JawaPos.com - Belakangan ini, pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, yang ingin mengembalikan Ujian Nasional (UN), berhasil membuat masyarakat geger.

 

"UN sudah siap secara konsep, tapi tahun 2025 ini belum kita laksanakan. Kita menunggu tahun ajaran baru. Soal namanya apa dan bentuknya bagaimana, tunggu sampai itu diumumkan," ujar Mu'ti di Jakarta, Selasa (31/12) lalu.

 

Ujian Nasional sebenarnya sudah diberlakukan di Indonesia sejak 2005 silam. Kemudian pada 2021, Mendikbud Nadiem Makarim resmi menghentikan Ujian Nasional, dan berganti menjadi Asesmen Nasional (AN).

 

Menanggapi wacana diberlakukannya kembali UN, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam mengatakan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional harus dihitung dan dipertimbangkan secara cermat.

 

"Kami di DPRD secara keseluruhan mungkin mendukung langkah tersebut, cuma harus dipastikan betul. Bagaimana parameter dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita," ujarnya, Selasa (7/1).

 

Abdul lantas menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan pemerintah saja, melainkan pihak sekolah, guru, siswa, hingga wali murid. Jangan sampai kebijakan baru memberikan dampak negatif.

 

"Kami selaku mitra kerja dinas pendidikan, menyarankan untuk adanya pemerataan pendidikan, baik secara infrastruktur yang ada itu harus ditata dengan baik dan betul lebih dulu," imbuhnya.

 

Politisi PDI Perjuangan itu meyakini bahwa kualitas pendidikan yang baik, dapat memberikan distribusi yang positif, terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Surabaya.

 

"Perlu diingat yang memengaruhi pendidikan itu ada tiga faktor, keluarga, sekolah, lingkungan. Maka ayo bergotong royong bersama membangun generasi yang siap menyongsong masa depan menjadi lebih baik," tukas Abdul.