Tanggapi Kasus Dahnil Anzar, JK Minta Polisi Netral dan Terbuka

JawaPos.com - Kasus anggaran Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia yang menyeret Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menuai komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Orang nomor dua di Indonesia itu berharap semuanya untuk tenang dulu.

JK sebetulnya enggan untuk menanggapi. Karena itu, dia menyerahkan persoalan itu kepada pihak kepolisian. Mantan Ketum Golkar itu juga tidak ingin menuduh Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi tersebut bersalah atau tidak.

"Kita enggak tahu, kan itu baru data pemeriksaan. Biar ini tenang dulu, jadi apa itu masalahnya kelihatan, setelah jelas baru kita selesaikan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11).

Oleh sebab itu, JK berharap, Dahnil ikuti saja proses hukum yang ada. Namun dia menyarankan supaya pihak kepolisian transparan dalam menangani kasus Dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia yang menjadi Program Kemenpora itu.

"Semua orang warga negara ini kalau ada masalah hukum harus ikut, tetapi prosesnya harus transparan dan harus ada bukti yang cukup," katanya.

JK juga meminta pihak kepolisian agar bertindak netral. Sebab, menurutnya, kasus yang menimpa Dahnil Anzar ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019 ataupun peran dia sebagai salah satu bagian dari pasangan Prabowo-Sandi.

"Kepolisian tidak bermaksud begitu, tetapi secara kebetulan terjadi seperti itu (Dahnil bagian dari Prabowo-Sandi). Sekali lagi prosesnya harus betul-betul baik, terbuka, dan adil," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol, Argo Yuwono‎ menyatakan akan tetap menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017, meskipun pihak PP Pemuda Muhammadiyah telah mengembalikan uang Rp 2 miliar kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Kegiatan kemah yang dilaksanakan Kemenpora itu menggunakan tahun anggaran 2017. ‎ Pada kasus dana kemah, setidaknya ada dua ormas yang menerima dana dari Kemenpora untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dua organisasi itu ialah Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor dengan total dana Rp 5 miliar.

Berdasarkan penelusuran polisi, laporan pertanggungjawaban GP Ansor tidak ditemukan penyimpangan. Sementara dalam laporan pertanggungjawaban Pemuda Muhammadiyah diduga terdapat penggunaan dana fiktif sebesar kurang dari setengah anggaran, yakni Rp 2 miliar.