Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Jumat, 20 November 2026 | 21.26 WIB

DPRD Gresik Tetapkan 4 Raperda Jadi Perda, Atur Pencegahan Kebakaran hingga Kawasan Perdesaan

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda saat membacakan laporan hasil harmonisasi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik. (Dok Fajar/Radar Gresik) - Image

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda saat membacakan laporan hasil harmonisasi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik. (Dok Fajar/Radar Gresik)

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik resmi menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2026 menjadi Perda. Keempat draf regulasi tersebut lahir dari usulan sejumlah komisi serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik.

Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda menegaskan, seluruh Raperda yang ditetapkan telah rampung melewati tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi demi menyempurnakan substansi regulasi agar siap dijalankan tanpa kendala hukum.

"Tahapan tersebut dilakukan guna memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antarpasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya," kata Khoirul Huda dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Jumat (20/11).

Keempat rancangan regulasi yang disepakati tersebut menyasar sektor pelayanan dasar hingga penguatan karakter masyarakat di Kabupaten Gresik

Salah satunya Raperda Pengembangan Kawasan Perdesaan yang merupakan usulan Komisi I DPRD Gresik. Aturan ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan antardesa secara terpadu, mengoptimalkan potensi unggulan lokal, serta mendongkrak kesejahteraan warga desa mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan UU Desa.

Kedua, Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan yang merupakan usulan Komisi II DPRD Gresik. Raperda ini disiapkan untuk memperkuat tata kelola olahraga daerah secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan atlet hingga kebijakan keolahragaan sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2022.

Selanjutnya Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang menjadi usulan Komisi III DPRD Gresik. Aturan ini menitikberatkan penguatan layanan pemadam kebakaran sebagai urusan wajib dasar melalui percepatan response time, penguatan SDM dan relawan, integrasi standar proteksi nasional, hingga digitalisasi pelaporan dan pemetaan titik rawan kebakaran.

Terakhir, Raperda Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang merupakan usulan Bapemperda. Aturan ini hadir sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam membumikan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Khoirul Huda mengungkapkan adanya satu usulan Raperda inisiatif yang diputuskan tidak disahkan menjadi Perda baru. Yakni Raperda tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja yang diusulkan Komisi IV DPRD Gresik.

Keputusan tersebut merujuk pada hasil kajian harmonisasi Kementerian Hukum yang mencatat bahwa Kabupaten Gresik sejatinya sudah mengantongi dua payung hukum ketenagakerjaan, yakni Perda Nomor 17 Tahun 2002 dan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Editor: Diar Candra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore