Tagihan JKMM Capai Rp 5,2 Miliar, Dinkes Belum Ada Anggaran

JawaPos.com- Tagihan layanan jaminan kesehatan masyarakat miskin (JKMM) tahun ini mencapai Rp 5,2 miliar. Itulah akumulasi tagihan dari RSUD Sidoarjo, RSUD dr Soetomo, dan RSJ Menur sejak Januari hingga Agustus. Klaim tersebut belum bisa dibaya. Sebab, hingga kemarin (15/9) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo belum memiliki anggaran.

Tahun ini pos anggaran untuk JKMM tidak tersedia. Padahal, tahun sebelumnya ada anggaran sekitar Rp 9 miliar dalam APBD. Dana itu dialokasikan untuk membiayai layanan yang tidak di-cover BPJS, tetapi dibutuhkan warga yang tidak mampu.

”Misalnya, bagi warga yang tidak punya KTP dan warga luar kota, biaya ambulans tidak ditanggung. Biaya ambulans untuk jenazah dan pemakaman Mr X juga tidak bisa ditanggung BPJS,” jelas anggota Banggar DPRD Sidoarjo Bangun Winarso kemarin.

Dinkes, Komisi D DPRD, dan RSUD Sidoarjo pun membahas soal itu. Hasilnya, dewan memperjuangkan dana tersebut tersedia lagi. Dana itu akan dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) yang diajukan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

”Anggaran yang diajukan ke badan anggaran (banggar) mencapai Rp 8,6 miliar,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori kemarin. Jika pengajuan tersebut disetujui, anggaran itu bisa diserap mulai Oktober mendatang.

Di antara dana Rp 8,6 miliar tersebut, Rp 4 miliar bakal dialokasikan untuk membayar tagihan utang layanan kepada rumah sakit pada 2020. Di RSUD Sidoarjo saja, tagihan terutang tahun lalu sekitar Rp 3,78 miliar.

Dalam pertemuan itu, para pihak berkomitmen mewujudkan ketersediaan anggaran dalam pos tersebut. Dengan begitu, kesehatan warga yang tidak mampu terjamin. Mereka tidak perlu bingung menanggung biaya yang tidak ter-cover dalam layanan BPJS.

Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros menyatakan, pihaknya mengajukan anggaran Rp 8 miliar kepada TPAD sejak lama. Namun, karena belum ada keputusan, pihaknya mengirimkan surat kepada RSUD Sidoarjo, RSUD dr Soetomo, dan RSJ Menur. Sebab, dinkes belum bisa membayar tagihan tersebut. ”Tagihan belum terbayar karena memang belum ada anggarannya. Dana untuk melakukan pembayaran tidak tersedia,” ujar Syaf.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Sidoarjo dr Syamsu Rahmadi SpS menuturkan, meski anggaran JKMM belum tersedia, pihak rumah sakit tetap menerima pasien tidak mampu. ”Selama ada rekom dinsos, tetap dilayani. Selain itu, kami terus berkoordinasi dengan dinkes,” katanya.

Pasien yang memungkinkan dimasukkan dalam sistem universal health coverage (UHC) sebisa-bisanya mendapat layanan tersebut. Namun, tidak semua fasilitas dapat melayani karena polanya sama persis dengan ketentuan BPJS.