<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/nezar-8-feb-2524862727.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan juta masyarakat Indonesia kini mendapatkan perlindungan setiap hari dari ancaman spam dan penipuan digital berkat penerapan sistem anti-spam dan anti-scam di jaringan telekomunikasi nasional. Selama enam bulan penerapannya, sistem ini tercatat mampu menekan potensi kerugian masyarakat hingga mendekati Rp8 triliun. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menekankan bahwa upaya melindungi warga di ranah digital menjadi fokus utama pemerintah, seiring meningkatnya kejahatan siber yang memanfaatkan panggilan telepon, pesan singkat, hingga tautan berbahaya. &ldquo;Ruang digital yang terhubung dan terus tumbuh ini haruslah aman. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat hidup dalam kecemasan saat beraktifitas di dunia digital,&rdquo; ujar Wamen Nezar dalam acara Fighting Spam &amp; Scams: Solving Real Problems, Delivering Real Impact di Jakarta Pusat, dikutip Senin (9/2). Dalam pemaparannya, Wamen Nezar menyebutkan bahwa lebih dari 2 miliar panggilan, pesan, serta tautan yang berpotensi berbahaya berhasil teridentifikasi dalam kurun waktu enam bulan. "Rata-rata lebih dari 33 juta pelanggan terlindungi setiap hari dari potensi scam dan penipuan digital," tuturnya. Selain peran sistem, keterlibatan masyarakat juga menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat lebih dari 2,5 juta pelanggan telah mengaktifkan fitur perlindungan serta aktif melaporkan indikasi spam dan penipuan. &ldquo;Ini menunjukkan kekuatan kolaborasi antara penyedia layanan dan masyarakat dalam memerangi kejahatan digital. Tujuan kita sama, memastikan ruang digital Indonesia tetap terhubung, menjadi ruang untuk tumbuh, dan senantiasa terjaga,&rdquo; tandasnya. Berdasarkan estimasi operator telekomunikasi, sistem perlindungan ini berhasil menghindarkan pelanggan dari potensi kerugian finansial hingga sekitar 500 juta dolar AS atau setara Rp8 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya ancaman penipuan digital terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Ke depan, Wamen Nezar menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dengan industri telekomunikasi agar sistem perlindungan ini dapat diterapkan secara lebih luas dan menjadi standar nasional. &ldquo;Kami membutuhkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dari sektor swasta untuk berkontribusi secara proaktif dalam menciptakan ekosistem yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; tegasnya. (*)

Komdigi blokir 2 miliar ancaman digital selama 6 bulan. Sistem anti scam dan spam lindungi masyarakat dengan potensi kerugian Rp8 T

Selama Enam Bulan, Komdigi Ungkap 2 Miliar Ancaman Digital Diblokir di Jaringan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/Geely-Galaxy-E5-unit-produksi-ke-100000-1-1688437593.jpg" alt="Perayaan produksi ke-100.000 Unit Geely Galaxy E5 di pabrik Geely. (carnewschina.com)" width="100%">
<figcaption>Perayaan produksi ke-100.000 Unit Geely Galaxy E5 di pabrik Geely. (carnewschina.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Geely resmi kembali ke pasar Indonesia pada Rabu (22/1) lalu. Sebagai tahap awal, Geely membawa salah satu produknya, EX5, sebagai model pertama yang dipasarkan di tanah air. Harga crossover bertenaga listrik murni itu belum diungkap, begitu juga dengan spesifikasi lengkapnya. Namun calon pembeli sudah bisa melakukan pemesanan hanya dengan menyetor Rp 10 ribu. Bagi yang memperoleh unit angkatan awal, akan mendapatkan Geely EX5 yang diimpor utuh dari Tiongkok. Karena nantinya mobil tersebut akan dirakit di dalam negeri oleh PT Handal Indonesia Motor (HIM). Di Tiongkok sendiri, pada hari Rabu (29/1), Geely mengumumkan telah memproduksi EX5 yang ke-100.000. Sebagai informasi, di negaranya sendiri, EX5 memiliki nama Geely Galaxy E5. Produksi Geely Galaxy E5 telah dimulai sejak bulan Juli 2024. Hanya dalam 85 hari sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2024, Geely telah mengirim lebih dari 40.000 unit E5 kepada pembeli. Dalam waktu 100 hari, angkanya meningkat menjadi lebih dari 50.000 unit dan melonjak lagi menjadi lebih dari 60.000 unit dalam kurun 119 hari. Rata-rata penjualan setiap bulannya mencapai 15.000 unit. Di Negeri Panda, E5 dijual dalam lima tipe dengan harga berkisar dari CNY 109,8 ribu (Rp 249,2 juta) hingga CNY 145,8 ribu (Rp 331 juta). Untuk pasar Tiongkok, Geely memberi pilihan enam warna pada E5, yaitu merah, silver, hijau, abu-abu, pink, dan putih. Mobil itu memiliki panjang bodi 4,615 meter, lebar 1,901 meter, tinggi 1,67 meter, dan jarak antarsumbu roda 2,75 meter. Terdapat dua versi kapasitas baterai beserta jarak tempuh pada spesifikasi Tiongkok, yakni 49,52 kWh (Standard Range 440 kilometer) dan 60,22 kWh (Long Range 530 kilometer). Motor listriknya terletak di depan dan berpenggerak roda depan (FWD). Dengan mode pengisian cepat, baterai E5 dapat terisi dari posisi 30 persen menjadi 80 persen hanya dalam waktu 20 menit. Sedangkan jika dengan mode pengisian lambat, dari posisi 10 persen hingga terisi penuh membutuhkan waktu hingga sembilan jam. Geely Galaxy E5/EX5 juga telah diluncurkan di Malaysia pada Desember 2024 lalu. Namun dijual dengan nama Proton e.Mas 7 sebagai mobil listrik nasional. Hal itu dapat terjadi karena Geely Auto memiliki 49,9 persen saham Proton. &nbsp; Di Negeri Jiran, Proton e.Mas 7 dijual dalam dua pilihan tipe. Yakni Prime dengan harga RM 105,8 ribu (Rp 387,3 juta) dan Premium yang dibanderol RM 119,8 ribu (Rp 438,5 juta). Tipe Prime memiliki baterai 49,52 kWh dengan jarak tempuh 345 kilometer. Sedangkan Premium dipersenjatai baterai berkapasitas lebih besar, yaitu 60,22 kWh sehingga mempunyai jarak tempuh lebih jauh, 410 kilometer.

Geely mengumumkan telah memproduksi EX5 atau galaxy E5 yang ke-100.000 unit. Produksi Geely Galaxy E5 telah dimulai sejak bulan Juli 2024.

Ngebut, Geely Selesaikan Produksi 100.000 Unit Galaxy E5 Hanya Dalam Waktu Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/FotoJet-1-2234159707.jpg" alt="Ilustrasi Ibu bekerja yang berhak mendapatkan cuti melahirkan. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ibu bekerja yang berhak mendapatkan cuti melahirkan. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa (4/6) ramai dibicarakan terkait hak cuti Ibu melahirkan. Dilansir JawaPos.com dari RUU KIA diketahui bahwa Ibu bekerja yang melahirkan berhak mendapatkan cuti selama enam bulan dan hak cuti tersebut wajib diberikan oleh pemberi kerja. Adapun aturan tentang hak cuti Ibu melahirkan selama enam bulan terdapat dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a. Sementara kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan hak cuti tersebut tertuang dalam Pasal 4 Ayat (4) UU KIA. Namun, bila dilihat lebih rinci lagi dalam RUU KIA yang sekarang sudah sah menjadi UU ini, hak cuti melahirkan selama enam bulan memiliki syarat dan ketentuan, demikian juga dengan gaji/ upah yang diterima. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) huruf a, cuti melahirkan selama enam bulan memiliki ketentuan, yakni tiga bulan pertama dan tiga bulan berikutnya bila terjadi kondisi khusus. "...setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan: a. Cuti melahirkan dengan ketentuan: 1. Paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan 2. Paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter," demikian bunyi pasal tersebut. Jadi, cuti enam bulan untuk Ibu bekerja yang melahirkan adalah total cuti yang didapat bila terjadi kondisi khusus, bila tidak terjadi kondisi khusus, maka dapat dikatakan cuti yang diberikan hanya tiga bulan saja. Kondisi khusus yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (5) UU KIA yakni Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/ atau komplikasi paskapersalinan/ keguguran. Kemudian, bila anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan Kesehatan, dan/ atau komplikasi juga termasuk dalam kondisi khusus. Selanjutnya, terkait dengan gaji/ upah yang berhak diterima bagi Ibu yang cuti melahirkan diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU KIA yang berbunyi: "Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a berhak mendapatkan upah: a. Secara penuh untuk 3 (tiga) bulan pertama; b. Secara penuh untuk bulan keempat; dan c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam." Hal ini berarti gaji bagi Ibu yang sedang menjalani cuti melahirkan tetap dibayar penuh/ full pada bulan pertama hingga bulan keempat, sementara untuk bulan kelima dan keenam hanya dibayarkan sebesar 75 persen saja (kalau memenuhi syarat untuk menjalani cuti enam bulan). Dengan demikian, dapat dikatakan kalua tidak semua berhak mendapatkan cuti enam bulan, hanya Ibu melahirkan yang memenuhi syarat sesuai UU KIA saja yang berhak menerimanya (seperti penjelasan di atas). Lalu, selama menjalani cuti, Ibu melahirkan pun berhak atas gaji/ upah, bahkan dibayarkan secara&nbsp;full. Tidak hanya mengatur tentang cuti melahirkan saja, UU KIA pun mengatur hak cuti bagi Ibu bekerja yang mengalami keguguran untuk beristirahat, yakni selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan. Sebagai informasi, Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan bahwa pada awalnya RUU ini hanya mengatur secara umum tentang kesejahteraan ibu dan anak. Namun, setelah dilakukan pembahasan intensif RUU ini menjadi lebih terperinci dan fokus pengaturannya pada fase seribu hari pertama kehidupan,sehingga lahirlah RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang kini telah sah menjadi UU.

Penjelasan dalam UU KIA terkait cuti enam bulan bagi Ibu bekerja yang melahirkan serta ketentuan gaji yang berhak diterimanya.

Syarat dan Ketentuan Cuti 6 Bulan dan Gaji untuk Ibu yang Melahirkan dalam UU KIA, Dibayar Full?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210126_202751.jpg" alt="Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai. Amirullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai. Amirullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penyelesaian dampak gempa bumi magnitudo 6,2 di Kabupaten Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selesai dalam enam bulan. Khususnya terkait rekonstruksi perumahan.  ”Proses pendataan dan administrasi kami targetkan selesai hingga Februari. Mudah-mudahan dari Februari sampai Juli sudah tidak ada lagi pengungsian,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai seperti dilansir dari Antara di Mamuju.  Dia berharap proses pendataan dan verifikasi terhadap rumah warga yang rusak akibat gempa, baik di Kabupaten Mamuju maupun Majene, dapat segera selesai hingga Februari.  ”Berdasar kesepakatan, batas akhir pendataan rumah warga yang rusak, baik ringan, sedang, hingga berat sampai hari ini. Tetapi, sambil proses pendataan, kami terus memasukkan data warga yang sudah masuk. Tentu kami akan menunggu hingga semuanya rampung,” tutur Rifai.  ”Kami masih menunggu dan berharap pada Februari, semuanya sudah rampung, sehingga warga akan segera meninggalkan tempat pengungsian dan mereka akan menghuni kembali rumah yang rusak ringan dan rusak sedang. Bantuan dana itu langsung kami serahkan 100 persen,” tambah Rifai.  Sementara itu, untuk warga yang rumahnya rusak berat, lanjut dia, disejajarkan dengan rumah yang rusak ringan dan sedang.  ”Pada prinsipnya, rumah rusak berat sejajar dengan rusak ringan dan sedang. Tapi, rusak berat ini tentu menggunakan fasilitas membangun kembali, sehingga prosesnya agak lebih lama. Tawaran saya, sama pengalaman kami seperti di beberapa daerah pascagempa seperti NTB dan Palu Sulteng, kita menggunakan rumah instan,” papar Rifai.  Rifai mengatakan, telah menyurat ke beberapa vendor yang memiliki pengalaman untuk melakukan pembangunan rumah terdampak gempa tersebut.  ”Kita sudah menyurati beberapa vendor yang sudah punya akses untuk penyelenggaraan seperti ini. Rumah instan ini lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Prinsipnya, rumah instan itu terbangun lebih baik dan lebih aman, nanti semua spek teknisnya sudah SNI ditambah lagi rekomendasi rumah tahan gempa,” tutur Rifai.  Rumah instan tersebut, menurut dia, bukan berdasar pilihan BNPB.  ”BNPB berpengalaman memberikan informasi bahwa instan ini ada beberapa jenis. Di antaranya sistem Domus dari Tata Logam, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dari PUPR, serta Risba (rumah instan baja) dari Universitas Gajah Mada. Kami hanya mengenalkan dan ini bukan paten,” kata Rifai.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/fH1I_TEQSzw

BNPB Targetkan Penyelesaian Dampak Gempa Sulbar Selesai Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/20201104_133237.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan status siaga bencana untuk Provinsi Jabar menghadapi potensi bencana alam hidrometeorologi selama enam bulan ke depan. Yakni dari November 2020 hingga Mei 2021.  ”Jadi kesiagaan ini berbanding lurus dengan prediksi badan meteorologi bahwa akan ada curah hujan lebih banyak dan lebih ekstrem. Sehingga kita menetapkan kesiagaan itu dari November sampai Mei. Hampir setengah tahun, enam bulan ke depan. Kesiagaannya hidrometerologi,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (4/11).  Ridwan Kamil meminta kepada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk siaga bencana. Sebab, tingkat kebencanaan pada akhir 2019 sampai awal 2020 terus terjadi seperti banjir besar di Jabodetabek dan sejumlah wilayah di Bandung Raya pada jelang pergantian tahun 2020.  ”Kami akan coba mitigasi dan mudah-mudahan awal tahun ini tidak terjadi dan berkurang potensi kebencanaan. Dengan semua ini, kita siapkan dan bersiaga,” kata Ridwan Kamil.  Selain itu, pihaknya juga memerintahkan agar dalam waktu dekat simulasi penyelamatan tsunami dilakukan di wilayah Pantai Selatan Jabar, sekaligus penanaman 50 juta pohon di wilayah hulu dan hilir.  ”Untuk penanaman sedang berlangsung, tapi akhir tahun dimaksimalkan di daerah yang kritis atau ada potensi air berlebih ke daerah-daerah di hilir,” ujar Ridwan Kamil.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=5koAXTlQsG4

Gubernur Ridwan Kamil Tetapkan Jabar Siaga Bencana hingga Mei 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/kulit-bayi.jpg" alt="Ilustrasi kulit bayi lebih sensitir. (Momspresso)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kulit bayi lebih sensitir. (Momspresso)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang bayi berusia enam bulan menjadi salah satu dari 690 warga Kenya yang dinyatakan positif Covid-19 pada Minggu (2/8), saat jumlah kasus terkonfirmasi secara nasional mencapai 22.053. Mutahi Kagwe, Sekretaris Kabinet di Kementerian Kesehatan Kenya, mengatakan dalam pernyataan yang dirilis di Nairobi bahwa dari seluruh kasus positif baru tersebut, 681 di antaranya adalah warga Kenya dan 9 lainnya warga asing. "Kasus termuda adalah bayi berusia 6 bulan, sedangkan yang tertua adalah 83 tahun," papar Kagwe, seraya menambahkan bahwa kasus positif baru itu terdiri dari 492 laki-laki dan 198 perempuan, seperti dikutip Antara dari Xinhua. Dia mengatakan bahwa lima pasien meninggal akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir, yang menambah jumlah kematian secara nasional menjadi 369. Kagwe mengatakan bahwa 58 pasien telah dinyatakan sembuh Covid-19, sehingga total pasien yang sembuh menjadi 8.477. Dia mengatakan bahwa Nairobi dan wilayah Kiambu serta Kajiado yang berdekatan melaporkan sebagian besar kasus infeksi Covid-19, yang menunjukkan tren kenaikan sejak dicabutnya kebijakan karantina wilayah (lockdown) pada Juli. (*)

Bayi 6 Bulan di Kenya Positif Covid-19

enam bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#enam bulan