Kecam Dugaan Penyadapan Prabowo, Pigai Sebut Listyo Sigit Cs Pengkhianat Bangsa

JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengecam keras dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut melibatkan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dia menilai, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan berpotensi mengancam hak asasi manusia (HAM) hingga pertahanan dan keamanan nasional.

Pigai bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara apabila dugaan keterlibatan para petinggi Polri itu terbukti secara hukum.

"Apa yang dilakukan oleh Listyo dan perwira tinggi Polri ini jelas sebagai tindakan pengkhianatan, maka pantas kita sebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara," kata Pigai kepada wartawan, Rabu (4/11).

Pigai menjelaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh politik, insan pers, pengusaha, hingga masyarakat sipil merupakan persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, tindakan tersebut berpotensi merampas hak dasar warga negara, terutama terkait privasi, keselamatan, dan rasa aman.

Dia menilai, perlindungan HAM harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang. Bahkan, jika seorang kepala negara saja diduga menjadi sasaran penyadapan, kondisi tersebut semestinya menjadi peringatan serius bagi perlindungan masyarakat secara luas.

"Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam. Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini, maka bisa kita bayangkan masyarakat kita bagaimana," tegasnya.

Atas dugaan tersebut, Pigai meminta Polri segera melakukan penyelidikan dan pengusutan secara menyeluruh. Dia menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:IHSG Belum Keluar dari Zona Tekanan, Skandal Penyadapan Berdampak terhadap Kepercayaan Investor

Pengusutan juga harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat, sehingga tidak berhenti pada individu tertentu. Menurutnya, setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita mendorong polisi agar usut tuntas kasus ini," ucapnya.

Pigai kemudian mengingatkan bahwa hak atas privasi dan perlindungan diri merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 28G ayat (1), yang memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan.