang di Taman Kota Intan pada bulan April 2018 mendatang. Penataan juga akan melibatkan stakeholder lainnya termasuk kepolisian.  "Nanti juga kami akan undang Ombudsman karena ini ada kepentingan PKL. Ombudsman sangat aware dan concern terhadap PKL jadi kami akan minta masukan sebelum menata kota tua," pungkasnya.

Cerita Sandi Soal PKL Zaman Djarot, Omset Turun Hingga Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/soal-ritel-tutup-indef-jangan-jangan-momentumnya-salah_m_165472.jpeg" alt="Ilustrasi: toko ritel gelar diskon besar-besaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: toko ritel gelar diskon besar-besaran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Toko-toko ritel di Tanah Air terus berguguran. Para toko ritel itu tak kuasa menahan beban operasional yang besar dan tak sebanding dengan pendapatannya. Di sisi lain, gulung tikarnya toko ritel disebut karena adanya perubahan pola konsumsi ke toko online. Kondisi itu tentu bukan sesuatu yang menguntungkan bagi toko ritel konvensional. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menuturkan, para toko ritel itu perlu menyesuaiakan kemajuan teknologi. Sebab perubahan pola bisnis akan terus terjadi seiring kemajuan zaman. "Mereka harus adaptasi, haruas inovasi ke online ya," ujarnya kepada JawaPos.com belum lama ini. Meski demikian, Bhima justru merasa tutupnya toko ritel konvensional lebih disebabkan oleh kondisi perpolitikan dalam negeri, serta daya beli yang memang tidak begitu bergairah. Bukan tanpa sebab pria asal Pamekasan, Madura itu mengatakan hal demikian. Pasalnya, toko-toko ritel di Inggris justru mampu bertahan lebih lama. Padahal, sebagian dari mereka juga telah membuat ritel online. "Poin yang lainnya saya kira negara seperti di Inggris yang shifting online terjadi sudah cukup lama. Dia di Inggris itu juga masih ada ritel yang konvensional dan dia bisa bertahan sampai sekarang," tuturnya. "Jangan-jangan ritel yang berguguran sekarang momentumya salah. Karena memang daya beli masyarakat lagi ada penurunan, dan jelang tahun politik semua nahan konsumsi," sambungnya. Kendati demikian, Bhima menyebut kondisi itu tak akan berlangsung lama. Menurutnya, pada 2019 mendatang daya beli masyarakat akan kembali meningkat tajam. Hal itu tentu akan mendorong pertumbuhan perbaikan ekonomi bagi toko ritel. "Setelah 2019 ada 260 juta penduduk dan 4 juta kelahiran bayi setiap tahunnya, itu tidak butuh popok? tidak butuh baju? dan porsi ritel online baru 1 persen ke bawah. Artinya kalau tahun 2019 Matahari, Lotus itu ekspansi lagi, saya kita walaupun yang offline itu bakal naik lagi, ini hanya temporer," pungkasnya.

Soal Ritel Tutup, Indef: Jangan-Jangan Momentumnya Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/komunisme-dan-ekonomi_m_159138.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>GULUNG tikarnya sebagian pelaku usaha ritel dan sepinya sebagian pusat perbelanjaan memantik pertanyaan: apakah ekonomi sedang lesu? Apakah daya beli melemah? Berbagai analisis pun bermunculan. Pemerintah berdalih ekonomi masih kuat. Buktinya, penerimaan pajak tetap tumbuh. Namun, sebagian pelaku usaha di lapangan menyebut kelesuan ekonomi memang benar terjadi. Tentu itu problem krusial. Konsumsi masyarakat selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Ketika konsumsi tak sekuat yang diharapkan, sulit berharap pertumbuhan ekonomi bisa melampaui angka 5,0 persen. Maka, akan sulit juga menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang butuh perhatian ekstra ini, justru mencuat isu rutin tahunan tiap September: komunisme. Sejatinya, bukan masalah mengangkat isu komunisme. Toh, Partai Komunis Indonesia (PKI) memang pernah menorehkan jejak hitam dalam perjalanan bangsa ini. Jadi, generasi muda juga harus tahu sejarah. Sayangnya, saat ini isu komunisme tak hanya diangkat untuk pembelajaran sejarah, tapi juga sudah diolah menjadi komoditas politik. Semua mafhum, tahun politik 2019 tinggal 1,5 tahun lagi. Kegaduhan semacam itu tentu kontraproduktif. Pasalnya, antena para pelaku usaha sangat sensitif menangkap sinyal-sinyal kegaduhan politik. Karena itu, begitu politik memanas, para pelaku usaha akan mulai waswas. Rencana investasi dan ekspansi bakal dikalkulasi lagi sembari melihat arah angin politik. Jika itu terjadi, pemulihan ekonomi akan kembali tersendat. Ujung-ujungnya, program krusial menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan pun bakal terhambat. Karena itu, jangan sampai kegaduhan politik akibat isu komunisme tersebut berlarut-larut dan mencederai upaya recovery ekonomi. Toh, di luar sana isu ideologi komunis sudah kehilangan gaungnya. Lihat saja Rusia, biangnya komunisme dunia, serta Tiongkok, mbahnya komunisme Asia. Pimpinan mereka, Vladimir Putin dan Xi Jinping, tak bicara lagi soal ideologi komunis dan sosialisme negara tanpa kelas yang menjadi mimpi Karl Marx. Kini fokus mereka adalah bagaimana menggerakkan sumber daya ekonomi untuk menguasai pasar internasional dan berebut hegemoni kekuatan global. Jadi, kalau setiap tahun energi kita masih terkuras untuk saling serang dan tuding tentang isu ideologi komunis seperti saat ini, betapa ruginya bangsa ini.

Komunisme dan Ekonomi

gulung tikar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gulung tikar