Menteri Jumhur Ajak Tekan Emisi Metana dalam COP31 di Antalya

JawaPos.com – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengajak lembaga keuangan dan pelaku industri mempercepat pengurangan emisi metana melalui kerja sama yang hasilnya dapat diukur.

Ajakan tersebut disampaikan Jumhur dalam Global Methane Pledge Ministerial Meeting di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11) lalu. Ia menekankan perlunya mengubah komitmen pengurangan emisi menjadi aksi nyata, terutama di sektor sampah, pertanian, dan bahan bakar fosil.

Menurut Jumhur, pengurangan emisi metana menjadi bagian dari upaya Indonesia menangani perubahan iklim sekaligus memperbaiki pengelolaan sampah, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan efisiensi energi. Komitmen tersebut telah dimasukkan dalam kerangka mitigasi melalui dokumen kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) kedua Indonesia.

Baca Juga:PGN dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

Di sektor persampahan, pemerintah mendorong penghentian praktik pembuangan terbuka (open dumping) dan pengalihan sampah organik agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana operasional Zero Waste Zero Emission.

“Indonesia juga mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi metana dari sumbernya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” kata Jumhur.

Sementara itu, di sektor pertanian, pemerintah menguji berbagai varietas padi untuk mencari pola budidaya dengan emisi lebih rendah. Salah satu pendekatan yang dikaji adalah pengairan dan pengeringan secara bergantian atau alternate wetting and drying (AWD).

Baca Juga:Di Konferensi COP31 Turki, Menteri LH Komitmen Turunkan Emisi dan 5 Pilar Aksi Nyata

Metode tersebut mengatur siklus penggenangan dan pengeringan lahan sawah untuk menekan pembentukan metana. Penerapannya membutuhkan pengelolaan irigasi yang baik serta pendampingan kepada petani. Pemerintah juga melihat peluang pengurangan emisi melalui perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak.

Di sektor energi fosil, operator minyak dan gas didorong memperluas pengukuran emisi metana, mendeteksi serta memperbaiki kebocoran fasilitas, dan memverifikasi hasil pengurangan emisi. Pada industri kelapa sawit, penangkapan metana dari air limbah juga dinilai dapat menghasilkan biogas yang dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Jumhur mengakui upaya pengurangan metana masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan data, teknologi, dan pembiayaan. Pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk melalui pertemuan awal Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober 2026.