Komisi V DPR RI Tegaskan Tak Pernah Usulkan Alfamart dan Indomaret Ditutup

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan ‘tempat jin buang anak’ menyikapi rencana pemer

JawaPos.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengusulkan penutupan gerai Alfamart dan Indomaret di seluruh Indonesia. Ia menekankan, informasi yang beredar di media sosial terkait dukungan DPR untuk menutup kedua minimarket tersebut sebagai hoaks dan tendensius.

“Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup. Kesimpulan rapat juga akan kami lampirkan sebagai bukti dokumen resmi,” kata Lasarus kepada wartawan, Senin (23/2).

Ia menjelaskan, narasi tersebut beredar melalui unggahan Instagram yang menampilkan foto Ketua DPR RI, Puan Maharani, seolah-olah menyatakan DPR mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret.

“Dalam unggahan itu ditampilkan Ibu Puan Maharani yang sangat saya hormati. Saya tegaskan, yang menyampaikan pandangan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret adalah saya, bukan Ibu Puan Maharani,” jelasnya.

Lasarus menilai, unggahan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kepentingan tertentu.

“Sekali lagi saya sampaikan, Instagram yang beredar dengan tulisan ‘DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA’ adalah berita hoaks dan tendensius,” tegasnya.

Lasarus menekankan, pernyataannya dalam rapat didasari keluhan masyarakat, khususnya pedagang toko kelontong yang kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern hingga ke pelosok desa.

Ia mengusulkan agar gerai Alfamart dan Indomaret dibatasi hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, bukan ditutup total. Hal itu bertujuan agar distribusi kebutuhan pokok di desa dan dusun dapat dikelola oleh pedagang lokal, BUMDes, atau koperasi desa.

“Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja. Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun memberi kesempatan kepada pedagang sembako serta BUMDes atau koperasi desa,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal, maka penyebaran minimarket di desa sebaiknya dihentikan.

“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ungkap Yandri dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menilai, pemerintah harus berpihak pada masyarakat desa dan memastikan Kopdes Merah Putih tidak tergerus oleh dominasi ritel modern.

Pernyataan senada disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ia mengimbau agar pengelola ritel modern tidak lagi menambah gerai baru di wilayah pedesaan guna memperkuat peran koperasi desa sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal.

“Stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu koperasi desa yang menjual kebutuhan masyarakat,” pungkas Ferry.