Legislator Minta Gerakan Pangan Murah Diperbanyak di Wilayah Terdampak Bencana dan 3T

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) lebih berpihak kepada masyarakat terdampak bencana, khususnya korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Selain itu, ia juga menekankan agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2026 memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Menurut Alex, ribuan warga di sejumlah wilayah Sumatera saat ini tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, titik pelaksanaan GPM dinilai perlu diperbanyak di daerah-daerah tersebut sebagai bentuk kehadiran negara.

“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” kata Alex dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

Alex merespons rencana penyelenggaraan GPM oleh ID Food yang akan digelar di 420 titik di seluruh Indonesia guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Namun, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, pelaksanaan GPM di wilayah Sumatera dinilai masih minim.

Ia mengungkapkan, GPM hanya direncanakan berlangsung di dua titik di Aceh, empat titik di Sumatera Utara, dan sembilan titik di Sumatera Barat. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kondisi masyarakat yang tengah terdampak bencana.

“Mudah-mudahan ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tidak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi sedang sulit di tiga daerah terdampak bencana ini. Kawan-kawan kita tengah ditimpa musibah,” ujar Alex.

Selain itu, Alex juga mengkritisi proporsi pelaksanaan GPM yang lebih banyak difokuskan di wilayah urban dan padat penduduk. Ia mencontohkan, rencana GPM di Jakarta yang akan digelar di 65 titik, sementara di Jawa Tengah hanya 45 titik.

“Sebagai daerah urban, setiap kali libur Lebaran mayoritas penduduk Jakarta yang merupakan perantau akan pulang kampung. Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta tidak lebih banyak dari Jawa Tengah yang justru menjadi tujuan utama mudik,” jelas Alex.

Legislator Fraksi PDIP itu juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026. Ia berharap, penyaluran bantuan pangan tersebut dapat dilakukan lebih awal, yakni pada Februari dan Maret 2026.

“Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran bantuan pangan ini disegerakan oleh Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis, mengingat kondisi geografis negara kita yang beragam,” ungkapnya.

“Penyaluran bantuan pangan ke wilayah pedalaman Papua, misalnya, tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang,” imbuhnya.