Amnesty Internasional Nilai Negara Sibuk Urus MBG, Tapi Nol Besar Lindungi Hak Warga

JawaPos.com - Amnesty Internasional Indonesia memberikan rapor merah pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Amnesty menyebut  pemerintah lebih sibuk mengurus persoalan program makan bergizi gratis (MBG) daripada memenuhi hak-hak warga.

Hal itu tergambar jelas dalam penanganan bencana yang belakangan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akhir 2025 lalu, pemerintah bukan hanya gagal tapi menghambat pemulihan pasca-bencana.

"Negara sibuk membangun Kodam dan MBG, tapi nol besar melindungi hak warga," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di Jakarta pada Senin (19/10).

Ia turut menyoroti penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan. Terlebih, kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dilaporkan berdampak pada 14,5 juta jiwa.

"Sangat disayangkan bahwa presiden pada 12 Oktober lalu telah mengklaim wilayah karhutla telah turun drastis setelah pemerintah turun tangan besar-besaran. Ini klaim yang gegabah saat banyak warga di wilayah-wilayah terdampak masih menderita akibat kabut asap kebakaran hutan," tuturnya.

Ia menyesalkan lambatnya penanganan kebakaran hutan berdampak pada jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setidaknya ada empat korban meninggal akibat kebakaran hutan. Tiga orang di Kalteng dan satu orang di Kalbar.

"Ini belum termasuk kematian seorang anak enam tahun di Kayong Utara, Kalbar, akibat infeksi saluran pernafasan pada 14 Oktober lalu dan seorang balita berusia satu tahun di Samarinda, Kaltim, pada 15 Oktober lalu setelah menderita sesak napas. Kedua anak ini meninggal saat kabut asap menyelimuti wilayah tempat mereka tinggal," urainya.

Ketika penanganan hak-hak warga yang terabaikan, justru pemerintah dinilai Amnesty menyibukan diri dengan implementasi program MBG yang terus menimbulkan berbagai persoalan HAM.

Sebab, merujuk data Kemenkes per 2 September 2026, tercatat 50.059 korban anak sekolah mengalami gejala keracunan dari 560 kejadian di 245 kabupaten/kota sejak Januari 2025.

Bahkan, Komnas HAM menemukan kegagalan tata kelola MBG. Selain itu, merujuk temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) hampir sepertiga yayasan mitra MBG terafiliasi milik aparat dan keluarga elite di lingkar kekuasaan, lalu realokasi dari pemotongan TKD mengurangi dana pendidikan.

"YLBHI menilai pembangunan KDMP mendorong pengambilalihan ruang warga tanpa prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan," pungkasnya.