<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/WhatsApp-Image-2024-07-12-at-204743-3288570785.jpeg" alt="sejak 10 tahun BPJS Kesehatan berjalan, kini sudah lebih dari 97 persen penduduk Indonesia terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>sejak 10 tahun BPJS Kesehatan berjalan, kini sudah lebih dari 97 persen penduduk Indonesia terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tidak mudah bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduknya. Namun nyatanya, sejak 10 tahun BPJS Kesehatan berjalan, kini sudah lebih dari 97% penduduk Indonesia terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tak heran jika pesatnya pertumbuhan kepesertaan JKN membuat banyak negara yang tertarik mengulik rahasia di baliknya, termasuk Pantai Gading. Menurut Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Sosial Pantai Gading, Adama Kamara, negaranya menerapkan jaminan kesehatan bagi penduduk setempat, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di sana. Jaminan sosial tersebut merupakan semacam asuransi yang menjamin biaya konsultasi dokter, biaya rumah sakit, dan semua aspek kesehatan. &ldquo;Kami juga menjadi suaka bagi orang asing, sehingga mereka juga harus diperhatikan akses jaminan kesehatannya. Ada dua sistem yang digunakan, yakni sistem jaminan kesehatan dengan kontribusi dari penduduk dan sistem jaminan kesehatan tanpa kontribusi. Karena sistem kesehatan di Pantai Gading masih sangat muda, kami tertarik untuk mempelajari bagaimana pengelolaan jaminan kesehatan di Indonesia oleh BPJS Kesehatan,&rdquo; katanya saat berkunjung melakukan studi banding ke BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jumat (12/07). Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya dengan senang hati siap berbagi wawasan dan pengalaman seputar mengelola Program JKN. Menurut Ghufron, Indonesia patut berbangga sebab menjadi salah satu negara yang tercepat berproges menuju Universal Health Coverage (UHC), mengalahkan negara-negara Eropa yang rata-rata membutuhkan puluhan tahun untuk menjamin penduduknya. &ldquo;Bahkan Jerman, negara tertua yang menerapkan mekanisme jaminan kesehatan sosial, memerlukan waktu 127 tahun. Di Asia, Jepang menghabiskan 36 tahun untuk mendaftarkan seluruh warganya ke jaminan sosial, sementara Korea Selatan membutuhkan 12 tahun untuk mencapai UHC," ujar Ghufron. Saat ini kepesertaan Program JKN kian melesat. Sampai dengan 5 Juli 2024, sebanyak 274,2 juta penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN. Dengan terdaftarnya 97,66% masyarakat Indonesia ke Program JKN, BPJS Kesehatan optimis bisa mencapai target Universal Health Coverage (UHC) tahun ini yakni 98% penduduk Indonesia terdaftar Program JKN. Ghufron menekankan bahwa peningkatan jumlah peserta JKN harus diiringi dengan kemudahan akses layanan kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperluas jaringan mitra fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2023, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.639 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.120 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Sepanjang tahun 2014-2023, jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat 28,28%, sementara untuk FKRTL, jumlahnya meningkat 85,60%. Kehadiran BPJS Kesehatan dan Program JKN mendorong geliat pertumbuhan industri kesehatan swasta, khususnya rumah sakit. &ldquo;Sebanyak 66,28% FKRTL mitra BPJS Kesehatan adalah FKRTL swasta. Agar peserta JKN memperoleh layanan berkualitas, BPJS Kesehatan hanya bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan yang lolos seleksi credentialing maupun recredentialing. Untuk melayani pelayanan kesehatan dasar hingga ke pelosok, beberapa rumah sakit terapung juga dikontrak oleh BPJS Kesehatan. Ke depannya, pelayanan antar wilayah akan menjadi suatu langkah besar dalam melayani daerah-daerah terpencil yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam mengakses perawatan di rumah sakit,&rdquo; kata Ghufron.

Sejak 10 tahun BPJS Kesehatan berjalan, kini sudah lebih dari 97% penduduk Indonesia terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pelajari Pengelolaan Jaminan Kesehatan, Pantai Gading Berguru ke BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-154128-3943059900.jpg" alt="BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pekerja yang di-PHK tetap mendapat jaminan kesehatan dalam jangka waktu tertentu. Itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 pengganti Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Meski begitu, aturan baru tersebut dinilai masih setengah-setengah dalam berpihak kepada masyarakat. Pada pasal 27 ayat 1, misalnya, dinyatakan bahwa peserta penerima upah (PPU) yang telah di-PHK tetap memperoleh jaminan kesehatan maksimal selama enam bulan. Ia juga tidak membayar iuran. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, aturan tersebut tidak terperinci dan bisa menyusahkan pekerja yang sudah di-PHK. Dia mengaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. &rdquo;Dalam aturan ini ada beberapa jenis PHK,&rdquo; ungkap Timboel kemarin (13/5). Menurut dia, aturan anyar tersebut belum menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebab, ada berbagai jenis pemutusan hubungan kerja. Contohnya, resign, pensiun, atau meninggal. Belum lagi mereka yang dirumahkan tanpa upah. &rdquo;Di aturan baru ini tidak disebutkan secara eksplisit. Misal ketika meninggal dunia, ahli warisnya ini apakah mendapat layanan kesehatan selama enam bulan?&rdquo; katanya. Lalu, pada pasal 27 ayat 3a dinyatakan bahwa pemberi kerja atau perusahaan wajib membiayai iuran dan tunggakan jika masih ada perselisihan PHK. Itu sesuai juga dengan PP 35/2021 karena pengusaha wajib membayar upah. &rdquo;Pasal ini bagus, tapi bagaimana BPJS Kesehatan mengawal? Khawatir tidak jalan,&rdquo; katanya. Timboel khawatir, ketika dalam proses perselisihan, lalu perusahaan tidak membayarkan iuran, pekerja otomatis tidak aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal itulah yang harus dipastikan BPJS Kesehatan. Apabila nanti sistem tersebut tidak jalan dan PPU tidak mendapatkan layanan kesehatan, akan timbul perselisihan baru. Padahal, bisa saja pekerja sedang fokus pada perselisihan hubungan industrial tentang PHK yang diterima. &rdquo;Artinya, pekerja berada di posisi yang tidak diuntungkan,&rdquo; ungkapnya. Selanjutnya, pada pasal 64 ayat 1 disebutkan bahwa BPJS Kesehatan akan memberikan kompensasi yang salah satunya adalah biaya kesehatan kepada peserta jika di daerahnya tidak terdapat fasilitas kesehatan. Timboel pesimistis dengan aturan itu. Menurut dia, aturan tersebut sudah lama tapi mandul. &rdquo;Selama ini tidak berjalan karena dianggap seluruh wilayah Republik Indonesia ini memiliki faskes yang kerja sama dan dianggap layak. Terutama puskesmas yang wajib kerja sama,&rdquo; bebernya. Sementara itu, berdasar keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, aturan baru itu tidak berlaku untuk semua jenis PHK sesuai dengan PP 35/2021. Dia menyatakan, pada Perpres 59/2024 Pasal 27 Ayat (3) dipertegas dalam hal perselisihan PHK masih dalam proses penyelesaian. &rdquo;Pemberi kerja dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai adanya putusan PHK yang berkekuatan hukum tetap,&rdquo; ujarnya. Begitu pula ketika pemberi kerja tidak membayar iuran dan akhirnya muncul denda, yang membayar denda itu adalah pemberi kerja. Dihubungi terpisah, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti tidak memberikan langkah konkret untuk memastikan pemberi kerja membayar iuran pekerjanya yang di-PHK. &rdquo;Akan kerja sama dengan pihak terkait,&rdquo; kata Ali ketika ditanya langkah untuk memastikan perusahaan tetap membayar iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, Rizzky menyatakan bahwa BPJS Kesehatan telah berupaya meningkatkan kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan di pelosok. Salah satunya, saat ini BPJS Kesehatan sudah mengimplementasikan kompensasi bagi daerah belum terdapat fasilitas kesehatan memenuhi syarat (DBTFMS) dan diprioritaskan dalam bentuk kompensasi kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), kerja sama dengan fasilitas kesehatan bergerak seperti RS kapal, dan pengiriman tenaga kesehatan. &rdquo;Selanjutnya, bagi FKTP yang ditetapkan sebagai FKTP terpencil, BPJS Kesehatan membayar dengan kapitasi khusus yang bertujuan menjangkau peserta di wilayah terpencil yang tergolong sulit secara akses geografis,&rdquo; ujarnya. Dana diberikan kepada tenaga kesehatan agar semangat ditempatkan di wilayah terpencil. (lyn/c7/fal)

Peserta penerima upah (PPU) yang telah di-PHK tetap memperoleh jaminan kesehatan maksimal selama enam bulan. Ia juga tidak membayar iuran.

Aturan Baru dalam Perpres Jaminan Kesehatan, Pekerja Kena PHK Tetap Dijamin Selama Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/JAMSOSTEK-2244141273.jpg" alt="Muhammad Zuhri Bahri, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Zuhri Bahri, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Istimewa)</figcaption>
</figure> Oleh: Muhammad Zuhri Bahri *) LAPORAN World Population Review mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,5 juta orang hingga 1 November 2022. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. Tiongkok menempati posisi teratas dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1,42 miliar orang. Banyaknya penduduk ini merupakan modal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2035 apabila di dalamnya terdapat tenaga kerja yang produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 143,72 juta jiwa angkatan kerja pada Agustus 2022, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 68,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Mayoritas Tenaga Kerja RI dari Sektor Informal pada Agustus 2022. Jumlah pekerja informal di Indonesia sebanyak 80,24 juta orang atau setara 59,31 persen pada Agustus 2022. Sementara, pekerja formal sebanyak 55,06 juta orang atau 40,69 persen. Dengan produktifnya tenaga kerja yang ada maka daya saing akan meningkat yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan. Untuk bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja, ada instrumen yang harus kita tempatkan menjadi salah satu instrumen kesejahteraan yaitu perlindungan sosial terhadap tenaga kerja kita. Walaupun Indonesia belum mendeklarasikan sebagai negara kesejahteraan (welfare state) akan tetapi semangat dalam UUD 45 sejatinya sudah mengarah kepada welfare state, sehingga negara mempunyai tanggung jawab untuk dapat memastikan setiap warganya terlindungi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Data BPJAMSOSTEK hingga Mei 2023 mencatat sebanyak 35.864.017 tenaga kerja terlindungi. Itu artinya masa sekitar 70 persen pekerja baik formal maupun informal yang masih harus mendapatkan perhatian. Begitu besarnya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja maka negara punya tanggung jawab baik melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS); dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan mandat secara tegas kepada BPJAMSOSTEK untuk melaksanakan jaminan sosial khususnya jamsostek demi mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing dan prduktivitas pekerja. Sebagai badan hukum publik yang diberi kepercayaan untuk mengelola jamsostek, BPJAMSOSTEK memiliki tanggung jawab besar pertama adalah kepada negara sebagai pemberi mandat. Kedua kepada rakyat Indonesia khususnya pekerja yang mempercayakan iurannya untuk dikelola dan bisa memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi peserta atau pekerja. Pilar Penting Pertanggungjawaban Secara garis besar tanggung jawab ini diletakkan pada tiga kerangka dasar yaitu pertama memastikan bahwa BPJAMSOSTEK harus mampu memberikan kepastian (assurance) akan manfaat perlindungan yang diterima oleh peserta pada saat pekerja melakukan aktivitas maupun pascapekerja tidak lagi berproduktif beserta dengan keluarganya. Kedua, perluasan kepesertaan, walaupun kita bukan negara kesejahteraan, akan tetapi ekspektasi yang bisa diharapkan dari jamsostek itu adalah bahwa setiap pekerja baik itu formal/informal adalah peserta BPJAMSOSTEK yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial. Hal ini dilaksanakan oleh BPJAMSOSTEK yang menetapkan target kepesertaan sebanyak 70 juta peserta pada tahun 2026. Capaian kinerja kepesertaan yang saat ini baru sekitar 30 persen dari target saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicarikan strategi-strategi yang lebih ampuh untuk melakukan optimalisasi perluasan kepesertaan. Dalam upaya tersebut BPJAMSOSTEK menerapkan Strategi 345 sampai level kantor cabang perintis. Strategi tersebut adalah 3 strategi, 4 fokus, dan 5 engine dalam melaksanakan upaya ekstensifikasi, intensifikasi, dan retensi peserta sebagai cara dalam menuju target kepesertaan yang telah ditetapkan yaitu 70 juta peserta pada tahun 2026. Apakah strategi 345 ini sudah cukup? Kemudian bagaimana dengan Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Apakah sudah cukup untuk mendorong perluasan kepesertaan? Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola dalam penyelenggaraan jamsostek sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 25 tahun 2020. Bahwa pengelolaan program maupun dana harus dilakukan secara governance untuk bisa memastikan bahwa pengelolaan program maupun dana jaminan dikelola secara governance dan comply terhadap semua bentuk peraturan, harus bisa di-adopted dan diimplementasikan secara konsekuen. Secara garis besar dana kelolaan yang dikelola oleh BPJAMSOSTEK, terdiri atas dana badan dan dana jaminan sosial (iuran peserta) yang terpisah, yang peruntukannya juga terpisah di mana dana operasional BPJAMSOSTEK adalah menggunakan dana hasil pengelolaan badan yang awalnya berasal dari asset pengalihan PT Jamsostek kepada BPJAMSOSTEK. Sedangkan dana iuran peserta, secara utuh dikelola dan diinvestasikan untuk sebesar-besarnya dikembalikan untuk memberikan manfaat kepada peserta. Dalam pelaksanaannya, baik program maupun pengelolaan dana tersebut diaudit setiap tahun. Dan dalam tiga tahun terakhir terkait laporan keuangan dan laporan pengelolaan program (LK-LPP) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam hal ini Dewan Pengawas menyatakan apresiasi atas yang pertama adalah LK-LPP tahun 2022 telah diaudit sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, kedua laporan LK-LPP telah diselesaikan sesuai dengan timeline dan dipublikasikan sebelum deadline yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 108 tahun 2013, yang ketiga adalah dalam tiga tahun terahir LK-LPP BPJAMSOSTEK telah mendapat tiga kali WTM (hattrick). Tantangan ke Depan Hal yang lebih penting adalah tidak hanya cukup untuk memastikan terkait dengan tata kelola. Terpenting adalah memastikan good governance itu menjadi budaya atau habit dari seluruh insan BPJAMSOSTEK dari pusat sampai ke daerah. Sebagaimana teori yang mendasari pelaksanaan good corporate governance (GCG), yaitu teori organisasi yang menjelaskan bagaimana sebenarnya organisasi distruktur dan bagaimana organisasi dapat dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan organisasi (Robbins, 1994; 6). Perkembangan selanjutnya adalah population ecology theory dan contigency yang kemudian menjadi sumber munculnya theory of fit, yaitu teori tentang keselarasan hubungan internal organisasi (Sobirin, 2007; 268). Jadi, organizational of fit theory atau teori fit menyatakan bahwa strategi organisasi harus fit dengan faktor-faktor lain agar organisasi mencapai kinerja yang baik. Dalam LPP yang dipublikasikan pada Jumat (12/05/2023) BPJAMSOSTEK telah mendapatkan nilai 96,4 untuk GCG Index. Hal ini berarti badan ini telah menjadi lembaga unggul dengan kriteria tinggi atau sangat baik. Tentu saja, ini menjadi tugas penting untuk menjaga nilai tersebut dengan mempertahankan tata kelola yang dikelola dengan baik dan terus menjadi budaya yang terinternalisasi kepada seluruh insan BPJAMSOSTEK sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Demikian juga dalam Laporan Keuangan (12/05/2023) tercatat BPJAMSOSTEK mengelola dana investasi sebesar Rp 627,69 triliun sepanjang tahun 2022. Ini meningkat 13,3 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 554 triliun. Capaian tersebut tentu saja masih harus terus diakselerasi dan dioptimalkan mengingat target yang ditetapkan pada tahun 2026 yaitu dana kelolaan 1001 triliun dengan peserta menjapai 70 juta peserta. Capaian target tersebut juga harus didukung oleh regulasi dan peraturan yang berlaku apakah realistis juga mengenai kesiapan instrumen investasi yang bisa dilaksanakan dengan kelolaan dana yang sangat besar. Ini menjadi tanggung jawab besar yang harus menjadi perhatian BPJAMSOSTEK sendiri maupun pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut tagline &ldquo;Kerja Keras Bebas Cemas&rdquo; tidak hanya diperuntukan kepada peserta atau masyarakat secara umum, akan tetapi ini juga menjadi faktor pendorong kepada seluruh insan BPJAMSOSTEK agar lebih bekerja keras lagi terkait dengan capain target 2026. Ke depan BPJAMSOSTEK perlu lebih kerja keras lagi, lebih produktif lagi, untuk menghilangkan kecemasan akan pencapaian atas target yang sudah dicanangkan. Bagaimana direksi dan jajaran manajemen terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan kesejahteraan semua pekerja yang mendapatkan perlindungan jamsostek.(*) *) Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan &nbsp;

Dengan produktifnya tenaga kerja yang ada maka daya saing akan meningkat yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan.

 Menyoal Tanggung Jawab Jamsostek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-192002-2288230972.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Nanik Sukristina." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Nanik Sukristina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Per 1 Mei, Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah menonaktifkan daftar warga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK). Dinonaktifkannya PBI-JK itu berdasar Surat Keputusan (SK) Kemensos No 70 Tahun 2023 dengan alasan karena sudah tidak lagi ditanggung APBN. Di Surabaya, ada 239.363 jiwa yang PBI-JK dinonaktifkan Kemensos RI. Hal itu karena penerima dinilai sudah tidak lagi masuk dalam kategori warga miskin. Pemkot Surabaya bergerak cepat melakukan pendataan ulang. Tujuannya memastikan berapa total warga miskin yang layak menerima manfaat BPI-JK ke depannya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, penerima manfaat PBI-JK itu hanya untuk kategori warga miskin. Apabila secara data sudah tidak masuk kategori warga miskin, sudah harus diganti dan dilakukan pendataan ulang. &rdquo;Prosesnya nanti kami (pemkot) mengusulkan kembali warga miskin untuk menggantikan data warga yang dinonaktifkan itu. Karena ini banyak, masyarakat jadi panik, yang semula aktif sekarang menjadi tidak aktif,&rdquo; kata Nanik, Senin (15/5). Nanik mengimbau masyarakat tak perlu khawatir. Pemkot telah memberikan kemudahan bagi warga Surabaya ketika akan berobat. Warga ber-KTP Surabaya, sudah bisa langsung mengakses fasilitas kesehatan (faskes) yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. &rdquo;Tetap bisa mengakses faskes-faskes di Surabaya. Tidak perlu khawatir pasti akan tetap dilayani,&rdquo; tegas Nanik. Nanik menjelaskan, Dinkes Kota Surabaya juga sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan faskes-faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Surabaya, agar mendaftarkan kembali pasien yang berobat untuk tetap bisa mendapatkan pelayanan. Apabila mengalami kendala atau keluhan, warga bisa menghubungi WhatsApp center Dinkes Surabaya 0895-8030-12940 dan 0851-5696-8757. &rdquo;Pada intinya, warga yang sakit bisa langsung datang ke faskes tanpa perlu khawatir tidak dilayani. Misalkan ada keluhan, bisa menghubungi WA center Dinkes Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) kalau sakit cukup tunjukkan KTP, sudah bisa dilayani,&rdquo; jelas Nanik. Nanik menambahkan, pendataan ulang itu dilakukan agar penerima manfaat tepat sasaran. Selama ini ada beberapa warga yang berdomisili di kota lain namun berobat ke Surabaya. &rdquo;Ada yang seperti itu. Untuk kasus seperti ini, ke depannya akan kita buat sistem sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) agar mudah mengetahui warga yang diduga seperti itu,&rdquo; imbuh Nanik, mantan Sekretaris Dinas Sosial Surabaya itu.

Pemkot Surabaya bergerak cepat lakukan pendataan ulang memastikan jumlah warga miskin yang layak menerima manfaat BPI-JK

Perhatian, Warga Surabaya Penerima BPJS Kesehatan PBI-JK Ada Pengumuman!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-24-at-10.15.13.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 21 dari 38 kabupaten/kota di Jatim berhasil mencapai universal health coverage (UHC) dengan target minimal 95 persen penduduknya ter-cover jaminan kesehatan. Sementara, 17 kabupaten/kota lain menuju pencapaian UHC. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta bupati/wali kota yang pencapaian UHC mendekati 90 persen agar segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Pemprov akan membantu mencarikan format percepatan pencapaian UHC minimal 95 persen tahun ini. ”Saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan pembahasan terkait RKPD untuk persiapan Musrenbang 2024,” ujar Khofifah. Dia menyebutkan, ingin membangun sinergi antara pemprov dengan pemkab/pemkot yang belum UHC tetapi telah mendekati 90 persen. ”Saya membahas dengan tim pemprov bagaimana kita bisa support daerah agar mencapai 95 persen target UHC. Karena banyak kabupaten/kota sebetulnya sudah dekat 90 persen,” kata Khofifah saat overview UHC bersama bupati/wali kota dan BPJS Kesehatan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/3). ”Tadi Gus Ipul (Wali Kota Pasuruan) usul misal pemprov mendukung alat kesehatan, premi UHC dimaksimalkan dari APBD kabupaten/kota. Jadi, pertemuan ini, kita saling konsolidasi bagaimana memberikan penguatan agar 17 kabupaten/kota di Jatim bisa mencapai minimal 95 persen,” terang Khofifah. Saat ini, jumlah kepesertaan sudah 86,9 persen di Jawa Timur. Khofifah minta agar jumlah itu digenjot tahun ini agar tahun depan bisa tercapai 100 persen kepesertaan. Menurut Khofifah, untuk mewujudkan UHC, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari pemerintah kabupaten/kota   guna mewujudkan ketercapaian UHC yang optimal. ”Kami akan terus berupaya meningkatkan capaian dan kualitas layanan kesehatan serta meningkatkan peran aktif dari masyarakat untuk mengikuti program JKN-KIS ini,” terang Khofifah. Pada Selasa (14/3), sebanyak 21 kabupaten/kota di Jatim berhasil meraih penghargaan UHC Award 2023. Yakni Kabupaten Malang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, dan Gresik. Kemudian, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Blitar, dan Kota Malang. Selain itu, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

21 Kabupaten/Kota Jatim Capai Universal Health Coverage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/skretaris-pdip.jpg" alt="Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Achmad Hidayat. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Achmad Hidayat. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menerima penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award. Penghargaan itu diterima setelah dipastikan warganya hampir 95 persen telah menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).  Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat mengungkapkan, kebijakan jaminan kesehatan semesta selaras dengan Dasa Prasetiya PDI Perjuangan.  ”Pada poin kelima dalam Dasa Prasetiya tertulis membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat. Kita dapat  rasakan bersama bahwa akses pelayanan kesehatan di Kota Surabaya cukup menggunakan KTP akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” kata Achmad Hidayat.  Dia bersyukur taraf kesehatan menjadi lebih baik dengan angka harapan hidup yang mengalami peningkatan setiap tahun. Tercatat pada 2019 sebesar 74,13 tahun, 2020 sebesar 74,18 tahun, dan 2021 sebesar 74,18 tahun.  ”Selain jumlah kepesertaan yang tinggi dan dijamin Pemkot Surabaya, kita berharap agar pelayanan di faskes bisa lebih baik. Di antaranya yang masih banyak masukan kepada kami adalah antrean operasi dan ketersediaan kamar bagi pasien rawat inap,” terang Achmad Hidayat.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, Pemkot Surabaya telah mengupayakan UHC sampai 90 persen. Dari usaha itu, pihaknya mendapatkan penghargaan UHC Award.  ”Alhamdulillah Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan terkait dengan Universal Health Coverage (UHC), atau jaminan kesehatan. Sejak pertama kali menjabat, yang kami pikirkan adalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana supaya mereka tidak memikirkan lagi masalah pengobatan. Sehingga dapat mengurangi salah satu faktor pengeluaran untuk masyarakat miskin,” ujar Eri.  Eri menyatakan, guna mewujudkan UHC dan jaminan layanan kesehatan bagi warga, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran sebesar Rp 480 miliar per tahun. Warga Surabaya yang ingin berobat, cukup menggunakan KTP.  Berdasar data, terhitung sejak April 2021, sebanyak 2.970.834 jiwa penduduk Kota Surabaya telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN), dari total jumlah penduduk 2.972.801 jiwa atau sebesar 99,93 persen.

DPC PDIP Sebut Kepemimpinan Eri-Armuji Implementasikan Dasa Prasetiya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.29.09.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja menerima penghargaan karena sukses mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC).  Legislator PAN dari DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah mengapresiasi kinerja dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jajarannya. Namun menurut anggota Komisi B itu, pihaknya masih memiliki catatan khusus untuk Pemkot Surabaya terkait UHC.  Zuhrotul mendorong agar Pemkot Surabaya memberikan kebebasan kepada penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).  ”Sampai saat ini, pemegang BPJS PBI hanya boleh berobat ke puskesmas sebagai FKTP. Sementara, kita ini ada klinik kesehatan juga,” tutur Zuhrotul kepada JawaPos.com.  Terhitung pada 2022, sudah ada 96,89 persen warga Surabaya yang telah di-cover Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau UHC. Per 3 Januari, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mencatat ada 942.277 orang Surabaya menerima BPJS Kesehatan PBI. Mereka dibiayai Pemkot Surabaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, setiap tahun, pemkot menganggarkan sekitar Rp 480 miliar untuk masalah kesehatan. Dia juga memastikan warga Surabaya saat berobat ke rumah sakit atau puskesmas cukup menunjukkan KTP.  Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Eka Wahyudi mengatakan, berdasar catatan dari BPJS Kesehatan Surabaya ada ratusan FKTP. Antara lain, 63 puskesmas, 85 klinik swasta, 43 dokter praktik perorangan (DPP), 19 DRG, 13 klinik TNI, dan 6 klinik Polri. Total 229 FKTP.  ”Persentase klinik swasta di Surabaya itu 37,12 persen. Terbesar di jajaran FKTP lain,” jelas Eka Wahyudi.

Terima Penghargaan UHC, DPRD Surabaya Usulkan Warga Bebas Pilih FKTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RS-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat miskin (JKMM) di Sidoarjo tahun depan berkurang. Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo harus memutus kerja sama dengan rumah sakit dan klinik swasta. Apalagi, anggaran tahun ini tak cukup untuk membayar tagihan JKMM di tujuh rumah sakit mitra.  Saat ditemui kemarin (13/12), Kadinkes Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan bahwa anggaran JKMM 2022 minus Rp 12 miliar. Padahal, anggaran JKMM tahun ini mencapai Rp 36 miliar. Pada Oktober saja, dana JKMM tersisa Rp 7 juta. ”Berarti kita harus nombok sisanya sekitar 12 miliar,’’ katanya.  Keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan RS swasta sebagai rujukan peserta JKMM juga disebabkan anggaran yang digedok untuk jaminan kesehatan pada 2023 hanya Rp 19 miliar. ’’Sehingga tidak ada pilihan selain menyudahi kerja sama dengan RS swasta. Ini jelas agak menyakitkan,’’ tuturnya.  Awal tahun ini, karena program universal health coverage (UHC) dibekukan, pemkab memaksimalkan layanan kesehatan lewat skema JKMM. Jika sebelumnya hanya ada tiga RS rujukan, yakni RSUD Sidoarjo, RSUD dr Soetomo Surabaya, dan RSJ Menur Surabaya, sejak Januari tahun ini ditambah empat RS swasta. Namun, kerja sama dengan RS swasta tersebut selesai akhir tahun ini.  Menurut Fenny, mulai awal tahun depan, peserta JKMM akan dilayani faskes milik pemerintah. Baik itu puskesmas maupun RSUD di Kota Udang. Apalagi tahun ini RSUD Sidoarjo Barat juga telah beroperasi. ”Nah, dari situ kesiapan dan kematangan fasilitas di puskesmas terus kita pantau mulai dari beberapa bulan ini,’’ katanya.  Hal tersebut bertujuan agar pelayanan di puskesmas tidak kalah oleh klinik atau rumah sakit swasta. ”Begitu pun dengan RSUD Sidoarjo dan RSUD Sibar, kami akan upayakan bisa menjadi rujukan pasien JKMM dari puskesmas,’’ ucapnya. Fenny yakin puskesmas di Sidoarjo cukup merata. ”Kita punya 30 puskesmas dan akan ketambahan satu lagi tahun depan, yaitu Puskesmas Urangagung,’’ ungkapnya.  ---  RS YANG MELAYANI JKMM TAHUN INI <ul> 	<li>RSUD Sidoarjo</li> 	<li>RSUD dr Soetomo Surabaya</li> 	<li>RSJ Menur Surabaya</li> 	<li>RS Mitra Keluarga Waru</li> 	<li>RS Anwar Medika Sidoarjo</li> 	<li>RS Siti Hajar Sidoarjo</li> 	<li>RS Siti Khodijah Sidoarjo</li> </ul> Tahun Depan <ul> 	<li>RSUD Sidoarjo</li> 	<li>RSUD Sidoarjo Barat</li> 	<li>RSUD dr Soetomo Surabaya</li> 	<li>RSJ Menur Surabaya</li> </ul>

Dana Minim, Dinkes Sidoarjo Putus Kerja Sama JKMM dengan RS Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bobby-06.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Wali Kota Medan Bobby Nasution melaunching Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB).   Bobby Nasution berharap Program berobat hanya menggunakan KTP Medan yang telah berlaku per 1 Desember 2022 ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.  Launching UHC JKMB ini dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Dirut Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti di RSUD H Bachtiar Djafar, Medan Labuhan, Senin (5/12). Selain launching UHC JKMB, Bobby Nasution juga melakukan Soft Launching RSUD H Bachtiar Djafar. Dengan begitu per hari ini rumah sakit milik Pemko Medan yang terletak di bagian Utara ini sudah dapat melayani masyarakat untuk berobat.  Dalam sambutannya Bobby Nasution mengatakan, program UHC JKMB ini terealisasi berkat kerja keras dan kolaborasi jajaran Pemko Medan dengan BPJS Kesehatan. Menurut Bobby Nasution saat ini sudah 96 persen masyarakat Kota Medan tercover BPJS kesehatan, tinggal 4 persen belum tercover BPJS. Namun setelah berlakunya program UHC JKMB 4 persen tersebut telah ditanggung oleh Pemko Medan.  Dihadapan yan hadir, direktur perluasan dan pelayanan peserta BPJS David Bangun, Ketua DPRD Hasyim SE, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Wiriya Alrahman dan Istri Alm Bachtiar Djafar Ny Rosmeini Bachtiar serta unsur Forkopimda dan segenap OPD, Bobby Nasution menambahkan setelah diberlakukannya UHC JKMB, banyak daerah lain mengetahui dan juga meminta kepada BPJS kesehatan agar daerahnya dapat melakukan program yang sama. Tentunya ini berdampak positif bagi BPJS Kesehatan dan secara tidak langsung Pemko Medan berperan dalam mempromosikan BPJS kesehatan.  "Karena secara tidak langsung kami menjadi endorse, kalau boleh pak Dirut 4 persen masyarakat yang belum tercover, kita berbagi menanggungnya, minimal dapat diskon. Sehingga kedepannya jumlah persentase masyarakat Kota Medan yang tercover BPJS kesehatan dapat terus meningkat," Ujar Bobby Nasution kepada Dirut BPJS Kesehatan.  Selanjutnya Bobby Nasution mengungkapkan berdasarkan data, terdata masyarakat yang termasuk dalam peserta BPJS kesehatan penerima upah atau Mandiri yang berpotensi mencoba program UHC JKMB padahal mereka mampu. Setelah di cobanya dan dilayani oleh rumah sakit mereka akan di masukan ke dalam kelas tiga dan dikunci tidak boleh naik kelas selama setahun sesuai perjanjian.  "Satu hal lagi kalau boleh pak, masa penguncian program UHC JKMB ini dapat dikurangi. Sebab dikhawatirkan akan ada masyarakat yang akan mencoba program ini padahal mampu membayar. setelah dicoba ternyata karena kelas III mereka ingin naik kelas, namun karena dikunci setahun tidak dapat naik kelas, jadinya mereka membayar sendiri. Tentunya ini akan mubazir karena Pemko terus membayar tagihannya lebih baik digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan," Sebut Bobby Nasution seraya berharap dua poin tersebut dapat dipertimbangkan Dirut BPJS kesehatan agar program UHC JKMB ini tepat sasaran dan tepat guna.  Dalam kesempatan ini juga Bobby Nasution mengingatkan kepada Dinas Kesehatan dan stakeholder yang terlibat langsung dalam program UHC JKMB ini agar dapat memperhatikan dan meningkatkan pelayanannya. Dari data yang didapat ada sekitar 41 Puskesmas dan 48 rumah sakit di kota Medan. "Ini PR kita bersama setelah dilaunching UHC JKMB, pelayanan kesehatan harus terus diperhatikan dan ditingkatkan," Tegas Bobby Nasution.  Sementara itu Dirut BPJS Kesehatan, mengungkapkan setelah diresmikan program UHC JKMB, pihak rumah sakit diminta jangan membedakan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS kesehatan sehingga tidak ada terjadi diskriminasi. Dengan begitu masyarakat juga akan bangga dengan pelayanan kesehatan kita yang bagus tanpa harus berobat ke luar negeri.  "Meskipun kita sudah memiliki BPJS tetap harus menjaga kesehatan. Karena masyarakat sehat negara kuat," Sebutnya.  Kemudian terkait dengan soft launching RSUD H Bachtiar Djafar, Bobby Nasution berpesan kepada jajarannya rumah sakit agar dapat menjadikan rumah sakit ini sesuai dengan namanya. Artinya seperti diketahui nama Bachtiar Djafar banyak berbuat baik untuk Kota Medan, untuk itu Rumah sakit Pemko Medan di Kawasan Medan Utara ini dapat melayani dan menyehatkan masyarakat.  "Jangan menjadi rumah sakit yang membuat masyarakat trauma baik itu dari sisi fasilitas maupun masyarakat. Jadikan rumah sakit H Bachtiar Djafar yang dapat menyehatkan masyarakat kota Medan," Ujar Bobby Nasution.  Dengan diresmikannya RSUD H Bachtiar Djafar, istri Almarhum mantan Wali Kota Medan Ny Rosmeini Bachtiar Djafar mengungkapkan sangat senang dan bangga serta merasa terhormat. Apalagi dibarengi dengan diluncurkannya program UHC JKMB. Tentunya program ini sangat baik untuk kesehatan masyarakat.  "Saya sangat bangga dan merasa terhormat rumah sakit dengan nama suami (Bachtiar Djafar) telah resmi beroperasi. Apalagi daerah rumah sakit ini memang kampung halaman bapak dan lahir disini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pemko Medan dan pak Bobby Nasution," Sebutnya.  Selanjutnya Launching program UHC JKMB dan Soft Launching RSUD H Bachtiar Djafar ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirine oleh Bobby Nasution bersama Dirut BPJS Kesehatan serta penyerahan sertifikat UHC JKMB kepada Bobby Nasution. Selain itu Bobby Nasution juga menyerahkan secara simbolis kartu BPJS kesehatan kepada peserta UHC JKMB.

Pesan Bobby Nasution Saat Luncurkan Jaminan Kesehatan Medan Berkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tiga-kepala-daerah.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) memaparkan konsep kolaborasi pembangunan di wilayah Surabaya Raya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) memaparkan konsep kolaborasi pembangunan di wilayah Surabaya Raya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik, membahas rencana kerja sama terkait layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan.  ”Harapan saya, orang Gresik ke Surabaya berobat ya gratis. Orang Gresik-Surabaya ke Sidoarjo berobat juga gratis,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Menurut dia, jika kerja sama itu terwujud, warga Surabaya Raya meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di ketiga wilayah tersebut.  Cak Eri panggilan Eri Cahyadi mengaku, sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, terkait wacana kerja sama UHC tersebut. Apalagi, peserta Jaminan Kesehatan Nasional masing-masing daerah itu sudah mencapai 95 persen.  ”Jadi kami memang sudah teleponan. Nanti kami undang ke Surabaya,” ujar Eri.  Sekarang ini, lanjut Eri, pihaknya tengah memikirkan skema terkait rencana tersebut. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, maupun kabupaten lain, bisa bersinergi dalam sektor kesehatan. ”Bagaimana kami bersinergi memberikan yang terbaik bagi umat di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan wilayah lain,” tutur Eri.  Selain kerja sama di bidang kesehatan, kata dia, pihaknya juga tengah menyiapkan upaya mengatasi kemacetan dengan berkolaborasi bersama Sidoarjo dan Gresik. Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, ketika membangun jalan untuk mengatasi kemacetan, tidak bisa hanya dilakukan Surabaya.  ”Tapi bagaimana Surabaya terkoneksi dengan Sidoarjo dan Gresik. Ini yang kami sedang bicarakan dengan Bupati Sidoarjo dan Gresik,” papar Eri.  Dia menambahkan, salah satu upaya mencegah kemacetan adalah mengoneksikan frontage Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo. Demikian pula dengan Jalan Banyu Urip Surabaya yang juga berencana dikoneksikan ke Kabupaten Gresik.  ”Semoga pada 2023 bisa langsung terhubung antara Gresik-Surabaya dan Surabaya-Sidoarjo,” ucap Eri Cahyadi.

Kepala Daerah Surabaya Raya Bahas Kerja Sama Layanan Kesehatan Gratis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan kesehatan

Berita Terkini