Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 20 November 2026 | 17.02 WIB

Rokok Ilegal Disebut Capai 30 Persen, Serikat Pekerja Usulkan Moratorium Cukai

Ilustrasi - Petugas Bea Cukai menyiapkan barang bukti rokok ilegal saat pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). (Dok. JPC) - Image

Ilustrasi - Petugas Bea Cukai menyiapkan barang bukti rokok ilegal saat pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). (Dok. JPC)

JawaPos.com - Tekanan regulasi dan kebijakan fiskal dinilai dapat memengaruhi iklim investasi serta keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pentingnya kepastian kebijakan agar perusahaan tetap memiliki ruang untuk berekspansi dan menciptakan lapangan kerja.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, dunia usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Menurut dia, kebijakan perpajakan, perizinan, hingga regulasi teknis perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.

“Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Shinta.

Dia menjelaskan, tekanan biaya usaha yang semakin besar dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja baru.

Karena itu, kepastian kebijakan diperlukan agar pelaku usaha memiliki keberanian untuk melanjutkan investasi. Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif yang tepat sasaran untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan perusahaan.

“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh. Insentif yang tepat sasaran dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja,” tambahnya.

Industri Rokok Hadapi Tekanan Regulasi dan Produk Ilegal

Salah satu sektor yang turut menghadapi tekanan tersebut adalah industri hasil tembakau (IHT). Industri rokok legal harus berhadapan dengan berbagai regulasi dan kebijakan fiskal, sekaligus persaingan dengan produk ilegal.

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mengatakan, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan industri legal.

“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujarnya.

Editor: Hendra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore