Daftar 15 Kepala Daerah yang Protes Pemotongan TKD, Bikin Fiskal Daerah Tertekan

Sherly mengungkapkan alokasi TKD Maluku Utara turun dari sekitar Rp 10 triliun pada 2025 menjadi Rp 6,7 triliun pada 2026.

Dampaknya, Pemprov Maluku Utara mengaku tidak mampu membayar gaji PPPK hingga akhir 2026, dan akhirnya memangkas TPP PNS serta PPPK sebesar 10 persen.

2. Al Haris (Gubernur Jambi)

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini menyebut pemotongan TKD membuat daerah kesulitan membayar TPP ASN, memenuhi belanja operasional, hingga membiayai kewajiban terhadap PPPK.

Al Haris mengungkapkan dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa penurunan TKD berdampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah.

Baca Juga:Pemerintah Siapkan Dana TKD di APBN 2026, Menkeu Purbaya Tunggu Izin Presiden Prabowo

Di antaranya dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan mengelola belanja operasional pegawai.

3. Rudy Mas'ud (Gubernur Kalimantan Timur)

Rudy Mas'ud menyatakan pemangkasan transfer ke daerah menambah beban belanja pemerintah daerah, khususnya untuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.

Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada 8 Juni 2026, ia mengeluhkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas 30 persen pada tahun anggaran 2026.

Dana TKD Kaltim saat ini berada di angka Rp 52,83 triliun atau turun jika dibandingkan TKD tahun 2025 sebesar Rp 78,04 triliun.

4. Emanuel Melkiades Laka Lena (Gubernur Nusa Tenggara Timur)

Menurut Melki, pemotongan TKD memaksa Pemprov NTT melakukan penghematan sekitar Rp 540 miliar.

Baca Juga:TKD Merosot, APBD DKI Jakarta 2026 Turun Rp 10,5 Triliun Dibanding 2025

Berdasarkan pemberitaan pada 26 Februari, Ia menyebut sekitar 9.000 PPPK di NTT berpotensi terdampak apabila kondisi fiskal tidak membaik.