JawaPos.com - Para petani di Kabupaten Gresik masih menunggu kucuran ganti rugi terhadap lahan pertanian yang terdampak banjir. Meski banjir itu terjadi pada 2023, hingga kini anggaran ganti rugi tersebut belum juga turun.

Dinas Pertanian (Dispertan) Pemkab Gresik telah memverifikasi lahan yang terdampak banjir. Hasil verifikasi itu juga sudah dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ada sekitar 200 hektare lahan yang diusulkan mendapatkan ganti rugi tersebut.

’’Hingga saat ini belum juga cair, tapi kami sudah mengirimkan hasil verifikasi tersebut. Ini ganti rugi akibat banjir pada 2023,” kata Kepala Dispertan Pemkab Gresik Eko Anindito Putro kemarin (7/1).

Pihaknya tidak bisa memastikan kapan uang ganti rugi itu cair. Dispertan hanya memverifikasi data, kemudian mengirimkan ke pusat.

Yang jelas, anggaran tersebut sangat ditunggu para petani di Kota Pudak. Mengingat, banjir akibat luapan Kali Lamong itu telah membuat tanaman petani terdampak.

Nilai ganti rugi lahan pertanian tersebut diperkirakan mencapai Rp 8 juta per hektare. Lahan di Gresik yang terdampak seluas 200 hektare. ’’Artinya, ada Rp 1,6 miliar yang diberikan untuk ganti rugi,” imbuhnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Gresik Suyono mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai pencairan anggaran ganti rugi tersebut.

Bahkan, pihaknya juga sudah bertanya ke provinsi, tapi sama saja belum ada tanda-tanda pencairan. ’’Semua wilayah di Jatim belum ada yang cair. Kami harap segera cair agar bisa disalurkan ke petani,” ujarnya. (son/c7/diq)